Juru Kunci dari Senayan

SEJAK didaulat menjadi Direktur Utama TVRI pada November 2017, Helmy Yahya melakukan sejumlah perombakan di tubuh lembaga penyiaran publik itu. Salah satunya dilakukan di manajemen keuangan dengan mengubah sistem pembayaran yang semula tunai menjadi nontunai. “Kami menerapkan sistem cashless. Jadi enggak ada lagi kas. Semua transfer,” ujar Helmy kepada Tempo, Rabu, 22 Januari lalu.

Komitmen itu pun disampaikan Helmy ketika dilantik di Gedung TVRI, Senayan, Jakarta, pada 29 November tiga tahun lalu. Helmy meyakini sistem itu efektif menutup berbagai kebocoran anggaran yang terjadi di TVRI. Sebelum sistem itu berlaku, kata Direktur Keuangan TVRI Isnan Rahmanto, pembayaran seperti honor narasumber, sewa hotel untuk acara, dan biaya tiket pesawat dilakukan secara tunai. Setelah Helmy masuk, tak ada lagi pembayaran tunai. Ia mencontohkan, honor untuk narasumber langsung dikirim ke rekening setelah acara selesai.

Menurut Helmy, penolakan sempat terjadi ketika dia mengubah sistem pembayaran tersebut. Sekalipun mendapat sejumlah penolakan, penerapan cashless justru membawa TVRI memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan 2018. Helmy mengklaim itulah pertama kalinya TVRI mendapat opini tersebut.

Sebelumnya, pada 2014-2016, TVRI menerima opini disclaimer. Anggota III BPK, Achsanul Qosasi, mengatakan pada 2013-2016 pengelolaan TVRI berantakan. Ia mencontohkan, pencatatan aset TVRI cukup buruk dan belanja barang kerap berulang. “Ada laptop yang sudah dibeli kemudian dianggarkan tahun berikutnya,” ujarnya saat ditemui Tempo pada Jumat, 24 Januari lalu.

Tak lama setelah dilantik, Helmy dan jajaran direksi bertemu dengan Achsanul dan berkonsultasi tentang masalah kebocoran anggaran di TVRI. Achsanul menjelaskan segudang persoalan yang ada di situ. Mengetahui sejumlah masalah, Helmy bersama direksi berusaha memperbaikinya. “Saya jelaskan ini yang harus dibereskan. Dia kan akuntan, jadi dia mengerti pembukuan,” kata Achsanul. Adapun pada 2017, TVRI mendapat opini wajar dengan pengecualian.

Meski TVRI mendapat opini wajar tanpa pengecualian, dalam rapat dengan Komisi Penyiaran Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa, 21 Januari lalu, Dewan Pengawas TVRI menuding Helmy melakukan pemborosan. Salah satunya terkait dengan pembelian hak siar Liga Primer Inggris yang memunculkan tagihan Rp 27 miliar pada November 2019. Namun surat dari direksi kepada Dewan Pengawas pada 28 Juni 2018 bisa jadi menunjukkan hal sebaliknya.