Lambat spp, stop ujian

GALUNG Ambarita terpaksa menunda ujian kesarjanaannya, bukan atas maunya sendiri. Mahasiswa Fak. Pertanian USU (Universitas Sumatera Utara), Medan, itu seharusnya Oktober Ini menempuh ujian sarjana lengkap. Tapi malang, ia masuk dalam 824 mahasisvwa USU yang belum membayar SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) tahun kuliah 1982/1983. Menurut keputusan Prof. Dr. Parlindungan Lubis, Rektor USU, yang belum membayar SPP hingga batas waktunya, 11 September, tidak dibolehkan mengikuti ujian semester tahun ini. Keputusan rektor itu terasa keras bagi mahasiswa. "Terlalu drastis dan kurang manusiawi," kata Patisiri Ginting, Ketua Senat Fak. Pertanian, yang juga termasuk yang terkena sanksi SPP. Masalahnya, katanya, "kebanyakan yang telat membayar SPP itu datang dari keluarga kurng mampu." Tapi di pihak USU sendiri keterlambatan setoran SPP bisa berakibat fatal. SPP di USU tahun ini ditetapkan Rp 42 ribu, yang harus dibayar sekaligus. Untuk mahasiswa fakultas eksakta masih ditambah uang praktikum dan laboratorium Rp 20 ribu. Maka 824 mahasiswa dari lima fakultas eksakta dan tiga falkultas noneksakta USU itu, paling tidak menunggak lebih dari Rp 35 juta. Uang itu antara lain untuk membiayai penelitian, pembelian alat dan bahan laboratorium, juga uang kesejahteraan dosen dan karyawan lainnya. Tahun lalu Rektor masih bersikap lebih lunak, memberikan perpanjangan pelunasan SPP sampai lima kali. Tapi akibatnya, USU harus berutang pada BNI 1946, Medan--artinya USU harus membayar bunga, yang seharusnya tidak perlu. Jalan ini ditempuh, karena keterlambatan terkumpulnya SPP itu "cukup mengganggu mekanisme fakultas, khususnya untuk anggaran rutin." Sebetulnya keputusan Rektor USU tidak mendadak. Mahasiswa sudah diber i kesempatan dua kali perpanjangan. SPP yang seharusnya dilunasi Juli lalu, kemudian diundur hingga 11 September. "Apa itu tidak manusiawi" kata Parlindungan kepada TEMPO. "Mereka memang sengaja telat membayar." Para mahasiswa USU tidak tinggal diam. Awal Oktober mereka mencoba menemui Rektor untuk membicarakan sanksi yang mereka rasakan sebagai sebagian besar, terutama menyangkut masa kuliah. Di Fak. Pertanian misalnya, untuk menyelesaikan kesarjanaan, hanya dibutuhkan waktu 4 « tahun. Tapi dengan adanya sanksi SPP itu,"kami paling cepat baru bisa lulus setelah 5 « tahun," tutur Patisiri. Tapi usaha mahasiswa tak menemui hasil apa pun. Rektor yang tak bisa ditawar lagi itu hanya bilang bahwa masa pembayaran SPP tidak akan diperpanjang lagi. Mengapa mahasiswa terlambat membayar SPP? Galung Ambarita, asal Tanah Jawa, Pariaman, 125 km dari Medan, memang mengalami kesulitan. Anak sulung dari 11 bersaudara itu, bercerita betapa panen di kampungnya terlambat, entah karena apa. "Bagi kami, hasil panen itulah tempat kami bergantung," katanya kepada TEMPO Dan mahasiswa yang tergantung panen (karet maupun padi) konon tidak sedikit. Karena itulah Daulat Sitorus, anggota DPRD Kotamadya Medan menghimbau rektor USU agar meninjau kembali keputusannya. "Boleh jadi resesi dunia mempengaruhi nasib petani karet rakyat dan petani lain," kata wakil rakyat itu. Tapi menurut pengamatan rektor, alasan ekonomis hanya dicari-cari. "Buktinya, mahasiswa masih mampu membeli rokok Gudang Garam. Berapa itu harganya?" katanya. "Lagipula kebanyakan mahasiswa USU mempunyai sepeda motor." Tentu saja dia bukan tak menyadari, bahwa di antara 824 mahasiswa yang terkena sanksi, tentu ada yang tidak mempunyai motor dan tidak merokok - terutama mahasiswinya yang benar-benar sedang kesulitan uang. Bagi mereka terbuka dispensasi apabila melapor sebelum 11 September. Kcnyataannya, memang ada sejumlah mahasiswa yang membayar SPP setelah batas waktu, 11 September itu, dan tidak terkena sanksi. Di perguruan tinggi negeri yang lain, bukannya tidak ada mahasiswa yang terlambat membayar SPP. Cuma jumlahnya tidak begitu besar seperti di USU. Di Unair, Surabaya, misalnya, menurul Prof. Ir. Soekarman, Purek 11 Unair, tahun ini ada 40 mahasiswa yang belum melunasi SPP-nya. Ini karena bermacam sebab. Antara lain, kiriman uang dari orang tua terlambat, mahasiswa itu sibuk dan sebagainya. Yang jelas jumlah itu tidak mengganggu jalannya perkuliahan. Yang unik di Unand, Padang. Untuk mengatasi keterlambatan pembayaran SPP, mahasiswa diwajibkan melapor sebulan sebelum batas waktu, bila mereka merasa akan telat membayar. Untuk ini Unand akan memberi pinjaman kepada mahasiswa tersebut, dengan perjanjian akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Ternyata tidak banyak yang kemudian "bersedia dipinjami" itu--mungkin gengsi. Menurut Rektor Unand, Drs. Mawardi Yunus, kini hanya ada 3-4 mahasiswa yang terlambat membayar. Tidak dijelaskan memang, andaikan banyak yang terlambat membayar SPP, dari mana Unand mendapat uang untuk meminjami mahasiswa itu. Kasus di USU memang menimbulkan tanda tanya: besarnya jumlah mahasiswa yang terlambat membayar SPP--lebih dari 5 « % dari jumlah mahasiswa USU seluruhnya yang 14.500 itu. Dugaan pun macam-macam. Misalnya, mungkinkah mereka masih kurang puas dengan universitasnya yang telah menyediakan laboratorium untuk tiap fakultasnya, begitu pula asrama meski masih kecil daya tampungnya? Atau luka lama -- beberapa waktu lalu mahasiswa Fak. Teknik masih harus praktek ke ITB dengan biaya sendiri, misalnya -- masih membekas? Apa pun sebabnya, adalah menarik bila USU sendiri mencoba mengungkapkan latar belakang itu. Untuk tidak menelantarkan administrasi universitas, tapi juga tidak merugikan mahasiswa.