Kemenkes Ajukan Kenaikan Anggaran Kesehatan Haji 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan mengajukan anggaran kesehatan jemaah haji 2025 yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Kepala Pusat Kesehatan Haji di Kemenkes Muhammad Imran memaparkan rincian anggaran yang dibutuhkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 3 Januari 2025.

Setelah menghitung berbagai komponen yang ada, ia menyimpulkan bahwa pemerintah membutuhkan total dana Rp 414.997.541.000 untuk memastikan kesehatan jemaah haji yang berangkat tahun ini.
 
“Total anggaran penyelenggaraan kesehatan haji, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, pada tahun 2025 itu sebesar Rp 414.997.541.000,” kata Imran.
 
Adapun, ia menjabarkan anggaran itu akan digunakan untuk biaya operasional seperti penugasan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) hingga ambulans, biaya vaksin hingga perbekalan kesehatan (perbekkes), dan biaya pelatihan Tenaga Kesehatan Haji (TKH) dan PPIH.
 
Jumlah anggaran yang melebihi Rp 414 miliar itu mencakup biaya pembinaan kesehatan di Indonesia, baik di dalam negeri maupun Arab Saudi, sebesar Rp 6.842.650. Besaran itu naik dibandingkan realisasi pada 2024 yaitu Rp 6.791.768.902.
 
Kemudian, biaya pembekalan kompetensi telah dianggarkan Rp 12.489.014.000, naik secara signifikan dibandingkan tahun lalu di angka sekitar Rp 8 miliar.
 
Biaya pembekalan PPIH terbagi untuk petugas Arab Saudi dan petugas kloter. Pembekalan untuk PPIH Arab Saudi sebesar Rp 1.629.550.000 sementara untuk PPIH kloter adalah sebesar Rp 8.117.200.000.
 
Adapun alokasi biaya operasional kesehatan di Arab Saudi mencapai Rp 49.935.342.000, turun daripada realisasi tahun lalu di angka Rp 52.006.939.754.
 
Vaksin, obat, dan perbekkes ditetapkan memakan dana Rp 115.410.485.000. Besaran itu naik Rp 55.316.418.552 dibandingkan realisasi pada 2024 sebesar Rp 60.094.066.448.
 
Sementara itu, untuk penugasan PPIH Arab Saudi dan PPIH kloter, Kemenkes mengalokasikan dana Rp 218.569.840.000 tahun ini, turun sekitar Rp 13 miliar dibandingkan realisasi tahun lalu.
 
Semua komponen tersebut menghasilkan total alokasi anggaran Rp 414.997.541.000 untuk kesehatan jemaah haji tahun ini, naik dari jumlah tahun lalu sebesar Rp 372.686.201.809.
 
Selain itu, Imran mengatakan Kemenkes masih berdiskusi dengan Kementerian Agama soal biaya masyair bagi petugas kesehatan. Masyair adalah prosesi ibadah haji selama jemaah berada di Arafah, Mina, dan Muzdalifah. Biaya ini akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
 
Jika kuota petugas kesehatan masih 2.210 orang, kata Imran, maka anggaran yang perlu dialokasikan sebesar Rp 11.072.180.070.4. Namun jika kuota petugas adalah 4.421 orang seperti tahun lalu, maka total anggarannya akan menjadi Rp 34.462.369.440 untuk biaya masyair. “Ini masih dalam tahap pembahasan,” ujar Imran.

Pilihan editor: PBNU Rampung Dirikan Badan Usaha Pengelolaan Tambang, Namanya Berkah Usaha Muamalah Nusantara