Kata DPR soal Kursi Dubes RI untuk AS Kosong Hampir Dua Tahun

KEKOSONGAN kursi Duta Besar RI di Amerika Serikat menjadi sorotan setelah pemerintah Indonesia ingin melobi kebijakan tarif impor timbal balik yang disahkan oleh Presiden AS Donald Trump. Sejumlah kalangan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, meminta Presiden Prabowo Subianto segera menunjuk dubes RI untuk AS setelah Trump mengumumkan tarif impor resiprokal 32 persen untuk Indonesia.

Lembaga riset ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), misalnya, menyatakan sudah hampir dua tahun Indonesia tidak punya wakil di Washington, D.C. padahal AS mitra dagang kedua terbesar Indonesia. “Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pengabaian terhadap kepentingan nasional,” kata peneliti INDEF, Andry Satrio Nugroho, Kamis, 3 April 2025.

Menurut Andry, keberadaan duta besar definitif di Washington seharusnya bisa memperkuat posisi Indonesia di hadapan AS sebelum pengumuman tarif Trump. Karena jabatan tersebut kosong, dia mengatakan, lobi-lobi politik dengan AS terhambat. “Tidak ada mekanisme lobi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Itu yang menyebabkan AS bisa mengambil alasan-alasan (penerapan tarif) yang menurut saya bisa terbantahkan,” ucapnya.

Dia pun mengatakan agar jabatan dubes di AS tidak dijadikan tempat kompromi politik. “Kita butuh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik, ini garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” ujarnya. Dia juga meminta Prabowo segera menunjuk duta besar yang punya rekam jejak kuat di bidang perdagangan dan investasi.

Jabatan Dubes RI di AS telah kosong hampir dua tahun. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani adalah Dubes RI untuk Amerika terakhir yang menjabat. Rosan mengakhiri masa tugasnya di Washington pada 17 Juli 2023 saat mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuknya menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengatakan kursi duta besar Indonesia untuk AS masih belum terisi karena adanya pergantian pemerintahan.

Dia menuturkan kekosongan itu tidak akan mempengaruhi proses negosiasi kebijakan tarif AS. Menurut dia, tim delegasi yang akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu mampu melakukan negosiasi dalam pertemuan tingkat tinggi dengan pihak AS mengingat jabatan yang setara menteri.

Selain itu, pihaknya optimistis proses negosiasi bakal berjalan lancar. Meski demikian, Havas menilai terlalu awal untuk memprediksi capaian target tarif AS yang akan disetujui dari hasil negosiasi nanti. “Ya kita kan kalau begini (proses negosiasi) sudah high level (pertemuan tingkat tinggi) ya,” kata Havas usai konferensi pers di Jakarta, Senin, 7 April 2025, seperti dikutip dari Antara.

Desakan agar Prabowo Segera Tunjuk Dubes RI untuk AS

Sejumlah pihak mendesak Prabowo segera menunjuk duta besar untuk AS. Ketua DPR RI Puan Maharani, misalnya, mengatakan kursi Dubes RI di AS yang ditinggalkan Rosan Roeslani harus segera diisi. 

“Sebaiknya untuk pos-pos yang masih kosong, pemerintah bisa segera menindaklanjutinya. Kami di DPR menunggu hal tersebut,” ujar Ketua DPP PDIP itu saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin,14 April 2025.

Senada dengan Puan, Ketua Komisi Bidang Luar Negeri DPR Utut Adianto menilai sebaiknya Dubes RI untuk AS segera dipilih. Dalam pekan ini, Utut menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Sugiono membahas sejumlah agenda, termasuk pengadaan anggaraan untuk pos-pos yang kosong.

“Kami akan jadwalkan di hari Kamis (17 April 2025). Kami upayakan ketemu semua mitra kami. Karena ini kan habis Lebaran, kami juga sudah harus bersiap,” ujar Utut di kompleks parlemen, Senin. Dia menekankan, keputusan akhir penunjukan Dubes RI untuk AS itu berada di tangan Presiden Prabowo serta Menteri Luar Negeri Sugiono. 

Sebagai mitra kerja Kementerian Luar Negeri, Utut menyatakan siap menindaklanjuti arahan pemerintah bilamana diplomat Indonesia untuk suatu negara telah dipilih. Menurut Utut, ada sejumlah etika diplomatik dalam pengutusan duta besar. 

“Biasanya kita kirim nota, nama, mereka melakukan persetujuan baru di sini bisa jalan. Kalau Komisi I, setiap saat ketika surat dari Presiden hadir, surat dari Ketua DPR hadir, pasti segera kami jadwalkan,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, anggota komisi yang antara lain membidangi luar negeri itu, Tubagus Hasanuddin, meminta pemerintah segera menempatkan figur laik di jabatan Dubes RI untuk AS. Menurut dia, kekosongan posisi tersebut akan mempengaruhi hubungan bilateran antara Jakarta dan Washington. Sebab, komunikasi antarnegara umumnya dijembatani melalui masing-masing Kedutaan Besar. “Hemat saya, ini tidak bagus. Makanya, harus segera dipilih figur untuk mengisi kekosongan ini,” kata politikus PDIP itu.

DPR Mengklaim Status Kemitraan AS Sangat Penting

Adapun Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengklaim status kemitraan Amerika Serikat amat penting bagi Indonesia. Pernyataan itu disampaikan guna menanggapi kekosongan Duta Besar RI untuk Negeri Abang Sam itu.

Menurut Dave, AS merupakan salah satu negara yang menjadi mitra penting bagi Indonesia selama ini, terutama dalam sektor ekonomi, pertahanan, dan lain sebagainya. “Jadi, kalau ada anggapan Amerika Serikat itu tidak penting karena posisi Dubes kosong, itu anggapan yang salah,” kata Dave melalui pesan singkat, Senin, 7 April 2025.

Dave mengatakan penarikan Rosan Roeslani sebagai Dubes RI di AS pada 17 Juli 2023 oleh Jokowi Widodo untuk mengisi jabatan Wakil Menteri BUMN saat itu dilakukan karena kemampuan mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran itu amat dibutuhkan oleh negara. “Ditarik karena ada tugas yang lebih penting untuk dilakukan di Indonesia. Namun, sekali lagi, bukan karena Amerika dianggap tidak penting," ujar politikus Partai Golkar itu.

Adapun Anggota Komisi I DPR Sarifah Ainun Jariyah mengingatkan pentingnya Indonesia segera menetapkan duta besar untuk AS guna mengantisipasi berbagai dinamika politik dan kebijakan perdagangan AS, termasuk tarif impor yang ditetapkan Donald Trump. “Kehadiran Dubes sangat vital untuk memahami sekaligus mengantisipasi berbagai kebijakan AS, termasuk isu tarif impor yang berdampak pada ekspor Indonesia,” kata Sarifah di Jakarta pada Jumat, 11 April 2025.

Dia pun mendorong penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan AS untuk mencari solusi alternatif dalam menghadapi kebijakan perdagangan AS. “Kerja sama bilateral harus terus diperkuat sebagai langkah strategis mencari jalan tengah,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya seluruh pemangku kepentingan bergotong royong memperkuat kemandirian ekonomi dalam negeri. “Kita perlu mengurangi ketergantungan dengan memperkuat fondasi ekonomi domestik, sekaligus mencari peluang pasar baru,” ucapnya.

Dia menilai langkah tersebut krusial mengingat AS merupakan mitra dagang strategis Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral mencapai miliaran dolar AS setiap tahunnya. “Kehadiran diplomat tetap di Washington, D.C. diharapkan dapat lebih memuluskan komunikasi dan negosiasi antara kedua negara,” kata dia.

Andi Adam Faturahman, Dian Rahma Fika, Eka Yudha Saputra, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Reaksi Politikus DPR soal Menteri Prabowo Bertemu Jokowi dan Isu Matahari Kembar