Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

politik

Lemhanas Petakan 5 Potensi Masalah di Pilkada Serentak: Netralitas Aparat hingga Kelompok Separatis di Papua

Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily menyampaikan lima potensi masalah dalam pilkada serentak 2024.

13 November 2024 | 15.37 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Ace Hasan Syadzily menyampaikan lima potensi masalah dalam pilkada serentak 2024. "Antara lain gangguan keamanan di Papua yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata memiliki kerawanan yang tinggi," kata Ace dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu, 13 November 2024. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Potensi masalah kedua, kata dia adalah soal politik uang. Dia memperkirakan politik uang akan meningkat selama pilkada, selain kerawanan berupa benturan fisik. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketiga, menyangkut netralitas aparatur sipil negara (ASN), tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian, serta penyelenggara pemilu dalam pilkada. "Berpotensi mengganggu integritas pilkada, menciptakan kinerja dan kepercayaan publik, dan memperburuk kualitas demokrasi."

Potensi masalah keempat menurut Ace, adalah gangguan peretasan yang menyerang sistem siber nasional atau pemerintahan. Termasuk pula peretasan terhadap sistem yang digunakan oleh KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pilkada.

Dia menegaskan, serangan tersebut dapat merusak legitimasi pelaksanaan pilkada. Persoalan terakhir mengenai calon tunggal dalam pilkada. "Permasalahan pasangan calon tunggal di 37 kabupaten dan 5 kota madya perlu mendapat perhatian khusus, mengingat dampak yang ditimbulkan bagi penurunan kualitas demokrasi," ujar Ace.

Dia menekankan perlunya langkah-langkah antisipatif terhadap lima potensi masalah tersebut. Pertama, Lemhannas merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memastikan keamanan sistem yang digunakan dalam pelaksanaan pilkada. Kedua, agar seluruh instansi pemerintah menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif. 

Langkah ketiga adalah meningkatkan literasi digital di tengah masyarakat melalui program edukasi yang terstruktur dan mudah diakses. Dia melanjutkan, langkah antisipatif terakhir adalah menyiapkan skenario darurat dan rencana mitigasi resiko yang lebih rinci, agar dapat ditangani sejak dini. 

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus