Gus Ipul Sebut Tak Ada Pembicaraan Jatah Kursi Menteri untuk NU di Kabinet Prabowo: Kami Serahkan Sepenuhnya

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengaku belum berkomunikasi dengan presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Ia berujar, tidak ada pembicaraan soal jatah kursi menteri untuk NU di kabinet Prabowo.

“Nggak ada, kami nggak ikut-ikutan. Kami serahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih,” ujar Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 September 2024.

Gus Ipul meyakini Prabowo akan memilih sosok yang dianggap mampu membantu melaksanakan visi misi Presiden Indonesia ke-8 itu. “Jadi, kami serahkan sepenuhnya,” kata pria yang menjabat Menteri Sosial itu.

Prabowo dikabarkan bakal membentuk kabinet gemuk untuk menjalankan pemerintahannya pada periode 2024-2029 mendatang. Rencana ini juga pernah dilaporkan dalam Majalah Tempo edisi 22 September 2024. Sejumlah narasumber yang mengetahui pembahasan nomenklatur kementerian mengatakan Prabowo mungkin akan memiliki 44 anak buah di kabinet. Jumlah itu melonjak dibanding 34 kementerian pada masa Jokowi.

Dari 44 Kementerian, enam adalah kementerian koordinator atau ada tambahan dua posisi dibanding pemerintahan Jokowi. Selain kemungkinan penambahan, nama kementerian koordinator bisa berubah. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bisa jadi berganti nama menjadi Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Investasi.

Prabowo pun berencana memecah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Hukum. Ia mempertahankan Kementerian Koordinator Ekonomi serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ia juga membentuk Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah.

Sejumlah narasumber yang terlibat dalam penyusunan kabinet mengatakan kementerian koordinator akan diprioritaskan bagi ketua umum partai pengusung Prabowo-Gibran. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tak membantah atau membenarkan informasi tentang penambahan jumlah koordinator. “Masih dinamis,” kata ketua Tim Sinkronisasi ini.

Beberapa kementerian teknis diperkirakan juga akan dipecah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan dibelah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Adapun Ditjen Kebudayaan akan masuk Kementerian Pariwisata yang menjadi Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Prabowo juga akan membentuk Badan Ekonomi Kreatif terpisah dari Kementerian Pariwisata.

Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya juga mengungkapkan Prabowo akan memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Sementara, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan dipecah menjadi Kementerian Desa serta Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kemudian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dipecah menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Ini mengingatkan nomenklatur di zaman Presiden Soeharto ketika pakar ekonomi UI Profesor Emil Salim menjadi Menteri Lingkungan Hidup pada 1978-1983.

Prabowo juga akan menjadikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai holding BUMN seperti Temasek di Singapuran.

 Kementerian BUMN baru dibentuk pada 1998 di era terakhir Pemerintahan Soeharto yang mengundurkan diri pada Mei 1998. Setelah itu, pada kabinet Presiden BJ Habibie dipertahankan dengan menterinya Tanri Abeng, mantan menteri sebelumnya.

Setelah itu, kementerian ini dipertahankan sampai Pemerintahan Presiden Jokowi 2014-2024. Kementerian BUMN sebelumnya merupakan unit kerja eselon II Kementerian Keuangan (1973-1993) yang kemudian menjadi unit kerja eselon I (1993-1998).

Teranyat, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menyebut Prabowo menargetkan penyusunan final kabinetnya rampung lima hari sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024. Artinya, Prabowo punya target agar struktur kabinet rampung pada 15 Oktober 2025.

Namun, menurut Dasco, nomenklatur kabinet masih dinamis. "Kalau dari informasi yang kami dapat, nomenklatur kabinet itu masih fluktuatif, masih dinamis," ujarnya.

Pilihan Editor: Prabowo Targetkan Susunan Kabinet Rampung H-5 Pelantikan

Tim Majalah Tempo dan Yudono Yanuar, dan Annisa Febiola berkontribusi dalam penulisan artikel ini.