Genderang Jokowi di Istana

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise tampak tercenung menatap Presiden Joko Widodo, yang sedang berpidato tanpa basa-basi. Senin pekan lalu, di depan ratusan perempuan dari berbagai kalangan yang memenuhi Gelanggang Olahraga Ciracas, Jakarta Timur, Jokowi mengungkapkan rasa kecewanya setelah melihat acara peringatan Hari Ibu ke-86 yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu. "Saya pinginnya ini digelar di desa dan kampung-kampung," kata Jokowi.

Presiden lalu menjelaskan alasannya mengapa sebulan lalu ia meminta Menteri Yohana menyiapkan seremoni ini tak lagi di Istana seperti biasanya. Ia malah minta perayaan melibatkan sebanyak mungkin perempuan.

"Realitas masalah perempuan dan ibu ada di kampung-kampung," ujar Jokowi. Ini cara jitu untuk mendapatkan realitas persoalan dan mencari solusinya. Ia lalu mengutip penjelasan Menteri Yohana tentang masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan di desa. "GOR ini bagi saya bukan kampung," kata Jokowi lagi.

Menteri Yohana bukan satu-satunya yang harus beradaptasi dengan gaya Presiden Joko Widodo, yang spontan dan tak suka protokoler yang kaku dan formal. Meski dia sudah dua bulan menjadi presiden, menurut Sekretaris Kabinet Andi ­Widjajanto, banyak menteri, pejabat, dan kepala daerah yang kagok dengan gaya presiden asal Solo, Jawa Tengah, yang ternyata tak suka basa-basi dalam urusan pekerjaan itu. "Dan yang paling merasakan kekagokan itu adalah kalangan Istana," ujar Andi.

Di awal-awal, kekagokan—bahkan benturan—itu sering terjadi mengingat gaya Presiden Jokowi yang spontan dan longgar dalam protokoler, bertolak belakang dengan presiden sebelumnya. "Ini terlihat dari banyak kasus yang terjadi," kata Andi.

Contoh sederhana adalah bagaimana Presiden Jokowi bertemu dengan kepala daerah di Istana Merdeka pada Oktober lalu. Model duduk horizontal seperti ruangan kelas itu, menurut Andi, termasuk yang tak disukai sang Presiden. "(Model itu) sangat berbeda dengan gaya Presiden Jokowi, yang memilih tak berjarak, apalagi dengan rakyat," ujarnya.

Di awal-awal, menurut salah satu orang dekat Jokowi, petugas protokoler Istana ngotot tak mengubah tata letak kursi dalam sebuah acara, meski sudah diingatkan. Mereka berkukuh, jarak dan model itu sesuai dengan aturan standar prosedur pengamanan, terutama presiden.

Namun tim Jokowi lebih kukuh lagi: komposisi wajib diubah. Kesal oleh sikap ngotot staf protokoler dan pengamanan itu, tim yang dibawa Jokowi memilih nekat memindahkan kursi dengan format yang disukai Jokowi, berbentuk U. Termasuk menyingkirkan podium. "Bukan gaya Presiden Jokowi berbicara di podium," katanya.

Benturan lain adalah soal format pidato yang disiapkan. Jokowi tak suka pidato yang panjang penuh kata-kata instruksi. Sebaliknya, ia terbiasa berpidato tujuh menit, penuh data, dan minim basa-basi.

DILANTIK sebagai presiden pada 20 Oktober lalu, Joko Widodo dikenal sebagai pekerja keras—bahkan, menurut Basuki Tjahaja Purnama, mantan sekondannya di DKI Jakarta, cenderung workaholic. Karena itu, Ahok tak kaget jika sesudah dilantik, Jokowi tancap gas bekerja tujuh hari dalam sepekan, hampir 18 jam sehari.

Selain pekerja keras, Jokowi dikenal karena kelebihannya yang berfokus pada prioritas dan bekerja dengan teknis dan detail. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebutkan, dalam bekerja, Presiden Jokowi bertipe problem solving dan sangat berfokus. Sebisa mungkin seluruh masalah dituntaskan saat itu juga.

Agaknya, karena itu, Presiden rajin mengecek sejumlah bidang yang menjadi prioritas kabinetnya, yakni energi dan sumber daya mineral, kedaulatan pangan, maritim, dan infrastruktur. "Di luar rapat kabinet, para menteri di bidang ini termasuk yang paling rajin dipanggil, atau ditelepon," kata Andi.

Jokowi juga rajin blusukan agar empat program pemerintahannya berjalan lancar. Semua sasaran dan jadwal blusukan disusun dalam tim di ring satu Presiden, dalam sebuah kalender online. Di situ terlihat usul dan posisinya untuk dieksekusi. "Ada penanda warna sesuai dengan status: hijau baru diusulkan, kuning disetujui Presiden, dan merah siap dieksekusi," ujar Andi.

Rapat khusus soal teknis digelar untuk memutuskan apa saja yang harus dicek oleh tim perintis untuk blusukan. Dalam rapat itu pula nanti terlihat menteri siapa yang wajib hadir dalam blusukan. "Presiden ingin yang berangkat sesuai dengan fungsi dan prioritas kerja," kata Andi. Karena itu pula sudah beberapa kali Pratikno dan Andi bergiliran mendampingi Jokowi. Keduanya tak mungkin berangkat bareng untuk blusukan bersama Presiden.

Pertimbangan lainnya soal efisiensi anggaran. Faktor jarak dan jalur penerbangan menjadi pertimbangan perlu-tidaknya memakai pesawat kepresidenan. Jika jalur penerbangan memudahkan pesawat komersial, bisa jadi Presiden akan memakai penerbangan itu. Cara ini pernah ditempuh ketika Presiden ke Semarang, awal Desember lalu, dengan pesawat komersial Garuda. Ia memberikan arahan bagi para kepala kepolisian daerah.

Menurut Andi, uji coba penerbangan presiden ke Semarang dianggap berhasil karena irit dan efisien. Negara hanya mengeluarkan Rp 40 juta untuk 13 orang. Angka ini tak sepadan jika harus menyewa Garuda, seharga Rp 400 juta. Dibanding Garuda, masih lebih irit memakai pesawat kepresidenan dengan kapasitas penuh, dengan biaya Rp 160-170 juta. "Penghematan juga bisa dilakukan dengan memangkas rombongan Presiden," kata Andi.

Tak semua blusukan itu sesuai dengan plot. Di banyak titik, terjadi improvisasi di antara tim di lapangan. Cara ini dilakukan karena Presiden tak menyukai laporan "asal bapak senang". Apalagi, menurut salah satu orang dekat Presiden, laporan seperti itu sudah mulai muncul. Para pejabat setempat hanya berbicara normatif ketika ditanyai Presiden. Kisah blusukan ke pengungsi Sinabung yang menemukan banyak yang belum direlokasi, misalnya. Atau kisah blusukan ke menara pengawas di Pulau Sebatik. "Intinya, Presiden ingin mengecek sendiri realitasnya seperti apa," kata Iwanshah Wibisono, kepala protokol Istana.

Agaknya karena itu pula, menurut Iwanshah, Presiden cenderung menjaga diri tak menginap di rumah dinas gubernur atau kepala daerah tertentu. Presiden memilih menginap di hotel.

Memang tak semuanya menggunakan laporan "asal bapak senang". Belakangan malah muncul modus baru, yaitu "mohon bantuan bapak". "Modus mohon bantuan bapak ini intinya meminta Presiden melirik dan membantu mereka," ujar Pratikno.

Kini, sejumlah kepala daerah memilih mengajak Presiden blusukan ke daerah yang kondisinya sangat parah. Contohnya yang terjadi di Bengkulu, juga Sumatera Selatan. Awal Desember lalu, misalnya, Presiden setuju blusukan bersama Gubernur Alex Noerdin di jalan negara yang rusak bergelombang menuju Pelabuhan Tanjung Siapi-api. Blusukan ini membuat Jokowi menunda kepulangannya ke Jakarta.

Kepada Tempo, Alex mengakui soal permintaan melewatkan Presiden melalui jalan rusak karena banyak dilalui truk pengangkut batu bara dan kayu log itu. "Ada 90 kilometer dan itu ditempuh tiga jam," kata Alex.

Yang kerap menjadi pertanyaan adalah soal keamanan Presiden dalam blusukan. Tidak hanya sekali, Presiden menabrak protokol keamanan dengan masuk ke area yang dilarang. Salah satunya ketika ­blusukan ke zona merah kawasan Gunung Sinabung untuk melihat pengungsi. Juga ketika naik pos jaga di Pulau Sebatik. Juga ketika Presiden berkunjung ke Atambua, menengok perbatasan dengan Timor Leste, Sabtu dua pekan lalu.

Iwanshah mengakui selama ini kewalahan menghalangi orang mendekat ke Presiden. "Bukan melarang, tapi membatasi mereka demi keamanan," ujarnya. Meski sudah dibatasi, Presiden sendiri justru yang mendatangi kerumunan.

Salah satu orang dekat Jokowi menyebutkan, persepsi yang belum sama soal langgam Jokowi mendekati rakyat ini membuat tim protokoler, Pasukan Pengamanan Presiden, dan tim internal yang dibawa Jokowi untuk keperluan blusukan sempat berbeda pendapat. Apalagi jika tim blusukan belakangan mengabarkan titik-titik tempat Jokowi berhenti mendadak. "Otomatis, bukan hanya jadwal yang berubah, tapi juga soal kerja keras pengamanan," ujarnya.

Komandan Paspampres Mayor Jenderal TNI Andika Perkasa menolak berbicara panjang soal ketidakkompakan tim di Istana. Bertemu dengan banyak wartawan Istana, Andika menjelaskan banyak hal, tapi tidak bisa dikutip. Kepada Tempo, ia hanya menjawab bahwa semua pihak sedang mencoba beradaptasi.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, cara mudah memahami langgam Jokowi adalah mengubah paradigma berpikir dengan melihat bagaimana seharusnya perilaku aparat mendekati rakyat. "Presiden ingin perubahan paradigma ini dimulai dari Istana," kata Pratikno.

Perubahan ini tentu membawa implikasi, yaitu diubahnya standar prosedur pengamanan dan protokoler Istana menjadi lebih prorakyat. "Sedang kami susun seluruh standar prosedur dari soal pengamanan, acara, hingga pidato dan komunikasi," ujar Pratikno.

Tujuan semuanya, menurut Andi Widjajanto, pada akhirnya adalah sistem kinerja yang prorakyat. Karena sesama tim belum "klop" juga, Presiden Jokowi akhirnya mempertemukan semua tim itu, Senin pekan lalu. Presiden berharap pertemuan aparat di Istana memberikan efek bagi tim di setiap kementerian.

Agustina Widiarsi, Hermien Y. Kleden, Ananda Teresia, Fransisco Rosarians, Parliza Hendrawan, Yohannes Seo