Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Ending Syarifuddin meminta agar Dewan Pimpinan Wilayah PPP Bali menggelar musyawarah wilayah mengganti pelaksana tugas ketua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Desakan ini disampaikan karena pelaksana tugas ketua DPW Bali yang ditunjuk Dewan Pimpinan Pusat sudah habis masa berlakunya dan harus dipilih ketua definitifnya. Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menunjuk Yunus Razak menjadi Plt Ketua DPW Bali dan Faisal Ahmad sebagai Plt Sekretaris DPW PPP Bali pada 8 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun, Ending mengatakan Mahkamah Partai PPP telah mendesak agar digelar musyawarah wilayah untuk menetapkan sekretaris dan ketua definitif DPW Bali.
“Keputusan mahkamah partai waktu itu memutuskan bahwa digelar muswil ulang karena keduanya sudah melampaui batas waktu ini. Masa selamanya Plt? Enggak normal namanya organisasi itu. Harusnya didefinitifkan,” kata Ending kepada Tempo, Ahad, 22 Desember 2024.
Ending mengatakan status Plt hanya berlaku ketika ada situasi darurat. Sementara saat ini tidak terjadi kejadian luar biasa apa pun yang mengharuskan Plt terus-menerus.
Sebelumnya, kader PPP, Idy Muzayyad, berencana melayangkan somasi kepada elite PPP imbas kericuhan yang terjadi pada penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas II PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 14 Desember lalu.
Somasi berupa tuntutan permintaan maaf itu dilayangkan Idy kepada Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono; Ketua Panitia Musyawarah Kerja Nasional PPP, Amri M. Ali, dan Wakil Sekretaris Jenderal PPP Rapih Herdiyansyah.
"Meminta maaf kepada keluarga besar PPP dan umat karena telah merusak muruah partai," kata Idy dalam keterangan tertulis yang diperoleh Tempo, Jumat, 20 Desember 2024.
Idy menjelaskan kericuhan bermula saat Ketua DPP bidang Pemuda PPP, Thobahul Aftoni, menginterupsi forum. Saat itu, Aftoni meminta status kepesertaan Dewan Pimpinan Wilayah PPP Bali ditiadakan.
Alasannya, mahkamah partai telah membekukan status DPW Bali yang tidak melaksanakan perintah untuk menyelenggarakan forum musyawarah wilayah sebelum dihelatnya mukernas partai.
Namun, Idy menjelaskan, Mardiono selaku Plt Ketua Umum partai tak menggubris interupsi tersebut. Mardiono, kata dia, tetap meminta pimpinan sidang untuk terus melanjutkan persidangan di mukernas.
Atas hal tersebut, kata Idy, selaku Ketua Organisasi Keanggotaan Kaderisasi PPP yang membidangi keorganisasian, ia melayangkan protes kepada pimpinan sidang yang tetap melanjutkan persidangan meski terdapat interupsi dari kader.
Akan tetapi, saat melayangkan protes tersebut, Idy mengklaim orang kepercayaan Mardiono diduga melalkukan intimidasi dengan mendorong dan mengambil paksa mikrofon yang digunakannya untuk menyampaikan pendapat.
"Ini bukan peristiwa biasa yang bisa diabaikan begitu saja. Pak Mardiono yang ada di tempat seharusnya tidak membiarkan hal seperti ini terjadi," kata Idy.
Idy Muzayyad dan Thobahul Aftoni merupakan mantan ketua dan sekretaris DPW Bali yang dipecat DPP. Mereka mengklaim pemecatan itu janggal karena tanpa pemberitahuan atau melalui sidang etik partai.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan atau DPP PPP, meminta para kadernya berpikir jernih dalam menuntaskan persoalan di internal partai. Salah satu opsi yang ditawarkan DPP adalah melakukan diskusi.
Juru bicara DPP PPP, Usman alias Donnie Tokan, mengatakan untuk menjaga situasi dan kerja partai dalam menyambut muktamar mendatang, DPP bakal mengajak Idy Muzayyad berdiskusi dengan pengurus harian partai guna menuntaskan persoalan yang terjadi di Musyawarah Kerja Nasional kemarin.
“Kan ada rapat harian pengurus, jadi lebih baik diselesaikan di forum itu. Tidak perlu ambil langkah somasi," kata Donnie kepada Tempo, Jumat, 20 Desember 2024.
Apalagi, kata Donnie, Idy Muzayyad sebagai bagian dari pengurus harian DPP PPP juga mengetahui akan rapat tersebut. Sehingga, DPP PPP berharap Idy dapat menuntaskan persoalannya dalam rapat mendatang.
Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam tulisan ini.
Pilihan editor: KSAD Libatkan Kowad dalam Program Makan Bergizi Gratis