Lebih Baik Nonton Lawak

ANCANG-ancang itu sudah disiapkan dari Slipi, Jakarta Barat, jauh-jauh hari sebelum kabar perombakan kabinet beredar beberapa pekan terakhir. Di markas Beringin, awal Juli lalu, pengurus pusat Golkar lebih dulu mengocok ulang jajarannya. Salah satu pos terpenting yang berubah adalah masuknya Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad bersama Sharif Cicip Sutardjo sebagai wakil ketua umum.

Sebelumnya, Partai Golkar hanya memiliki dua wakil ketua, yaitu Theo L. Sambuaga dan Agung Laksono, yang saat ini Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Untuk selanjutnya, Fadel ditugasi mengawal pemenangan partai di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Adapun Cicip akan mengawasi pemenangan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Revitalisasi ini kami harapkan akan semakin memacu kinerja Partai Golkar," ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Tujuannya untuk penyegaran kepengurusan sekaligus memastikan mesin partai berjalan lebih efektif. "Kami satu-satunya partai yang sudah melakukan konsolidasi sampai tingkat desa," kata Idrus.

Masuknya Cicip ke jajaran elite Golkar disebut-sebut sebagai persiapan masuk Kabinet Indonesia Bersatu II. "Namanya dipertimbangkan untuk mengisi pos yang ditinggalkan Syariefuddin Hasan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah," kata seorang sumber di Istana, Rabu pekan lalu. Syarief mungkin bergeser ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara, menggantikan Mustafa Abubakar, yang masih dirawat karena sakit jantung.

Bukan sekali ini saja nama Cicip disebut-sebut. Ketika Yudhoyono sedang memilih beberapa wakil menteri, Oktober dua tahun lalu, pemilik kelompok usaha Ariobimo yang pernah mencalonkan diri sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri ini juga sempat disodorkan Beringin. Tapi usaha itu gagal karena posisi wakil menteri lebih diutamakan bagi para pejabat karier di birokrasi. Kali ini, Golkar lebih awal bersiap dan akan kembali menjagokannya untuk level lebih tinggi.

Sebagai koalisi terpenting, kata sumber itu, Golkar memang kerap menunjukkan sikap kurang setia kepada pemerintah, seperti dalam kasus Bank Century. Namun Yudhoyono tak punya banyak pilihan selain merawat hubungan dengan Beringin. Upaya pendekatan terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra untuk menjajaki peluang koalisi baru tak membuahkan hasil.

Seorang pejabat teras Golkar mengatakan situasi inilah yang membuat posisi tawar partainya akan tetap tinggi di hadapan Yudhoyono. "Penguatan koalisi bersama Golkar akan jauh lebih bermanfaat untuk tiga tahun ke depan," katanya. "Apalagi jika dibandingkan dengan Partai Keadilan Sejahtera, yang lebih kecil dan sering jalan sendiri."

Jika nanti jadi masuk kabinet, Cicip akan menjadi kader Golkar keempat yang duduk di kursi menteri. Sebelumnya ada Agung Laksono, Fadel, dan Menteri Perindustrian M.S. Hidayat.

Nama Idrus Marham juga sempat beredar dan disebut akan menggantikan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, yang akan menggeser Tifatul Sembiring di Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Tapi Idrus sendiri pernah bilang tak mau jadi menteri kecuali presidennya Aburizal Bakrie," ujar seorang petinggi Golkar.

Agung Laksono, saat ditemui di kantor kepresidenan Senin pekan lalu, mengakui adanya dorongan dari partainya untuk meminta tambahan jatah kursi kabinet. Tapi, katanya, "Apakah akan bertambah atau tidak, kami menunggu sinyal dari Presiden. Meskipun dari awal ada keinginan agar kami ditambah kursinya, akhirnya kami menyadari semuanya dikembalikan kepada Presiden."

Salah satu Ketua Golkar, Priyo Budi Santoso, memastikan Aburizal Bakrie sudah membicarakan rencana perombakan kabinet bersama Presiden. "Sudah ada komunikasi yang intensif di antara keduanya. Tapi, kalau soal nama, saya tidak tahu," ujarnya.

Menanggapi desakan banyak pihak agar Yudhoyono mengurangi jatah partai di kabinet, Priyo meminta Presiden tidak mendikotomikan menteri partai politik dan menteri profesional. "Jangan dianggap menteri dari partai tidak profesional," ujarnya.

Ia mempersilakan jika Presiden akan mengurangi jatah partai di kabinet. Namun, ia sedikit mengancam, ada konsekuensi yang harus ditanggung Presiden atas langkah itu. "Kalau Presiden memang sudah siap dengan segala pertimbangannya, silakan saja. Golkar lebih baik menahan diri dulu untuk berkomentar."

SELALU ada jawaban standar yang disampaikan para menteri setiap kali diminta menanggapi rencana perombakan kabinet, yang muncul hampir saban tahun menjelang ulang tahun kabinet pada Oktober.

"Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden, karena itu hak prerogatif Presiden," kata Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng setelah menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Abadi Convention Center, Jambi, Kamis malam dua pekan lalu.

Ditemui wartawan di Yogyakarta, Senin pekan lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengaku pasrah. "Itu hak prerogatif Presiden. Saya kembalikan ke konstitusi saja," ujarnya.

Sejak kabar kocok ulang kabinet beredar beberapa pekan lalu, nama Tifatul memang selalu ada di dalam daftar coret, baik yang datang dari para pengamat politik maupun bocoran dari lingkaran satu Istana. Tifatul sendiri percaya diri dengan kinerja kementeriannya. "Hingga sekarang, semua berjalan sesuai dengan target," ujarnya. Mantan Presiden PKS ini mengelak mengomentari kemungkinan dirinya terpental. Namun tidak demikian dengan rekan-rekannya di Senayan. Mereka sejak mula menunjukkan sikap sengitnya mengenai kabar ini (lihat "PKS Menanti Telepon").

Yang juga tampil meyakinkan adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Walau banyak disorot karena kasus suap Rp 1,5 miliar di kementeriannya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan prestasinya sebagai pembantu presiden tak perlu diragukan. "Yakin (tak akan dicopot). Kalau lihat hasil evaluasi UKP4 sih, bagus." UKP4 adalah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto.

Menurut Muhaimin, kasus korupsi di kementeriannya jadi momentum untuk melakukan pembenahan. "Makanya saya konsolidasi terus-menerus," katanya. "Kita tunggu saja keputusan Presiden." Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini, yang juga dari PKB, pun mengaku tenang-tenang saja menghadapi rencana bongkar-pasang kabinet.

Dalam beberapa kasus yang melibatkan perpecahan di tubuh koalisi, selama ini PKB memang terhitung paling loyal kepada pemerintah. "Ini modal utama mereka," kata sumber di kubu Yudhoyono. "Tapi, kalau Muhaimin terbukti terlibat dalam kasus yang sedang ditangani KPK, situasinya bisa lain."

Menurut sumber ini, posisi dua menteri dari Partai Amanat Nasional sebenarnya juga banyak disorot publik, yakni Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar. "Nasib mereka sepenuhnya tergantung ketua umumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, yang kebetulan calon besan Presiden."

Dua menteri dari Partai Persatuan Pembangunan, sumber ini menambahkan, adalah yang paling rentan. Menteri Agama Suryadharma Ali disebut-sebut tak banyak mendapat sokongan dua organisasi massa Islam terbesar, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kalangan lembaga swadaya masyarakat di bidang hak asasi manusia juga kerap mengkritiknya karena sikapnya yang dianggap payah dalam kasus Ahmadiyah dan isu minoritas lain.

Satu lagi, yakni Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, disebut masuk daftar coret karena pertimbangan integritas personal. Ditemui Rabu pekan lalu di kantor kepresidenan, Suharso memilih tak memberikan komentar. Dihadang wartawan, ia berjalan cepat menuju mobil.

Beberapa menteri dari Partai Demokrat pun tak dijamin aman. Dua yang dikabarkan bakal kena gusur adalah Menteri Perhubungan Freddy Numberi serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Sahedy Saleh. Keduanya sama-sama dianggap tak berprestasi dan digelayuti masalah pribadi. "Mana yang terbaik terserah. Kami hanya bekerja, bekerja, dan bekerja," ujar Freddy seusai rapat di kantornya Senin pekan lalu.

Darwin lebih rileks. Meski massa yang pro dan kontra terhadap pencopotannya bentrok di depan kantornya Kamis pekan lalu, ia masih sempat berpantun: "Daripada main katapel, lebih baik makan rujak. Daripada bicara reshuffle, lebih baik nonton lawak."

Y. Tomi Aryanto, Eko Ari, Febriyan, Munawwaroh, Kartika, Addi Mawahibun Idhom (Yogyakarta)

PKS Menanti Telepon

FAHRI Hamzah mengaku sudah gerah saat ditanya soal rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merombak jajaran menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengaku sudah tidak memikirkan langkah Yudhoyono itu. "Terserah saja. Mau dibikin kacau negara sekalipun tidak apa-apa," katanya kepada Tempo, Kamis pekan lalu.

Menurut Fahri, petinggi partainya belum dihubungi Yudhoyono soal nasib empat kader mereka yang duduk menjadi menteri. "Belum ada komunikasi sama sekali," kata Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini. "Ustad Hilmi (Hilmi Aminuddin, Ketua Dewan Syura PKS) juga belum dihubungi."

Pernyataan keras Fahri memperkuat dugaan bahwa PKS kembali menjadi partai yang paling buncit dilibatkan berkomunikasi oleh Yudhoyono dalam rencana perombakan kabinet. Sumber Tempo mengatakan peristiwa saat kontrak baru partai koalisi pendukung pemerintah, ketika PKS paling belakangan diajak berbicara, terjadi lagi. "Mereka memang belum dilibatkan," ujarnya.

Kamis dua pekan lalu, sinyal bahwa partai dakwah ini kembali ditinggalkan sudah ditunjukkan oleh pernyataan keras Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta. Di saat petinggi partai anggota koalisi yang lain masih "malu-malu" menyatakan sikap, Anis sudah lantang mengkritik rencana Yudhoyono itu. "Pergantian nanti tidak ada hubungan dengan kinerja," kata Anis. "Ini persiapan fundraising untuk 2014."

Saat ini, empat kader PKS duduk di kabinet Yudhoyono. Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Segaf, serta Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata.

Sumber Tempo di lingkungan Istana mengatakan, meski belum disampaikan secara resmi, kabar akan ada menteri dari PKS yang dicopot sudah sampai ke telinga petinggi partai dakwah itu. Satu nama yang paling disebut bakal "lewat" adalah Tifatul Sembiring. "Nama Tifatul sudah ada dalam daftar pertama menteri yang akan diganti," ujarnya. Bersama Tifatul, ada nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Saleh serta Menteri Perhubungan Freddy Numberi.

Khusus untuk pos Menteri Komunikasi, sumber tadi melanjutkan, Yudhoyono sudah menyiapkan Andi Mallarangeng. Namun jabatan baru untuk Andi—sekarang Menteri Negara Pemuda dan Olahraga—masih menunggu klarifikasi dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang kemungkinan dia terseret perkara korupsi yang melibatkan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Tifatul mengaku tidak khawatir dengan isu reshuffle. "Itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden," katanya.

Setri Yasra, Pramono, Mahardika Satria Hadi