Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

JK Minta Golkar Tak Tiru Cara Demokrat Kampanye soal Anti Korupsi

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK meminta Golkar tidak meniru cara Demokrat kampanye soal anti Korupsi.

21 Desember 2018 | 06.47 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sambutan dalam acara Silaturahmi Menyambut Tahun Pemilu Partai Golkar di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta, 20 Desember 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Perbesar
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sambutan dalam acara Silaturahmi Menyambut Tahun Pemilu Partai Golkar di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta, 20 Desember 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan Partai Golkar tidak bisa menggunakan slogan 'Golkar Antikorupsi' untuk berkampanye. Alasannya mantan ketua umum dan sekretaris jenderal mereka, Setya Novanto dan Idrus Marham, terlibat kasus korupsi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Untuk memenangkan hati rakyat, JK menyarankan Golkar memenuhi harapan mereka dan merumuskannya dengan baik lewat kata-kata yang mudah dipahami.

"Tapi ini memang sulit karena kalau bicara 'Golkar Antikorupsi', wah Ketum dan Sekjen ada kendala. Bagaimana caranya membenarkan itu. Jadi harus dicari tema yang lain," katanya dalam acara Silaturahmi Menyambut Tahun Pemilu Partai Golkar di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta, Kamis, 20 Desember 2018.

JK meminta Golkar tidak meniru cara Partai Demokrat saat berkampanye di pemilihan umum 2009. Saat itu, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gencar mengatakan antikorupsi dan menampilkan sejumlah tokoh-tokoh mereka di dalam iklannya.

"Tapi kemudian yang ngomong (antikorupsi) itu ada di dalam (jadi terpidana korupsi). Itu menurunkan suara. Jadi bagaimana berbicara itu jangan seperti dialami partai-partai yang lain," kata dia.

Mantan ketua umum Golkar itu berujar kunci memenangi pemilu adalah dengan memberikan harapan kepada masyarakat. Memberi harapan, kata dia, bukan berarti sekedar melempar janji manis melainkan dengan menunjukkan kinerja partai melalui kader yang ada di legislatif maupun eksekutif. "Partai itu dilihat di DPR atau dari menterinya, tokohnya," ujar dia.

JK mencontohkan di level eksekutif Golkar memiliki Ketua Umum Airlangga yang duduk sebagai menteri perindustrian dan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai menteri sosial. Dua orang ini harus memberikan contoh yang baik dalam menjalankan tugas dan mendengar kebutuhan rakyat.

Simak juga: Polemik Kotak Suara Kardus, JK: Sudah Disetujui DPR dan KPU

"Supaya (masyarakat) mengatakan kalau menterinya dari Golkar pasti cepat kita terima itu (kesejahteraan)," kata JK.

Ahmad Faiz

Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bergabung dengan Tempo sejak 2015. Pernah ditempatkan di desk bisnis, politik, internasional, megapolitan, sekarang di hukum dan kriminalitas. Bagian The Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea 2023

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus