Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

KontraS Beri Bukti Soal Jokowi Tak Utamakan Isu HAM dalam Pidato Kenegaraan

KontraS menyatakan pidato kenegaraan Jokowi menyiratkan isu hak asasi manusia tidak pernah diprioritaskan.

18 Agustus 2021 | 08.52 WIB

Sejumlah aktivis melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. Dalam aksi ini para aktivis membawa sebuah karangan bunga yang bertuliskan "Turut berduka cita atas hilangnya kemanusiaan Presiden Jokowi." TEMPO/Muhammad Hidayat
Perbesar
Sejumlah aktivis melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. Dalam aksi ini para aktivis membawa sebuah karangan bunga yang bertuliskan "Turut berduka cita atas hilangnya kemanusiaan Presiden Jokowi." TEMPO/Muhammad Hidayat

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, mengatakan bahwa pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyiratkan isu hak asasi manusia tidak pernah diprioritaskan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

“Dalam dua tahun terakhir isu HAM tidak pernah masuk dalam pidato Jokowi yang mencerminkan tidak pernah diprioritaskannya isu HAM,” kata Fatia dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil, Selasa, 17 Agustus 2021.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Salah satu yang menjadi sorotan Fatia ialah pemberian penghargaan tanda jasa Bintang Jasa Utama bagi Eurico Guterres, eks milisi Timor Timur. Eurico dikenal sebagai penjahat maupun pelanggar HAM berat di Timor Timur.

Nama Eurico, kata Fatia, juga masuk dalam daftar UN Crimes Unit bersama Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Menurut Fatia, ini bukan pertama kalinya dalam rekam jejak Jokowi memberikan penghargaan ataupun posisi strategis terhadap penjahat pelanggar HAM. Fatia menuturkan, nama Prabowo, Wiranto, dan mantan Kepala BIN, A.M. Hendropriyono yang merupakan aktor pelanggaran HAM berat masa lalu diberikan tempat nyaman di pemerintahan Jokowi. 

“Kita tahu dalam mandat reformasi, pelaku pelanggar HAM berat harusnya diadili tapi sampai saat ini kroni-kroni Soeharto ini menjadi teman Jokowi dalam pemerintahan itu sendiri,” ujarnya.

Komitmen Jokowi dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, kata Fatia, hanya lip service kepada korban. Sebab, aktor pelanggaran HAM berat ini masih menghirup udara bebas, dan pengadilan HAM akan sulit dibentuk jika mereka masih ada dalam tatanan kepemimpinan rezim hari ini.

“Makanya sebetulnya kalau melihat rekam jejak, HAM tidak pernah jadi prioritas apalagi pelanggaran HAM berat dan beberapa ratifikasi yang dikomitmenkan di forum internasional PBB tidak pernah jadi realita, dan tidak pernah menjadi sebuah prioritas, khususnya dalam Ranham di 2021,” ucap Koordinator KontraS.

FRISKI RIANA

Friski Riana

Lulus dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana pada 2013. Bergabung dengan Tempo pada 2015 di desk hukum. Kini menulis untuk desk jeda yang mencakup isu gaya hidup, hobi, dan tren. Pernah terlibat dalam proyek liputan Round Earth Media dari International Women’s Media Foundation dan menulis tentang tantangan berkarier para difabel.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus