KPU: 2 dari 24 Pemda Belum Sanggupi Kebutuhan Anggaran Pemungutan Suara Ulang

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat mengatakan hanya 2 dari total 24 pemerintah daerah yang belum menyanggupi kebutuhan anggaran yang diusulkan lembaganya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024. Kedua daerah tersebut, yaitu di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digul.

"Hanya tersisa dua kabupaten yang belum tersedia anggarannya oleh pemerintah daerah," kata Yulianto dalam rapat bersama Komisi II DPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 10 Maret 2025.

Dia mengatakan pelaksanaan PSU di Kabupaten Pasaman masih kekurangan dana sebesar Rp 12,2 miliar. Sementara untuk Kabupaten Boven Digul masih kekurangan dana untuk pelaksanaan PSU sebesar Rp 30 miliar.

Selain tambahan dana dari pemerintah daerah, anggaran pelaksanaan PSU bersumber dari sisa Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD. Adapun KPU memperkirakan total anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PSU di 24 daerah sebesar Rp 390 miliar.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan meminta agar Kementerian Dalam Negeri dapat mengusulkan pendanaan anggaran PSU kepala daerah ke Kementerian Keuangan untuk membantu pembiayaan pemerintah daerah yang belum menyanggupi. Dia berujar hal itu sesuai dengan Pasal 166 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. "Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," ujarnya.

BACA JUGA

KPU Berupaya agar Pengiriman Logistik untuk PSU di Kuala Lumpur Tepat Waktu

KPU Sumbar Rencanakan Pemungutan Suara Ulang DPD RI pada 13 Juli