Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi melakukan penahanan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, pada Kamis, 20 Februari 2025. Penahanan ini dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam dua kasus hukum yang menjeratnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KPK mengungkapkan bahwa Hasto terlibat dalam dua perkara yang sedang diselidiki. Kasus pertama berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam kasus ini, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan, turut terlibat. Kasus kedua menyangkut dugaan tindakan menghalangi penyidikan atau obstruction of justice. Berdasarkan hasil penyelidikan KPK, Hasto diduga memerintahkan bawahannya untuk menghubungi Harun Masiku dengan instruksi agar merendam ponselnya dalam air serta melarikan diri guna menghindari penyelidikan yang dilakukan oleh KPK.
Sebelumnya, Hasto telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dalam upaya menantang statusnya sebagai tersangka. Namun, upaya hukum ini tidak membuahkan hasil. Meskipun demikian, Hasto kembali mengajukan dua permohonan praperadilan lainnya, yang dijadwalkan akan segera disidangkan di PN Jaksel dalam waktu dekat.
Profil Hasto Kristiyanto
Hasto Kristiyanto lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966. Ia mulai menjabat sebagai Sekjen PDIP sejak tahun 2014. Pada saat itu, ia ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) untuk menggantikan Tjahjo Kumolo yang diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri. Setahun kemudian, dalam Kongres IV PDIP yang digelar pada 2015, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mempercayainya menjabat Sekjen PDIP untuk periode 2015-2019. Selanjutnya, pada Kongres V PDIP, ia kembali dipercaya menjabat sebagai Sekjen PDIP untuk masa jabatan 2019-2024.
Dari sisi pendidikan, Hasto menempuh studi sarjana di Fakultas Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada tahun 1991. Setelah itu, ia meraih gelar magister di STIE Prasetya Mulya Business School Jakarta pada tahun 2000. Tak berhenti di situ, Hasto melanjutkan pendidikannya hingga meraih gelar doktor dalam bidang ilmu pertahanan dari Universitas Pertahanan pada 2022.
Dalam kehidupan pribadinya, Hasto menikah dengan Maria Ekowati dan dikaruniai dua anak, yaitu Ignatius Windu Hastomo dan Agatha Puspita Asri. Karier politiknya di PDIP cukup panjang. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Bidang II Media Massa dan Penggalangan Pappu Pusat PDIP pada periode 2002-2003. Kemudian, pada tahun 2009, ia menjadi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP sebelum akhirnya diangkat sebagai Sekjen pada 2014.
Pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Hasto memainkan peran penting sebagai koordinator juru bicara tim pemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Setelah kemenangan pasangan tersebut, Hasto turut serta dalam Tim Transisi pemerintahan Jokowi-JK, yang bertugas membantu peralihan pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono.
Sebagai seorang politisi, Hasto Kristiyanto telah terlibat dalam berbagai dinamika politik nasional, termasuk dalam berbagai strategi pemenangan partai serta pengelolaan internal PDIP. Namun, dengan kasus hukum yang kini menjeratnya, perjalanan politiknya menghadapi tantangan besar yang akan menentukan masa depannya dalam dunia politik Indonesia.
Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
