Ketua BEM KM UGM Ragukan Sri Mulyani Soal UKT Mahasiswa Tidak Akan Naik

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM), Tiyo Ardianto merespons terhadap pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan tidak adanya kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan keberlanjutan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Menurutnya, pernyataan tersebut masih belum memiliki jaminan konkret yang dapat dipertanggungjawabkan secara kebijakan.

Sebelumnya, dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan pada Jumat, 14 Februari 2025, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemangkasan anggaran negara tidak boleh dijadikan alasan bagi perguruan tinggi negeri untuk menaikkan UKT.

"Langkah ini tidak boleh. Saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi terkait UKT," ujar Menkeu Sri Mulyani.

Ia juga menambahkan bahwa pemotongan anggaran hanya akan berdampak pada sektor seremonial, perjalanan dinas, dan kebutuhan alat tulis kantor, sehingga tidak seharusnya berdampak pada biaya pendidikan mahasiswa.

Tiyo menilai pernyataan tersebut masih sebatas janji verbal yang belum memiliki dasar kebijakan yang kuat. Ia menyoroti bahwa hingga saat ini, regulasi yang memungkinkan kenaikan UKT tetap berlaku.

“Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 masih diberlakukan, yang artinya perguruan tinggi tetap memiliki celah untuk menaikkan UKT dan menerapkan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Ini menunjukkan bahwa pernyataan Sri Mulyani masih belum memiliki jaminan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” kata dia kepada Tempo.co, Rabu, 19 Februari 2025.

Lebih lanjut, ia menekankan adanya potensi pemangkasan anggaran yang lebih besar oleh pemerintah, mengingat adanya Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 2025 yang menetapkan target penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Jika target ini tidak tercapai, Ketua BEM KM UGM mempertanyakan sektor mana lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dikorbankan.

“Saat ini, masalah dalam negeri masih banyak yang belum terselesaikan, termasuk dalam sektor pendidikan tinggi. Tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen yang seharusnya sudah dianggarkan masih saja belum dibayarkan sesuai nilai yang seharusnya. Lalu, jika anggaran harus terus dipangkas, siapa yang akan menanggung dampaknya? Apakah mahasiswa akan kembali menjadi korban?” kata dia.

Tiyo menambahkan, dalam menanggapi situasi ini, BEM KM UGM tidak akan tinggal diam. Meski sedang dalam masa transisi kepengurusan, mereka telah menyatakan komitmennya untuk turut serta dalam aksi bersama mahasiswa dan masyarakat se-Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025. Titik aksi akan diinformasikan lebih lanjut dalam waktu dekat.

Di sisi lain, Sri Mulyani berupaya menenangkan kekhawatiran mahasiswa dengan memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga biaya pendidikan tetap terjangkau. Ia juga menegaskan bahwa anggaran beasiswa KIP Kuliah tidak akan mengalami pemotongan, dengan alokasi sebesar Rp 14,69 triliun. Namun, tanpa adanya kebijakan tertulis yang mengikat, mahasiswa dan akademisi masih tetap waspada terhadap kemungkinan kenaikan UKT di masa mendatang.

Hendrik Yaputra dan Intan Wahyuningtyas turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: BEM KM UGM Siap Gabung Aksi Indonesia Gelap Kamis 20 Februari 2025, Soroti Pemangkasan Anggaran Ugal-ugalan