Kemendikbudristek Pastikan Pembubaran BSNP Tak Bertentangan dengan UU Sisdiknas

TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikburistek Catharina Girsang memastikan pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tidak bertentangan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional. 

Catharina menjelaskan, UU Sisdiknas tidak menyebut nomenklatur BSNP. “Tetapi hanya menyebut badan standarisasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan,” kata Catharina dalam rapat kerja bersama Komisi Pendidikan DPR, Rabu, 8 September 2021.

Pembubaran BSNP sebelumnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP).

Catharina mengatakan, dalam penjelasan Pasal 35 UU Sisdiknas, badan standarisasi tersebut memang bersifat mandiri di tingkat nasional dan provinsi. Namun, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, penjelasan tidak dapat menjadi dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang bersifat norma. Sehingga, penjelasan Pasal 35 UU Sisdiknas tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menyatakan BSNP diatur dalam UU Sisdiknas.

Menurut Catharina, PP SNP telah sejalan dengan UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pemerintah Daerah. Sebab, dalam UU Dikti tidak menyebut nomenklatur BSNP. Kemudian dalam UU Pemda mengatur bahwa kewenangan pemerintah pusat adalah menetapkan standar nasional pendidikan.