KSP Minta LKPP dan BPKP Ikut Kawal Program Kartu Prakerja

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat pendampingan terhadap pelaksanaan Kartu Prakerja.

“Untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan,” kata Moeldoko dalam rapat bersama dengan LKPP, BPKP dan Badan Pelaksana Kartu Prakerja, di Gedung Bina Graha, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 5 Mei 2020.

Moeldoko menjelaskan, fokus pelaksanaan program Prakerja saat ini menjadi program setengah bantuan sosial. Hal ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran Pengadaan Barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Pada awalnya, program ini dirancang untuk fokus pada peningkatan kompetensi dan produktivitas calon tenaga kerja muda. Namun, karena situasi pandemi COVID-19, anggaran Kartu Prakerja menjadi semi bantuan sosial.

Kartu Prakerja juga diberikan atau diutamakan untuk pemberian insentif langsung kepada para pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan. Insentif juga diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak pendapatannya akibat pandemi.

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan siap mendampingi program ini. “LKPP sangat mendukung program Kartu Prakerja dijalankan tepat sasaran bagi masyarakat,“ kata Roni. Ia pun mengatakan pendampingan dilakukan agar program tersebut berjalan transparan.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan akan mengawal program ini agar tidak salah langkah. "Kami akan melakukan mitigasi risiko terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja sehingga dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baik,” ujarnya.