Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Hanafi Rais Klaim Kritik Amien Rais Adalah Suara Silent Majority

Hanafi Rais mengatakan kritikan Amien Rais merupakan suara silent majority. Hanafi Rais menuturkan itu adalah suara mereka yang rindu keadilan.

22 Maret 2018 | 09.53 WIB

Hanafi Rais. TEMPO/Eko Siswono
Perbesar
Hanafi Rais. TEMPO/Eko Siswono

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hanafi Rais menilai ancaman terhadap Amien Rais lantaran kerap mengeluarkan kritik tajam terhadap pemerintah adalah hal biasa. Menurut dia, reaksi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan atas kritik pendiri PAN itu berlebihan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

“Kritik Pak Amien yang disampaikan hari Minggu lalu itu karena menyuarakan suara silent majority yang selama ini sebenarnya rindu keadilan terkait dengan kepemilikan lahan,” kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Maret 2018.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebelumnya, Luhut naik pitam saat berpidato dalam seminar tentang kelautan di Badan Pengawas Keuangan, Senin, 19 Maret 2018. Ia membantah tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo menjual negara kepada pihak asing lewat pembukaan keran investasi berbagai macam proyek.

Luhut juga mempermasalahkan tuduhan bahwa pembagian sertifikat tanah merupakan upaya mengibuli rakyat. Ia tidak menyebut secara spesifik siapa pihak yang menuduh. Namun ia mengancam akan membuka dosa penuduh itu jika kerap mengkritik pemerintah secara asal-asalan.

Ancaman itu dinilai mengarah kepada Amien Rais, yang sebelumnya mengkritik pemerintah soal penguasaan lahan. Amien Rais juga menuding program bagi-bagi sertifikat oleh Jokowi adalah ngibul.

Hanafi Rais berpendapat, pembagian sertifikat tanah seharusnya sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam melakukan reforma agraria. Kritik tersebut, tutur dia, menunjuk pada kebiasaan selebrasi dalam setiap acara pembagian sertifikat tanah. “Kalau mau land reform, gampang. Mereka yang punya perusahaan tambang, sawit, distop diambil alih oleh negara, dibagi rata ke masyarakat. Itu baru land reform,” katanya.

Ia pun menilai pemerintah seharusnya menerima kritik itu tanpa harus melakukan ancaman atau teror satu sama lain. “Itu namanya mengkhianati demokrasi yang selama ini kita bangun,” ucap Hanafi. Ia pun menilai pemerintah tak perlu panik dengan kritik ayahnya tersebut.

 

 

Arkhelaus Wisnu Triyogo

Lulus dari Universitas Indonesia program studi Indonesia pada 2014, ia bergabung bersama Tempo pada 2015. Sempat meliput politik dan hukum seputar Pemilu 2019, ia kini berfokus pada isu gaya hidup dan olahraga. Pada 2019, bersama Danang Firmanto, ia meraih ExCel Award, penghargaan untuk karya jurnalistik terbaik di bidang pemilu di kawasan ASEAN.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus