Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengatakan terdapat potensi besar dalam riset dan pengembangan teknologi strategis jika kampus menjalin kemitraan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek Khairul Munadi mengungkapkan pihaknya telah mengidentifikasi empat produk teknologi pertahanan yang potensial.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kampus adalah ekosistem terbuka untuk kolaborasi dalam pendidikan dan inovasi," kata dia ketika dihubungi Tempo, Rabu, 3 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Empat produk teknologi pertahanan yang telah diidentifikasi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara beberapa perguruan tinggi dan PT Pindad. Khairul Munadi menjelaskan bahwa teknologi pertahanan semacam ini tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan militer, tetapi juga berpotensi mendorong inovasi di sektor otomotif, elektronika, manufaktur, hingga material.
Khairul menjelaskan bahwa empat produk teknologi pertahanan yang dimaksud meliputi: pertama, microchip, yang berfungsi sebagai sistem kendali, sensor, dan Internet of Things (IoT) sebagai bagian dari upaya kemandirian teknologi nasional. Kedua, Maung EV, yakni versi elektrik dari kendaraan taktis Maung yang akan segera diluncurkan. Ketiga, Propelan Merah Putih, bahan peledak berbasis selulosa dan gliserin dari sumber dalam negeri. Keempat, optronic, yaitu teknologi optik untuk pengembangan teleskop dan sensor presisi tinggi.
"Jadi kerja sama ini harus dilihat secara luas sebagai bagian dari ekosistem riset dan inovasi nasional," ujar dia.
Sebelumnya, beberapa kampus memang telah menjalin kerja sama dengan TNI. Salah satunya Universitas Udayana lewat penandatangan nota kesepahaman dengan TNI AD Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana. Dokumen perjanjian kerja sama Nomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025 itu ditandatangani pada 5 Maret 2025.
Meskipun bukan kerja sama di sektor riset, Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana mengatakan kerja sama ini mencakup beberapa kegiatan, antara lain kuliah umum dari tokoh TNI tentang kebangsaan, pelatihan bela negara dengan pendekatan non-militeristik, serta program pengabdian masyarakat bersama di bidang ketahanan pangan dan teknologi tepat guna.
Selain itu, kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) prajurit aktif melalui akses ke program S1, S2, dan S3 di Universitas Udayana. Ia mengklaim, seluruh kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi dan tetap berada di bawah kontrol akademik.
“Dengan kata lain, kerja sama ini tidak boleh, tidak bisa, dan tidak akan menjadi pintu masuk bagi intervensi terhadap ruang akademik kami. Otonomi dan kebebasan akademik tetap menjadi garis merah yang kami jaga dengan sangat serius,” kata dia kepada Tempo, Rabu, 2 April 2025.
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana menolak adanya perjanjian kerja sama antara kampusnya dan TNI AD Kodam IX/Udayana ini. Ketua BEM Udayana I Wayan Arma Surya Darmaputra mengatakan perjanjian tersebut membuka peluang bagi militer mendominasi ranah pendidikan sipil.
"Penolakan ini muncul sebagai respons kekhawatiran kami terhadap masuknya unsur militerisasi dalam institusi pendidikan, yang seharusnya tetap netral dan bebas dari kepentingan sektoral tertentu,” kata dia dalam pernyataan tertulisnya pada Senin, 31 Maret 2025.
Vedro Immanuel berkontribusi dalam tulisan ini.
Foto 
