Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -- Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memaklumi keluhan menu yang kurang bervariasi selama pekan pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG). Irma Suryani Chaniago, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai NasDem, mengatakan tidak mungkin pemerintah menyesuaikan menu dengan keinginan masing-masing anak penerima manfaat. .
Menurut Irma, program MBG tidak mudah dilaksanakan, terlebih perihal makanan merupakan hal sensitif khususnya soal rasa dan kontrol kualitas. Ia mengatakan, program andalan Presiden Prabowo Subianto ini sangat bermanfaat, apalagi bagi masyarakat di daerah. “Sejauh ini masalah yang timbul adalah kurangnya rasa dalam makanan dan variasi menu. Soal variasi menu tentunya katering tidak mungkin membuat menu makanan sesuai keinginan anak satu per satu,” ujar Irma kepada Tempo pada Selasa, 14 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Program MBG kini memasuki pekan kedua yang dimulai sejak Senin, 6 Januari 2025. Selama Januari hingga Maret 2025, program ini diharapkan bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat. Penerima manfaat itu terdiri atas balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025. Tahap pertama program ini, pemerintah menetapkan 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 dari 38 provinsi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anggota Komisi IX DPR lainnya Arzeti Bilbina mengatakan, sepekan program ini DPR memang menerima banyak keluhan dari masyarakat, salah satunya menu makanan yang disajikan. Menurut anggota DPR dari komisi yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial itu, keluhan datang merata dari berbagai daerah. Daerah yang dimaksud antara lain di Palembang, Sumatera Selatan, hingga sejumlah wilayah di Jawa Timur. “Bahkan di kawasan Indonesia timur ada banyak keluhan sehubungan dengan ketersediaan susu dan kualitas bahan baku,” kata Arzeti dalam keterangan tertulis kemarin.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga memaklumi jika pada pekan pertama berjalannya program MBG masih menghadapi berbagai kendala. Dasco mengatakan, keluhan-keluhan yang diterima pemerintah akan menjadi bahan evaluasi. “Sepekan berjalan, namanya uji coba, mungkin sana-sini ada kekurangan. Justru hal ini berguna untuk evaluasi,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, pada Senin, 13 Januari 2025.
Adapun Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tak menampik adanya keluhan para penerima manfaat program MBG mengenai menu yang disajikan. Ia mengatakan, rasa makanan merupakan hal yang krusial. “Perlu terus berkreasi karena harus bisa membuat menu yang disukai orang-orang yang seleranya berbeda-beda,” kata Dadan pada Kamis, 9, Januari 2025.
Menurut Dadan, diperlukan waktu lama untuk mengevaluasi program ini. Selama berjalannya program, Dadan meminta penerima manfaat memberi timbal balik rutin mengenai menu-menu yang paling disuka kepada masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Agar evaluasinya optimal,” ujar dia.
Perihal sajian susu yang belum merata distribusinya, Dadan mengatakan, hal tersebut didistribusikan dengan skema penyesuaian. Skema yang dimaksud adalah pembagian susu dilakukan secara dinamis sesuai daerah masing-masing. “Daerah yang tidak memiliki peternakan sapi masih akan memperoleh susu,” ujar Dadan.
Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
