Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berharap para petani bisa memiliki rumah, mobil, dan anak-anaknya menempuh pendidikan di sekolah yang bagus. Prabowo akan sangat senang apabila unsur penting bangsa ini hidupnya makmur.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pilihan editor: Gerhana Matahari dalam Pemerintahan Indonesia
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Harapan tersebut Prabowo sampaikan saat acara gerakan menanam padi serentak 14 Provinsi di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Ogan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 23 April 2025.
"Saya baru akan senang kalau para petani kita nanti semuanya makmur. Bisa punya rumah yang bagus, punya mobil. Petani harus punya mobil, ya. Anaknya harus sekolah bagus. Dididik," kata Prabowo saat tanam raya bersama di Kecamatan Pemulatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Rabu, 23 April 2025 dipantau lewat YouTube Sekretariat Presiden.
Peabowo mengajak semua pihak untuk menerima produksi para petani dengan jumlah yang besar. Jika pasokan pangan aman, kata dia, Indonesia pun akan tetap aman.
"Jadi semua daerah kita angkat kemampuan kita, kita angkat penerimaan yang didapat oleh para petani kita. Para petani kita adalah kelompok produsen, kelompok yang menghasilkan pangan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kalau pangan kita aman, negara aman," tuturnya.
Dia pun menekankan agar para kepala daerah terus meningkatkan produksi pangan di wilayahnya masing-masing. Kunci negara kuat salah satunya adalah menjamin keberlangsungan pertanian. "Pokoknya, lanjutkan perjuangan. Lanjutkan perjuangan. Ingat, negara yang kuat adalah negara yang pertaniannya yang kuat, yang petaninya makmur," kata dia.
Survei Persepsi Petani 2024 yang dilakukan terhadap 304 petani di seluruh Indonesia pada 10-20 September 2024, menghasilkan pesimisme yang makin parah terhadap kemajuan pertanian. Kemuraman itu berbentuk konflik agraria yang semakin membara, guremisasi lahan petani semakin parah, dan kedaulatan pangan semakin sulit terwujud.
Berdasarkan survei itu, saat ini 30,6 persen petani tidak mengalami perbaikan akses irigasi, 35,9 persen petani kesulitan mendapat akses pupuk, 43,8 persen petani tidak mendapatkan permodalan yang layak, serta 47 persen petani tidak mendapatkan akses lahan yang mencukupi untuk digarap.
Survei ini dilaksanakan oleh LaporIklim, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Tani dan Nelayan Center (TNC), dan Gerakan Petani Nusantara (GPN).
Survei tersebut juga menyebut, sebanyak 53 persen petani mengaku program pemerintah selama ini tidak mampu meningkatkan produksi pertanian mereka. Hal tersebut tidak lepas dari rendahnya peran pemerintah dalam penyediaan pupuk organik, benih unggul, dan metode penanganan gangguan produksi.
Sebanyak 51,6 persen petani sama sekali tidak mendapatkan bantuan pupuk organik, demikian pula separuh dari responden juga mengatakan tidak menerima bantuan benih unggul sama sekali.
Sebanyak 76 persen petani Indonesia menggunakan benih hasil sendiri yang kualitasnya belum tentu bagus, sehingga berisiko mengalami penurunan produksi atau gagal panen. Petani juga mengeluhkan minimnya penyuluhan yang dilakukan pemerintah selama sepuluh tahun terakhir (45,1 persen).
Tak hanya itu, ada 46,4 persen petani yang sama sekali tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan oleh perangkat desa, kota/kabupaten, hingga dinas terkait.
Alhasil, selama ini apapun program pemerintah ternyata tidak berhasil meningkatkan pendapatan petani. Partisipasi petani dalam perumusan kebijakan harga juga belum maksimal, hanya 36,2 persen yang dilibatkan.
Antara berkontribusi dalam tulisan ini
Pilihan editor: TNI Masuk IPB, Rektor: Kegiatan Bersifat Akademis
Foto 
