Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memecat Effendi Muara Sakti Simbolon atau yang akrab disapa Effendi Simbolon dari keangotaan partai. Hal itu tertera dalam warkat yang diperoleh soal sanksi pemecatan terhadap Effendi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Warkat tersebut diterbitkan pada Kamis, 28 November 2024 dengan ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada warkat tersebut, PDIP melarang Effendi untuk menyematkan nama PDIP pada kegiatan dan jabatan apa pun yang diembannya saat ini. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Djarot Saiful Hidayat, membenarkan ihwal warkat pemecatan terhadap Effendi tersebut.
"Dipecat sebagai anggota partai karena melanggar kode etik dan disiplin partai, serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai," kata Djarot melalui pesan singkat, Sabtu, 30 November 2024.
Kendati begitu, Djarot belum menjelaskan rinci ihwal pelanggaran seperti apa yang dilakukan Effendi terhadap PDIP.
Ketika ditanyai apakah pemecatan tersebut berkaitan dengan aktivitas Effendi yang hadir pada agenda kampanye Ridwan Kamil-Suswono beberapa waktu lalu, Djarot menjawab singkat.
"Benar," ujar Djarot.
Sesuai aturan partai
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, pemecatan terhadap Effendi sudah sesuai dengan aturan partai. Menurutnya, Effendi berkali-kali menunjukkan sikap yang berbeda dengan keputusan partai. Karena hal tersebut, PDIP memberikan sanksi tegas berupa pemecatan.
"Dalam aturan partai memang sanksinya adalah pemecatan," kata Deddy kepada Tempo, Sabtu, 30 November 2024.
Kendati begitu, Deddy belum menjelaskan sikap berbeda seperti apa yang dilakukan Effendi selama ini, sehingga harus diganjar dengan sanksi pemecatan.
Tempo belum memperoleh konfirmasi dari Effendi. Pesan konfirmasi yang dikirim melalui nomor telepon WhatsApp, hingga laporan ini dipublikasikan belum memperoleh balasan.
Berdasarkan catatan Tempo, pada 18 November 2024, Effendi nampak hadir dan mengikuti agenda pertemuan calon gubernur Jakarta yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Ridwan Kamil, dengan presiden ke-7 RI Joko Widodo di Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan itu, Ridwan menyebut, semua orang mengetahui latar belakang dan alasan mengapa Effendi mendukungnya.
"Beliau dari partai mana, kita semua tahu kan. Nah, itulah contoh demokrasi hari ini," kata Ridwan.
Diketahui, pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta, PDIP mengusung duet Pramono Anung dan Rano Karno.
Pernah dinilai condong ke Prabowo saat Pilpres
Pada masa pemilihan presiden atau Pilpres 2024, Effendi pernah melontarkan pernyataan bahwa Prabowo Subianto adalah sosok yang pantas memimpin bangsa menggantikan Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan oleh Effendi dalam forum rapat kerja nasional Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) pada Jumat, 7 Juli 2023.
Secara personal, Effendi berharap Indonesia dipimpin oleh nakhoda yang handal, sehingga kondisi porak-poranda bisa dihindari.
“Tadi saya kira kita bisa membacalah, secara jujur, objektif, saya melihat itu ada di Pak Prabowo,” kata Effendi.
Kendati demikian, Effendi menegaskan bahwa ia kader PDIP sehingga sudah menjadi tanggung jawab politiknya untuk menjagokan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).
“Ya saya kader partai, tetapi sekaligus saya punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab politik,” katanya.
Atas pernyataannya yang dinilai condong mendukung Prabowo itu, Effendi dipanggil ke Kantor DPP PDIP untuk dimintai klarifikasi pada Senin, 10 Juli 2023. Effendi menghadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun.
Dalam proses klarifikasi, Komarudin mengaku memberikan peringatan kepada Effendi bahwa kader partai tidak bisa serta-merta bebas melakukan apa pun. Kendati diperingatkan demikian, Komarudin menyebut Effendi tidak menunjukkan gelagat marah kepadanya.
“Saya warning di dalam ketika kau menjadi anggota partai, maka seluruh kebebasanmu diatur oleh partai. Tidak bisa lagi sebebas-bebasnya. Kalau mau bebas jangan di partai,” kata Komarudin, ketika itu.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku telah mendengarkan klarifikasi dari Effendi. Menurut dia, Prabowo diundang dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan untuk membagikan materi soal bela negara.
Ia membantah jika pertemuan Effendi dengan Prabowo jadi sinyal dukungan kepada Ketua Umum Gerindra tersebut. Hasto mengatakan, Effendi tetap taat pada instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri serta berkomitmen memenangkan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.
“Sangat clear bahwa Pak Effendi sebagai kader partai taat sepenuhnya untuk mendukung keputusan dari Ketum PDIP dan akan berjuang dalam memenangkan Pak Ganjar,” kata Hasto, saat itu.
ANDI ADAM FATURAHMAN | IMA DINI SHAFIRA
Pilihan Editor: Tingginya Angka Golput di Pilkada Jakarta Diduga gegara Ini
Foto 
