'Liga Primer Tak Menguntungkan TVRI'

PERSETERUAN Dewan Pengawas dengan direksi Televisi Republik Indonesia berujung pada pemecatan Direktur Utama Helmy Yahya pada 16 Januari lalu. Dewan Pengawas menyatakan tak mau TVRI merugi akibat gebrakan yang dilakukan Helmy. Perseteruan pun merembet hingga ke Dewan Perwakilan Rakyat dan sejumlah menteri.

Kepada Tempo di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, pada Rabu, 22 Januari lalu, anggota Dewan Pengawas TVRI, Pamungkas Trishadiatmoko, menjelaskan latar belakang pemecatan Helmy.

Kenapa Dewan Pengawas sampai harus memecat Helmy Yahya?
Ada beberapa penyebab. Pertama, terjadi gagal bayar honor satuan kerabat kerja sebanyak enam termin pada 2018-2019 senilai Rp 7,6 miliar. Karyawan lalu mogok dan berhenti siaran pada 10 Januari 2019. Pembayaran ini terlambat karena Helmy membeli hak siar Liga Primer Inggris dan tayangan luar negeri serta membuat program kuis Siapa Berani.

Apa hubungan pembelian program itu dengan gagal bayar honor?
Karena duit TVRI mengalir cukup besar ke sana. Ada tagihan pembayaran untuk Liga Primer tahun 2019 hingga Rp 27 miliar. Itu yang belum terbayarkan. Belum lagi pembelian program kuis Siapa Berani seharga Rp 146 juta untuk dua paket per hari. Padahal TVRI sendiri bisa membuat program yang sama. Ada beberapa karyawan TVRI yang mengeluh tidak mendapat honor lantaran tidak ada kerjaan karena programnya dibeli dari luar.

Tapi Liga Primer mampu menaikkan rating TVRI?
Memang menaikkan image. Tapi kontrak itu tidak menguntungkan TVRI. Kalau dihitung, satu pertandingan mencapai ratusan juta rupiah. Kami hanya mendapat dua pertandingan per pekan. Itu pun bukan the best match. Belum lagi, pembelian hak siar itu tidak ada dalam rencana kerja anggaran tahunan. Karena tak ada duit, Helmy mencari cara agar pembayarannya menggunakan penerimaan negara bukan pajak. Menurut saya, itu tidak bisa dilakukan.

Kalau dihitung, satu pertandingan mencapai ratusan juta rupiah. Kami hanya mendapat dua pertandingan per pekan. Itu pun bukan the best match. Belum lagi, pembelian hak siar itu tidak ada dalam rencana kerja anggaran tahunan.

Dewan Pengawas sudah pernah memanggil Helmy Yahya untuk menjelaskan hal ini?
Kami sudah pernah melakukan rapat dengan Helmy dan kami tidak puas mendengar penjelasannya. Dia juga tidak memberikan data serta dokumen yang kami minta. Kami juga pernah meminta kehadiran Helmy menjelang keluarnya surat pemberitahuan rencana pemberhentian dan dia tidak pernah hadir. Tapi dibalikkan seolah-olah kami tidak mau ditemui Helmy. Padahal dia tidak pernah meminta bertemu.

Masalah ini sampai didamaikan menteri?
Dewan Pengawas dan direksi TVRI, anggota Komisi I DPR, serta Menteri Komunikasi dan Informatika pernah makan bersama di Hotel Fairmont pada 11 Desember 2019. Helmy hadir. Selain oleh Menteri Komunikasi, kami pernah dipanggil oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, awal Januari lalu.

Apa isi pertemuan dengan Menteri Pratikno?
Pesan kepada kami, lihat masalah ini dengan gambaran besar dan jangan gaduh. Itu saja yang bisa saya sampaikan.

Keputusan Dewan Pengawas memecat Helmy tidak bulat. Anggota Dewan Pengawas, Supra Wimbarti, menyatakan keputusan pemecatan Helmy terburu-buru.
Semuanya sudah menjadi keputusan. Tidak ada dissenting opinion karena kami bukan lembaga pengadilan. Beliau juga jarang hadir ketika Dewan Pengawas mengadakan rapat.

Kami mendapat informasi bahwa persoalan antara Dewan Pengawas dan direksi terkait dengan aset TVRI.
Dewan Pengawas bisa apa? Kami tidak punya dana untuk mengotak-atik aset. Semua anggaran operasional ada di direksi. Ada satu contoh, di Bali, direksi meminta suatu perusahaan melakukan studi. Tujuannya agar aset TVRI bisa dikelola untuk dijadikan perkantoran dan mal. Kami justru menegur itu. Kami sudah ke Kementerian Keuangan dan disarankan agar pengelolaan aset dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, bukan swasta.