Mengapa Relawan Jokowi Jadi Menteri

PRESIDEN Joko Widodo memberi sembilan tugas kepada Budi Arie Setiadi ketika bertemu di Istana Negara pada Selasa, 18 Juli lalu. Namun bagi Budi, yang sehari sebelumnya dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, perintah terpenting dari Presiden adalah membereskan perkara proyek pemancar sinyal atau base transceiver station (BTS). “Presiden meminta proyek BTS tuntas paling lambat akhir tahun ini,” kata Budi kepada Tempo di kantornya, Kamis, 20 Juli lalu.

Proyek BTS sedang diselidiki Kejaksaan Agung karena merugikan negara Rp 8 triliun. Johnny Gerard Plate, bekas Sekretaris Jenderal Partai NasDem dan Menteri Komunikasi sebelum Budi, menjadi terdakwa kasus tersebut.

Budi juga menyatakan akan memberantas judi online. Dia menyebutkan pemerintah telah menutup lebih dari 8.000 situs judi sejak 2018. Namun situs baru terus bermunculan. Budi juga akan membentuk tim pemantau media sosial. “Banyak konten meresahkan,” kata Ketua Umum Projo—kelompok relawan Jokowi—ini.

Setelah dilantik, Budi mengumpulkan relawan Jokowi di Restoran Batik Kuring di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Kepada perwakilan relawan, ia menyampaikan pesan Jokowi agar kelompok pendukung Presiden kompak dan rukun meski berbeda pilihan calon presiden. Menurut Budi, ada relawan Jokowi yang mendukung Prabowo Subianto, ada pula yang menyokong Ganjar Pranowo.

Budi mengetahui akan menjadi Menteri Komunikasi pada Selasa, 11 Juli lalu. Hari itu Menteri Sekretaris Negara Pratikno memanggilnya ke kompleks Istana dan menanyakan kesediaannya masuk kabinet. Pratikno memberi masukan agar Muni—sapaan akrab Budi Arie—menyelesaikan pembangunan infrastruktur digital dan mengawasi konten berbahaya.

Dua hari setelah bertemu dengan Budi, Pratikno menelepon Rektor Universitas Prof Dr Moestopo, Paiman Raharjo. Menurut Paiman, Pratikno meminta dia datang ke Istana Negara empat hari kemudian dengan mengajak istri dan anaknya. “Saya tak diberi tahu soal posisi yang akan dijabat,” ucapnya kepada Tempo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Juli lalu.

Paiman ditunjuk sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, posisi yang ditinggalkan Budi Arie. Seusai pelantikan, Paiman mendengar penugasan dari Presiden Jokowi. Ditemani secangkir wedang jahe, Jokowi meminta dia membereskan penyaluran dana desa.

Baca: Mengapa Jokowi Makin Condong Mendukung Prabowo Subianto?

Budi Arie Setiadi dan Paiman Raharjo bukan orang baru bagi Presiden Jokowi. Budi, yang mengaku masih memegang kartu tanda anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengenal Jokowi sejak 15 tahun lalu. Ia pertama kali berjumpa dengan Jokowi, ketika itu Wali Kota Solo, Jawa Tengah, saat penataan ribuan pedagang kaki lima di Taman Banjarsari. Setelah itu, Budi dan Jokowi kian akrab. 

Ikut memenangkan Jokowi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012, Budi mendirikan Projo setahun kemudian. Organisasi ini menggalang dukungan untuk Jokowi dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019. Budi sempat menyatakan bahwa Projo bakal bubar karena kecewa terhadap komposisi kabinet, terutama masuknya Prabowo Subianto, yang dua kali menjadi rival Jokowi.

Jokowi kemudian menunjuk Budi Arie sebagai Wakil Menteri Desa. Projo pun batal bubar. Organisasi ini justru kian dipercaya Jokowi untuk mencari calon penggantinya dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Sedangkan Paiman Raharjo memimpin organisasi Sedulur Jokowi, yang diklaim beranggotakan 3 juta orang. Paiman juga membantu Jokowi dalam pemilihan kepala daerah Jakarta. Memimpin Asosiasi Pedagang Kaki Lima, ia menggalang suara para pengasong untuk memilih Jokowi. Paiman lalu ditunjuk sebagai komisaris PT Food Station Tjipinang Jaya, perusahaan daerah milik pemerintah DKI Jakarta.

Seorang politikus di lingkaran Istana bercerita, Presiden sengaja memberikan kursi menteri dan wakil menteri kepada relawan dengan tujuan memperkuat barisan pendukungnya untuk menghadapi Pemilu 2024. Dukungan relawan ini akan menaikkan daya tawar Jokowi terhadap partai-partai dan calon presiden.

Baca: Penyebab Jokowi Cawe-cawe di Pemilu 2024

Budi Arie menegaskan akan mengikuti perintah Jokowi mengenai dukungan calon presiden. “Kami ikut Presiden Jokowi dengan kacamata kuda,” ujarnya. Arah dukungan Projo belakangan kian terang. Budi kerap memuji Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia juga telah bertemu dengan relawan pendukung Prabowo.

Begitu pun Paiman menyatakan menunggu instruksi Jokowi. Komisaris Independen PT Perusahaan Gas Negara ini menyatakan sebagian besar anggota Sedulur Jokowi mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan pada 21 April lalu. Namun ia memastikan organisasinya akan mengikuti perintah Jokowi.

Partai politik menghormati keputusan Jokowi memberikan kursi menteri kepada relawan, meski kebijakan itu di luar kelaziman. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa Budi Arie mendapatkan posisi menteri karena membantu Jokowi dalam pemilihan presiden. “PDIP menghormati keputusan Presiden,” ucap Hasto.

Adapun Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Ia tak mempersoalkan jatah NasDem di kabinet berkurang. “Presiden bisa menentukan untuk memilih siapa saja,” tutur bos Media Group ini.

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers setelah melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Istana Negara, Jakarta, 17 Juli 2023. BPMI Setpres/Kris 

Pada hari pelantikan Budi Arie, Surya bertemu dengan Jokowi di Istana Negara. Dua narasumber di lingkaran Istana yang mengetahui isi pertemuan itu bercerita, Jokowi dan Surya berdiskusi selama sekitar sejam. Jokowi mula-mula menyelamati Surya yang berulang tahun ke-72, sehari sebelumnya.

Baca: Persaingan Menjadi Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto

Jokowi menanyakan calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan, calon presiden yang didukung oleh NasDem. Surya menyatakan menyerahkan keputusan kepada Anies. “Pak Anies yang paling tahu,” kata Surya di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Juli lalu. Sedangkan Jokowi membenarkan kabar sempat membahas urusan pemerintahan dan Pemilu 2024 dengan Surya.

NasDem menyisakan dua kader di kabinet: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Keduanya bertemu dengan Presiden di Istana Negara pada Selasa, 18 Juli lalu, sehari seusai perombakan kabinet. Orang dekat Presiden dan politikus NasDem menyebutkan pertemuan itu membahas ancaman El Niño.

Menurut narasumber yang sama, Presiden menggaransi posisi NasDem di kabinet, kecuali ada yang tersandung kasus sebagaimana Johnny Plate. Sejauh ini, baru Syahrul Yasin Limpo yang berurusan dengan penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mendalami dugaan gratifikasi di Kementerian Pertanian.

Syahrul, bersama dua pejabat Kementerian Pertanian, tercantum dalam catatan persetujuan peningkatan status perkara penerimaan hadiah. Ketiganya tertulis sebagai calon tersangka berdasarkan hasil gelar perkara di KPK pada Selasa, 13 Juni lalu. Syahrul mengaku akan kooperatif dan berkomitmen memenuhi panggilan pemeriksaan dari komisi antirasuah.

Baca: Perubahan Gaya Kampanye Prabowo Subianto

Dijumpai para pewarta setelah bertemu dengan Jokowi, Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya kompak mengaku hanya membicarakan persiapan menghadapi fenomena El Niño. Mereka menyebutkan tak membahas masalah politik dan jatah NasDem di kabinet. “Aku konsentrasi El Niño saja,” ujar Syahrul, Selasa, 18 Juli lalu.