Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, akan menyiapkan Satgas Antipremanisme untuk menghadapi sejumlah persoalan ormas yang meresahkan hingga melakukan intimidasi. Hal ini dengan banyaknya kasus pihak-pihak yang mengatasnamakan ormas melakukan intimidasi terhadap sejumlah perusahaan untuk meminta uang dengan dalih tunjangan hari raya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal tersebut disampaikan saat membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPRD, di kantor DPRD Jawa Barat, Bandung, pada Jumat, 21 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam. Mungkin besok, kami akan mengeluarkan surat keputusan," kata Dedi dikutip dari Youtube DPRD Jawa Barat, Jumat, 21 Maret 2025.
Ia menyebut Satgas Antipremanisme nanti akan terkoneksi hingga tingkat kecamatan. "Kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya untuk moblie dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme,” kata dia.
Dedi mengaku prihatin sejumlah kasus intimidasi yang dilakukan ormas kepada sejumlah perusahaan menjelang Hari Raya Lebaran. “Orang tidak merasa tenteram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi,” kata dia
Ia membeberkan sejumlah kasus. “Di Kota Bekasi kemarin ada security yang di intimidasi. Di Kabupaten Bekasi salah satu Ormas menaburkan sampah di depan Kantor Dinas Kesehatan walaupun sudah minta maaf tadi malam. Satuan Reserse Subang menangkap 6 orang yang melakukan pemerasan di kawasan industri Surya Cipta,” kata Dedi.
Dedi mengatakan, kawasan industri Surya Cipta tersebut menjadi lokasi pendirian pabrik kendaraan listrik BYD yang rencananya akan mempekerjakan 16 ribu tenaga kerja. “Di kawasan industri Surya Cipat yang di situ ada perusahaan mobil listrik BYD yang akan merekrut 16 ribu tenaga kerja. Dan kemarin seluruh problemnya sudah selesai. Akses tol nanti hari Senin akan kita bicarakan, listrik sudah terkoneksikan, dan tahun ini rekrutmen akan segera dilaksanakan,” kata dia.
Kasus lainnya, kata dia, soal percaloan tenaga kerja. “Percaloan tenaga kerja di Jawa barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum baik oknum aparatur, oknum karang taruna, oknum ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekruitmen dan di situ berbayar. Angka pembayarannya itu dari kisaran Rp 3 juta sampai Rp 30 juta per orang dan itu dilakukan secara terbuka,” kata Dedi.
Dedi mengaku, dia akan memotong praktek tersebut dengan meminta perusahaan agar mengakses calon tenaga kerja langsung. “Di situ akan sangat cepat prosesnya,” kata dia. Ia menyebut praktik percaloan tenaga kerja tidak boleh terjadi lagi d Jawa Barat.
Pilihan Editor: Rano Karno Janji Tindak Tegas Pelaku Premanisme yang Minta THR
Foto 
