Mengapa Para Eksil Peristiwa 1965 Tak Mau Pulang?

Peserta lain dalam pertemuan di Amsterdam adalah Tom Iljas, 85 tahun. Bermukim di Stockholm, Swedia, ia mengikuti pertemuan melalui telekonferensi video. Tom bersiap melawat ke Negeri Kincir Angin, tapi undangan acara telat sampai di rumahnya. “Teman-teman di Belanda menolak acara digelar di kantor kedutaan dan harus diadakan di tempat netral,” ujarnya.

Tom berasal dari Kampung Salido di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat—sekitar 70 kilometer di selatan Padang. Di Salido, ia aktif di Pemuda Rakyat, sayap organisasi Partai Komunis Indonesia. Menurut Tom, Pemuda Rakyat merupakan salah satu kelompok yang ikut menumpas Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera.

Bergabung dengan Pemuda Rakyat saat duduk di bangku sekolah menengah atas, Tom ikut dalam pertempuran. Ia lalu mendapat surat rekomendasi dari Gubernur Sumatera Barat untuk bersekolah ke luar negeri. Warkat itu dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Surat itu mengantar saya ke luar negeri tapi juga menyebabkan saya terlunta-lunta,” kata Tom.

Pada 1960, Tom mendapat beasiswa ke Institut Mekanisasi Pertanian di Beijing, Cina. Ia sebenarnya sudah merampungkan kuliah pada Agustus 1965—sebulan sebelum prahara 30 September. Tapi ia menunda kepulangan karena bervakansi ke Eropa untuk menghadiri undangan komunitas mahasiswa Indonesia di sana.

Di Beijing, mahasiswa tak menghadapi screening karena Djawoto, Duta Besar Indonesia untuk Cina waktu itu, adalah loyalis Presiden Sukarno. Tapi, sebelum peristiwa 1965 terjadi, paspor Tom akan kedaluwarsa. Ia lalu menyerahkannya ke kedutaan untuk diperpanjang masa berlakunya. Sialnya, Djawoto kemudian mengundurkan diri. Paspor Tom tak dikembalikan.

Baca: Generasi Kedua Eksil Indonesia

Tom terjebak selama tujuh tahun di Beijing. Revolusi Kebudayaan di sana membuat orang asing seperti Tom dikawal dan diawasi ke mana pun pergi. Tom pun tak bisa melamar pekerjaan meski berkali-kali mengajukan permohonan izin kepada pemerintah Cina. “Saya diberi makan tapi dibilang tamu pemerintah tak boleh bekerja,” ujarnya.

Tak kerasan di Beijing, Tom hijrah ke Swedia. Di negara Skandinavia itu, ia mendapat suaka politik dan menerima paspor Swedia. Ia bisa bebas bekerja dan pensiun di Scania, perusahaan otomotif yang produk busnya dipakai Transjakarta.

Tatkala sesi curah pendapat di hadapan Menteri Mahfud Md. dan Menteri Yasonna Laoly, Tom mengkritik tajuk program yang memakai kata “penyelesaian”. Bagi Tom, penuntasan perkara harus mengungkap kebenaran dan menyeret pelaku ke pengadilan. “Semestinya diberi saja judul pemberian santunan,” ucap Tom menceritakan lagi isi audiensi dengan Mahfud Md. dan Yasonna.

Meski demikian, Tom telah memanfaatkan layanan keimigrasian untuk para eksil. Itu pun setelah Tom mempertanyakan motif pemberian visa dan berkorespondensi dengan Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dalam warkatnya, Tom menyampaikan menolak pemberian visa jika harus menyetujui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian kasus HAM berat masa lalu. “Mending tak menerima visa jika harus menerima penyelesaian non-yudisial,” ujarnya. Kepada Tom, Sugeng memastikan pemerintah tak meminta syarat apa pun.

Sehari setelah beracara di Amsterdam, Mahfud dan Yasonna pergi ke Praha, ibu kota Republik Cek. Ada 14 eksil di bekas negara sosialis itu. Sebagian besar tinggal di Praha, sementara yang lain terpencar di Brno dan Ostrava. Mereka adalah mahasiswa Indonesia yang kuliah di Eropa Timur ketika peristiwa 1965 pecah dan paspornya dicabut karena tak lolos screening. 

Salah satunya Soegeng Soejono. Sesudah peristiwa 30 September meletus, ia dipanggil ke kantor Kedutaan Besar Indonesia di Praha. Ditanyai sikapnya terhadap Orde Baru, Soejono menolak mendukung Soeharto karena dia belum pernah tahu kiprahnya. Ia berangkat ke Cek pada September 1963, ketika Sukarno masih berkuasa. “Saya dicap komunis dan kehilangan paspor,” katanya.

Baca: Cara Negara Lain Mengenang Pelanggaran HAM Berat

Bermukim di Praha, Soejono cuma diberi izin tinggal oleh pemerintah setempat. Surat itu bisa dipakai Soejono untuk mencari pekerjaan dan kuliah lagi setelah lulus dari Charles University. Namun ia tak boleh keluar dari Cek karena tak punya paspor. Ia pernah dicegat polisi perbatasan ketika hendak mengantarkan keluarganya beranjangsana ke rumah kerabat di Polandia.

Sekitar 1998, Soejono baru mendapat paspor Republik Cek. Ia awalnya mengira Orde Baru hanya akan bertahan seumur jagung. Karena itu, Soejono yakin akan kembali memperoleh kembali paspornya. Rupanya, ia menjadi tak bernegara selama Orde Baru berkuasa.

Saat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. menyampaikan tawaran penyelesaian non-yudisial kasus HAM masa lalu, Soejono menyambut dingin. Dalam persamuhan di Wisma Duta pada Senin, 28 Agustus lalu, ia menyebutkan fasilitas imigrasi untuk para eksil hanya sebagian kecil dari tuntutan. “Penyelesaian yudisial harus jalan,” tuturnya.

Soejono belum memutuskan untuk melamar visa ke Indonesia setelah diberi kemudahan oleh pemerintah. Meninggalkan Praha bukan perkara gampang. Ia harus bertanya kepada istri dan anak-anaknya jika hendak menengok kampung halamannya. Soejono mengaku sudah kepalang nyaman bermukim di Cek. “Negara ini yang melindungi ketika saya di-bully,” ujarnya.

Alasan lain adalah kondisi fisik. Lahir di Madiun, Jawa Timur, ia berusia 84 tahun sekarang. Ia mengaku masih bugar, tapi pendengarannya sudah surut. Bercakap-cakap dengan Soejono harus agak berteriak. Bekas anggota Pemuda Rakyat, organisasi yang terafiliasi dengan PKI, ini juga bilang tak kuat lagi bepergian jauh dan tak betah tinggal di daerah tropis yang bikin gerah.

Beda perkara jika pemerintah punya skema lain untuk para eksil. Soejono pernah mengusulkan opsi agar eksil bisa memiliki kewarganegaraan ganda. Tapi itu pilihan yang mustahil lantaran Indonesia tak menganut asas dwipaspor. “Saya tak mau kalau harus melepas paspor Cek,” ucap Soejono, pensiunan pegawai perpustakaan Strahov dan pengajar di Charles University.

Soejono kini tinggal bersama istri di sebuah flat di Eledrova, kawasan hunian di tepi Sungai Vltava yang memecah Praha. Dengan bininya yang orang Cek itu, ia mendapat dua anak laki-laki. Mereka hidup dari uang pensiun Soejono yang diklaim cukup untuk kebutuhan saban bulan. Ia pun memiliki sepetak lahan di perkebunan Bohnice yang ditanami pohon aprikot.

Baca: Kontroversi Penghancuran Rumoh Geudong

Dimintai konfirmasi melalui WhatsApp pada Jumat, 15 September lalu, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi enggan berkomentar mengenai permintaan para eksil untuk menyandang status kewarganegaraan ganda. Ia meminta penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi masa lalu ditanyakan kepada Mahfud Md. Tapi Mahfud tak menanggapi permintaan wawancara Tempo.

Harapan para eksil untuk memperoleh kewarganegaraan ganda agaknya tertutup. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim menyebutkan status itu tak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pemerintah hanya bisa menawarkan pemberian visa dan izin tinggal tetap untuk para eksil.

“Tidak dimungkinkan ada pengecualian soal status kewarganegaraan,” kata bekas Direktur Utama PT Krakatau Steel itu lewat pesan WhatsApp, Jumat, 15 September lalu.

Eksil lain di Praha, Rachmy Soebajo, tengah bersiap pulang ke Tanah Air. Ia menggunakan fasilitas visa kunjungan untuk para eksil dan akan terbang ke Jakarta pada akhir tahun ini. Tak seperti para koleganya, ia berpikir untuk menetap cukup lama di kampung kelahirannya di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Dibantu keluarganya, Soebajo sedang menyiapkan tempat tinggal dan mencari sebidang tanah kebun. Ia akan menanami ladang itu dengan pohon pisang dan membuat empang yang bakal diisi mujair. “Itu mimpi saya,” tuturnya. Soebajo pun mengaku sedang menyusun rencana pendirian fasilitas kesehatan di Banjarnegara.

Soebajo meninggalkan Indonesia pada 1963. Ia mendapat beasiswa dari pemerintah Orde Lama untuk kuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi Praha. Di sana Soebajo mengambil jurusan manajemen perbankan. Setelah peristiwa 1965 meletus, Soebajo diminta meneken pernyataan yang bertentangan dengan sikapnya.

Pria 82 tahun itu cukup lama menjadi pendukung Sukarno. Soebajo mengaku aktif di Gerakan Siswa Nasional Indonesia, Gerakan Pemuda Marhaenis, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia—ketiganya adalah onderbouw Partai Nasional Indonesia yang didirikan Bung Karno. Tak lulus screening, paspor Soebajo ditarik. Ia memperoleh kewarganegaraan Cek pada 1994.

Baca: Pelanggaran HAM Berat dan Sesal Jokowi

Seperti eksil lain, Soebajo sudah pensiun. Tapi ia masih berfokus membimbing atlet karate. Di bidang bela diri asal Jepang ini, Soebajo mendapat posisi terhormat di Cek. Ia pernah memimpin organisasi karate di sana.

Menerima bantuan keimigrasian dari pemerintah Indonesia, Soebajo tak lantas merelakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melenggang di jalur non-yudisial. Ia berharap para pelaku yang masih hidup dapat diadili di pengadilan. “Hukum tak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” katanya.