Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

KPU Minta Peserta Pilkada Tak Kampanyekan Caleg atau Capres

KPU beralasan kampanye yang berkaitan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tidak relevan dengan ajang Pilkada 2018.

27 April 2018 | 00.01 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau para peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 agar tidak mengampanyekan calon anggota legislatif ataupun calon presiden dalam kampanyenya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Isu yang tidak relevan sebaiknya tidak usah disampaikan dalam kampanye kandidat," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Gedung KPU, Kamis, 26 April 2018.

Baca: PDIP Kampanyekan Jokowi Dua Periode di Kampanye Pilkada Lumajang

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Alasannya, kata Pramono, kampanye yang berkaitan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tidak relevan dengan ajang Pilkada Serentak 2018. Konsepnya, menurut dia, kampanye pilkada itu adalah untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon kepala daerah.

Apalagi, dia menambahkan, hingga saat ini belum ada capres-cawapres yang mendaftar. Periode pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden baru dibuka pada Agustus 2018.

Sebelum masa penetapan capres dan cawapres pada 20 September mendatang, Pramono berpendapat, sebaiknya partai politik dan para peserta pilkada tidak mengangkat isu capres-cawapres selama kampanye.

"Nanti jangan-jangan Pak Jokowi di tengah jalan tak mau dicalonkan. Kan enggak ada yang tahu," tutur dia.

Baca: Kampanye Pilkada, Zulkifli Hasan Malah Diajak Dukung Jokowi

Dalam Undang-Undang Pemilu, kontes politik yang diatur serentak adalah pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. "Itu yang relevan. Nanti kampanye partai dan capres-cawapres itu relevan," kata Pramono. "Kalau pilkada dengan pileg dan pilpres gak relevan," ucapnya.

Sebelumnya, PDIP mengkampanyekan Jokowi dua periode di Pilpres 2019 dalam acara kampanye Pilkada Kabupaten Lumajang. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah melontarkan ihwal keharusan bagi Jokowi kembali menjabat sebagai presiden di periode berikutnya.

Basarah mengatakan hal tersebut dalam konteks membuat konsep pembangunan yang berkesinambungan. "Maka cara menyiasatinya tidak ada jalan lain kecuali memberikan kesempatan inkumben melanjutkan kepemimpinannya untuk periode selanjutnya," kata Basarah saat berorasi di rapat terbuka pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati, As'at-Thoriq Al Katiri di lapangan GOR Wirabhakti Lumajang, Ahad, 22 April 2018.

DAVID PRIYASIDARTA

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus