Mengapa Luhut Pandjaitan Ingin Menguasai Golkar

Lawrence mencontohkan, Airlangga tak kunjung membereskan dualisme kepemimpinan di organisasi sayap Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI. Ia pun mempersoalkan elektabilitas Airlangga sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden yang macet. “Padahal Airlangga ditunjuk sebagai calon presiden sejak 2019,” ujarnya.

Pun Ridwan Hisjam menemui Luhut di rumahnya pada awal Mei lalu. Ridwan, yang juga anggota Dewan Pakar Golkar, membahas potensi perolehan suara Golkar yang bisa terus tergerus dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mendatang. Ridwan menilai Airlangga kurang sering turun ke daerah.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Lawrence T.P. Siburian seusai konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, 12 Juli 2023. Antara/Narda Margaretha Sinambela

Hasil sigi Indikator Politik Indonesia pada 26-30 Mei lalu menunjukkan penurunan tren elektabilitas Golkar. Pada September 2022, angkanya masih di kisaran 10 persen. Namun, Mei lalu, hanya 7,7 persen responden memilih Golkar. Partai itu pun berada di peringkat ketiga di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra.

Baca: Gonjang-ganjing Golkar Mengganti Airlangga Hartarto

Pada Rabu, 12 Juli lalu, Lawrence dan Ridwan menggelar pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Dalam konferensi pers, keduanya menyatakan tentang penyelamatan partai beringin dan menyebut Luhut Pandjaitan sebagai salah satu tokoh yang layak menggantikan Airlangga. Mereka mengingatkan Pemilu 2024 tinggal tujuh bulan lagi.

“Harus orang yang benar-benar punya kualifikasi super-hebat memimpin. Di pemerintahan saat ini yang selevel dengan Pak Airlangga itu Opung Luhut Binsar Pandjaitan,” kata Ridwan.

Sejumlah sumber di lingkup internal Golkar bercerita bahwa di partai mereka mulai ada operasi pengambilalihan kursi ketua umum. Sebelum Rapat Pimpinan Nasional Golkar digelar pada 4-6 Juni lalu, Luhut disebut-sebut mengundang puluhan pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) ke rumahnya untuk menggalang dukungan.

“Kami mendengar ada upaya itu di teman-teman DPD, tapi belum ada yang berani bicara terbuka,” tutur Wakil Ketua DPD Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta John S. Keban, Kamis, 20 Juli lalu.

Menurut sejumlah politikus Golkar yang ditemui Tempo, para pendukung Luhut Pandjaitan juga bermanuver mengegolkan jagoannya. Beberapa di antaranya bekas Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Idrus dan Bahlil tak menanggapi permintaan wawancara yang dilayangkan Tempo.

Baca: Mengapa Mesin Kampanye Ganjar Pranowo Macet?

Narasumber yang sama juga menyebutkan bahwa kubu Luhut telah menyiapkan pengurus baru. Nama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo dipersiapkan menjadi ketua harian. Pada 2019, Bambang berkompetisi dengan Airlangga untuk merebut takhta Golkar. Namun ia mundur. Sedangkan Bahlil diproyeksikan menjadi bendahara umum.

Seorang kader muda Golkar membenarkan informasi tersebut. Ia mengaku ditawari menjadi wakil sekretaris jenderal oleh perwakilan kubu Luhut. Adapun politikus senior Golkar, Yorrys Raweyai, mengaku telah bertemu dengan Bahlil untuk membahas dinamika politik di partai mereka.

Meski begitu, Yorrys menyebutkan skema yang akan digunakan pendukung pelengseran Airlangga bukan pergantian ketua umum, melainkan pemilihan pelaksana tugas ketua umum. Waktu yang terlalu singkat dinilai terlalu berisiko untuk mengganti ketua umum secara permanen. “Nanti di musyawarah nasional 2024 baru ditetapkan ketua umum hingga 2029,” ucap Yorrys.

Baik Yorrys, Lawrence Siburian, maupun Ridwan Hisjam sama-sama membantah kabar bahwa Luhut ada di balik upaya penggulingan ini. Namun mereka menyebutkan Luhut tak menolak jika diminta menggantikan Airlangga Hartarto. Ridwan mengklaim mayoritas kader menginginkan Luhut memimpin partai beringin.

Sejalan dengan munculnya dukungan tersebut, Luhut Pandjaitan pun menyatakan siap memimpin Golkar. Ia pertama kali menyatakan minatnya itu dalam wawancara dengan Kompas TV pada Kamis, 20 Juli lalu. Ia mengaku telah bertemu dengan sejumlah kader Golkar. “Ya (jadi Ketua Umum Golkar) dengan cara tidak berantem. Kalau itu mau mereka, saya ikut,” ujar Luhut.

Baca: Mengapa Jokowi Makin Condong Mendukung Prabowo Subianto?

Bukan hanya soal kepemimpinan Airlangga Hartarto, wacana pengambilalihan kursi ketua umum juga menyenggol kasus yang dikaitkan dengan nama Menteri Koordinator Perekonomian tersebut. Pada Selasa, 18 Juli lalu, Airlangga dipanggil oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah dan turunannya. Namun Airlangga tak datang.

Kasus hukum yang menjerat Airlangga ini disebut-sebut bisa menjadi pintu masuk mendorong musyawarah nasional luar biasa atau munaslub Golkar. Meskipun Airlangga masih berstatus saksi, para pendukung Luhut meminta Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar memanggil ketua umumnya. “Supaya dia lebih berfokus mengurus kasus itu,” kata Yorrys Raweyai.

Lawrence Siburian bercerita bahwa salah satu skenario yang disiapkan adalah Airlangga akan didorong untuk mengundurkan diri. Dengan begitu, munaslub bisa digelar karena ada situasi darurat yang terjadi. Namun, jika Airlangga menolak mundur, pengurus pusat dan daerah bisa mendorong munaslub.

Syarat musyawarah nasional luar biasa adalah permintaan dari dua pertiga dewan pengurus daerah tingkat provinsi. Lawrence mengaku telah melobi 37 dari 38 pengurus tingkat provinsi untuk mendorong munaslub. “Saya bilang, kalau mendukung, mereka akan dapat reward,” ucapnya.

Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid menyebutkan isu pergantian ketua umum tak menjadi pembahasan serius di lingkup internal pengurus. Menurut dia, tak ada desakan untuk menggelar munaslub baik dari DPP maupun DPD. “Kalau ada petinggi yang mendorong mundur dan Pak Airlangga mau, itu baru bisa munaslub. Saya enggak yakin dia mau mundur,” kata Nurdin, Jumat, 21 Juli lalu.

Baca: Penyebab Jokowi Cawe-cawe di Pemilu 2024

Kubu pendukung Airlangga tak diam menghadapi desakan musyawarah nasional luar biasa. Dewan Etik Golkar memanggil Lawrence Siburian pada Senin, 17 Juli lalu, untuk menjelaskan pernyataannya yang mendorong munaslub. “Masalah internal tak boleh dibawa ke ruang publik,” tutur Ketua Dewan Etik Golkar Mohammad Hatta seusai pemeriksaan Lawrence.

Sejumlah sumber di lingkup internal Golkar menyebutkan pernyataan Lawrence Siburian dan Ridwan Hisjam yang mendorong munaslub membuat Airlangga marah. Ia meminta pendukungnya menyatakan penolakan terhadap gerakan tersebut. Sehari seusai konferensi pers yang diadakan oleh Lawrence dan Ridwan, sejumlah pengurus daerah menyuarakan penolakan mereka.

“Pemilu tinggal hitungan bulan, mesin partai sudah bergerak semua, seharusnya tinggal bekerja keras memenangi Pemilu 2024, bukan malah menggelar munaslub yang bisa mengubah semua rencana,” ucap Ketua DPD Golkar DI Yogyakarta Gandung Pardiman, Kamis, 13 Juli lalu.

Pada Kamis malam, 20 Juli lalu, Airlangga juga mengumpulkan pengurus Golkar di kantor DPP. Pertemuan itu berjalan sekitar satu jam dan berjalan secara tertutup. Namun Wakil Ketua Umum DPP Golkar Melchias Markus Mekeng menyebutkan tak ada pembahasan spesifik soal upaya menggulingkan Airlangga dalam pertemuan itu.

Menurut Mekeng, pengurus partai tetap mengacu pada kepengurusan yang lama. Namun ia mengatakan mereka akan beradaptasi jika memang terjadi perubahan. “Jadi loyalitas kader itu pada partai dan AD/ART, bukan pada individu,” kata Mekeng, Jumat, 21 Juli lalu.

Kubu Airlangga juga membantah bila bos mereka disebut tak berupaya menaikkan elektabilitas sebagai calon presiden atau wakil presiden serta tak melobi partai lain untuk menjalin koalisi. Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid menyebutkan Airlangga terus bergerak memastikan keikutsertaannya dalam pemilihan presiden.

Nurdin menjelaskan bahwa pengurus Golkar terus melobi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional. “Tinggal itu soalnya sekarang opsinya,” ujar Nurdin. Golkar menawarkan nama Airlangga kepada Gerindra dan PKB, yang telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Koalisi itu mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Baca: Berebut Kursi Cawapres Prabowo Subianto

Sejumlah sumber di lingkup internal KIB menyebutkan Airlangga bahkan masih membuka opsi untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang mendukung bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Airlangga beberapa kali bertemu secara tertutup dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk membicarakan kemungkinan koalisi tersebut.

Belakangan, tiga pengurus DPP Golkar juga hadir dalam acara apel siaga Partai NasDem di Stadion Gelora Bung Karno pada Ahad, 16 Juli lalu. Nurdin Halid mengatakan mereka datang karena diundang. Namun ia tak menutup kemungkinan peluang untuk mendukung Anies. “Dalam politik semua bisa terjadi. Mungkin saja Golkar ada di Koalisi Perubahan,” kata Nurdin.

Pilihan membentuk poros keempat dan menjadikan Airlangga sebagai calon presiden juga terbuka. Nurdin menyebutkan opsi ini masih dijajaki bersama dengan PAN. Kedua partai sudah tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Persatuan Pembangunan. Namun, belakangan, PPP memutuskan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Opsi poros keempat muncul sebagai salah satu rekomendasi dari rapat pleno VIII Dewan Pakar Golkar yang digelar pada Ahad, 9 Juli lalu. Rapat itu mengeluarkan tiga rekomendasi. Yang utama, mereka mendorong Airlangga segera mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan mengumumkan pasangan calon wakilnya sebelum akhir Agustus mendatang.

Ridwan Hisjam, yang juga ikut dalam rapat Dewan Pakar, menyebutkan opsi musyawarah nasional luar biasa memang tak dibahas secara spesifik dalam pertemuan itu. Namun ia mengatakan opsi tersebut sangat terbuka jika Airlangga tak bisa memastikan pembentukan poros keempat. Ia mengatakan keputusan mengganti Airlangga hanya bisa dibuat lewat mekanisme musyawarah nasional luar biasa. 

Airlangga tak merespons permintaan wawancara Tempo. Namun, saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 12 Juli lalu, dia menegaskan tak akan ada munaslub. Ia meminta partainya tak didesak buru-buru menentukan arah dan sikap politik pada Pemilu 2024. “Kami dalam pembicaraan dan pembicaraan kan tidak bisa desak-mendesak,” ujar Airlangga.

Baca Opini Tempo: Bahaya Campur Tangan Jokowi di Pemilu 2024

Untuk menyelamatkan posisinya, Airlangga Hartarto pun disebut-sebut berupaya berbicara dengan Presiden Joko Widodo. Yorrys Raweyai meyakini ini menjadi langkah terakhir Airlangga. “Tak ada jalan selain ketemu Pak Jokowi.”