Langkah rasionalisasi baru

AKABRI tampaknya akan segera menjadi istilah kenangan. Mulai Agustus mendatang, para calon perwira ABRI tidak akan lagi bernaung di bawah atap yang sama. Kawasan Lembah Tidar, Magelang, kelak hanya akan ditempati Akademi Militer, yang mendidik para calon perwira (capa) TNI-AD. Sedangkan para capa angkatan lain akan dididik di Akademi TNI-AL, Surabaya, Akademi TNI-AU, di Yogyakarta, dan Akademi Kepolisian di Sukabumi. Saat ini, selama tahun pertama pendidikan, para capa dididik bersama di Magelang. Perubahan ke sistem baru itu diresmikan Sabtu pekan lalu dalam suatu upacara singkat yang berlangsung setengah jam. Dalam acara yang berlangsung di Markas Besar ABRI Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, itu Komandan Jenderal Akabri Mayor Jenderal Moergito menyerahkan tugas, wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan pembinaan Akabri Bagian kepada para Kepala Staf Angkatan dan Kapolri. Sejak itu Akabri Bagian kembali menjadi lembaga pendidikan Angkatan dan Polri, seperti sebelum digabungkan menyatu menjadi Akabri pada 1967. "Dikembalikannya Akabri kepada Angkatan dan Polri karena mereka lebih mengetahui kebutuhan yang diinginkan bagi perwira mereka," seorang pejabat teras Hankam menjelaskan. Menurut dia, selama ini para lulusan Akabri ternyata "belum siap pakai". "Mereka kurang mengenal kematraan angkatan, sehingga setelah lulus Akabri, mereka terpaksa mendapat pendidikan lanjutan lagi," ujar sumber yang sama. Misalnya, pendidikan dasar penerbang di Akabri Udara diberikan setelah mereka lulus Akabri yang memakan empat tahun. Kelak pendidikan ini akan mereka terima dalam tiga tahun masa pendidikan mereka. Bukan cuma Akabri yang berubah. Pada hari yang sama Komandan Jenderal Sesko ABRI juga menyerahkan tanggung jawab dan pengendalian operasi pendidikan Sesko ABRI, yang selama ini berada di bawah Menhankam/Pangab, kepada para Kepala Staf Angkatan dan Kapolri. Selain itu, mulai hari itu juga Pangab Jenderal L.B. Moerdani menetapkan hanya satu aparat kepolisian militer di lingkungan ABRI, yakni Polisi Militer (POM), yang merupakan kecabangan dalam TNI-AD, dengan sebutan Corps Polisi Militer. Hal ini berarti, fungsi provoost pada Angkatan dan Polri akan teratas pada ketertiban dalam asrama dan pangkalan. Kebijaksanaan penataan kembali organisasi ABRI itu, menurut Pangab Jenderal L.B. Moerdani, bukan karena kebijaksanaan yang mendasari penyusunan organisasi ABRI selama ini keliru. Kepentingan sepuluh tahun lalu memang menuntut adanya integrasi ABRI. "Semangat integrasi yang terwujudkan dalam Sesko ABRI dan Akabri tersebut dewasa ini telah dirasakan cukup mantap," kata Pangab. Dan pengembalian lembaga pendidikan ke angkatan masing-masing rupanya bertujuan meningkatkan profesionalisme ABRI. Langkah Jenderal Benny Moerdani itu agaknya merupakan awal dari suatu rangkaian tindakan yang akan segera dilakukan. "Secara keseluruhan organisasi ABRI akan dirasionalisasikan," kata suatu sumber TEMPO. Sasaran selanjutnya dalam penataan kembali organisasi ABRI agaknya penghapusan Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau) dan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral). "Penghapusan itu juga merupakan langkah penghematan. Dari setiap komando daerah yang dihapuskan, diperkirakan akan dapat dihemat pengeluaran dua milyar rupiah per tahun," ujar sumber yang sama. "Hitung saja berapa milyar yang bisa dihemat bila ada empat belas Kodau dan Kodaeral yang dihapus," tambahnya. Organisasi Kodau, Kodaeral, dan Kodak dibentuk setelah 1965. Waktu itu ABRI sedang terguncang perpecahan, akibat penyusupan PKI, yang hampir membuat bentrok antarangkatan. Maka, tatkala organisasi ABRI ditata kembali, tujuan pokoknya adalah integrasi: organisasi tiap-tiap angkatan dibuat sama dan sebangun agar tampak adil. Hingga lahirlah kemudian berbagai Kodau dan Kodaeral. Markas Besar angkatan masing-masing juga punya susunan dan jumlah perwira tinggi yang sama. Organisasi seperti ini, seperti pernah dinyatakan Jenderal Benny, "Terlalu heavy untuk yang kita perlukan." Selain itu juga menyedot terlalu banyak belanja rutin ABRI. Sebuah sumber TEMPO yang lain menyebutkan juga kemungkinan penghapusan organisasi Kowilhan. "Tujuannya juga untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas,"katanya. Selama ini tugas Pangkowilhan dinilai terlalu banyak yang bersifat protokoler sehingga mengurangl fungsl operaslonalnya. Belum jelas kapan rencana ini terlaksana, walau sebuah sumber mengatakan bahwa ini akan menunggu habisnya masa jabatan para Pangkowilhan saat ini. Apakah penataan kembali organisasi ABRI itu, yang disertai penghapusan berbagai lembaga, akan mengurangi jumlah personil ABRI? Seorang pejabat tinggi membantah. Reorganisasi ABRI, katanya, terutama ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme ABRI, hingga personil lembaga yang dihapus akan dipindah ke bidang lain. "Jumlah personil ABRI mungkin malah akan ditambah menjadi sekitar 500.000. Yang jelas, jumlah personil Polri pasti akan ditambah," ujarnya.