Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi, mengatakan bahwa peradilan militer saat ini bersifat terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh siapa saja. Hal ini merespons kekhawatiran tidak transparannya prajurit yang melanggar hukum saat menduduki jabatan sipil dalam UU TNI karena diproses melalui peradilan militer.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan Editor:Kemenhan: Operasi Militer di Ruang Siber Tergetkan Pihak yang Lemahkan Kepercayaan kepada Pemerintah
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun yang tidak terbuka untuk umum, kata Kristomei, adalah peradilan militer yang memproses kasus asusila. "Ketakutan bahwa tidak transparan nih. Peradilan militer itu bisa diliput. Bisa diakses oleh siapa saja, terbuka untuk umum," kata dia dalam diskusi lewat Zoom, Selasa, 25 Maret 2025.
Kristomei mengatakan, anggapan bahwa peradilan militer itu tertutup muncul karena selama ini jarang mengusut kasus besar. Menurut dia, hal tersebut cenderung tidak punya nilai jual untuk diliput. "Misalnya, contoh nih, seorang (berpangkat) prajurit dua melakukan desersi, kemudian diadili peradilan militer, kan nggak punya nilai jual," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan anggota TNI yang menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga akan diadili melalui peradilan militer. Ia menyebut ada koneksitas antarlembaga penegak hukum untuk mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana.
“Sudah jelas, yang militer itu yang namanya militer kan sudah jelas. Di Kejaksaan Agung itu ada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, karena masih ada koneksitas. Kedua, di Mahkamah Agung juga ada Ketua Kamar Pidana Militer,” kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 18 Maret 2025.
Supratman mengatakan Mahkamah Agung sudah melaksanakan peradilan dalam satu pintu. Sehingga, menurut dia, tak ada yang membedakan antara peradilan militer dan sipil.
Senada, anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian dan lembaga sesuai UU TNI tetap diadili lewat jalur peradilan militer. Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan ini mengatakan KPK juga tetap bisa menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI di jabatan sipil. “Sesuai dengan auditor militer. Bisa. Koneksitas,” kata Hasanuddin.
Hammam Izzuddin berkontribusi dalam tulisan ini.
Foto 
