Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MENYETIR mobil dari Aachen, Jerman, menuju Diemen di pinggiran Amsterdam, Belanda, Sri Budiarti mengajak tiga koleganya sesama eksil. Hari itu, Ahad, 27 Agustus lalu, mereka menghadiri pertemuan bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly. Di sebuah ruangan khusus, mereka membicarakan penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat.
Dua menteri itu melawat ke Eropa untuk berjumpa dengan para eksil yang sampai kini tak bisa kembali ke Tanah Air, sekaligus meresmikan layanan keimigrasian bagi mereka. Di hadapan Mahfud dan Yasonna, Sri Budiarti menyebutkan kebijakan itu tak cukup untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. “Saya menuntut pengungkapan kebenaran,” katanya kepada Tempo, Kamis, 14 September lalu.
Acara di Amsterdam merupakan salah satu tindak lanjut rekomendasi penuntasan kasus HAM di luar jalur pengadilan. Pada Agustus 2022, Presiden Joko Widodo membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Lima bulan kemudian atau 11 Januari 2023, Jokowi mengakui ada 12 kasus pelanggaran hak asasi berat. Salah satunya peristiwa 30 September 1965, yang membuat Sri Budiarti menjadi eksil di Aachen.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Tak Lagi Berharap Pulang"