Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pendidikan

5 Tahun Pandemi Covid-19: Jokowi Pernah Bilang Tidak Perlu Sok-sokan Lockdown

Kilas balik 5 tahun pandemi Covid-19, Jokowi tolak kebijakan lockdown karena menilai perekonomian lebih penting. Apa pula kata Luhut saat itu?

4 Maret 2025 | 17.58 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin, 23 Maret 2020. Presiden Joko Widodo memastikan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool
Perbesar
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin, 23 Maret 2020. Presiden Joko Widodo memastikan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak disangka, pandemi Covid-19 telah berlalu selama 5 tahun. Selama pertama kali muncul di Indonesia pada 2020, pemerintah telah banyak membuat banyak gebrakan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 yang terus-menerus meningkat setiap waktu hingga ke seluruh wilayah Indonesia. 

Namun, pemerintah banyak menuai kekecewaan masyarakat karena dinilai tidak serius mengatasi Covid-19. Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi tidak dapat memenuhi tugasnya untuk mengentaskan berbagai permasalahan akibat virus tersebut.

Jokowi Tolak Lockdown

Jokowi menyatakan untuk menolak lockdown saat kondisi pandemi Covid-19 semakin memprihatinkan di Indonesia. Jokowi mengklaim bahwa pemerintah masih terus bertindak cepat dalam mengatur keseimbangan antara penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi tanpa harus bergantung pada kebijakan lockdown. Menurutnya, lockdown bukan solusi dalam mengatasi pandemi.

"Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tapi kita tetap serius menangani wabah," ujar Jokowi pada Sabtu, 3 Oktober 2020.

Menurut Jokowi, pemerintah tidak dapat mengorbankan ekonomi hanya dengan lockdown. Melakukan lockdown artinya sama dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang di Indonesia. Namun, upaya pemerintah tidak dapat mengimbangi luasnya penyebaran Covid-19 saat itu walaupun Jokowi menegaskan bila pemerintah telah mengedepankan aspek kesehatan masyarakat.

"Strategi pemerintah sejak awal adalah mencari titik keseimbangan. Tapi, menjadikan kesehatan masyarakat sebagai prioritas bukanlah berarti harus mengorbankan aspek ekonomi, apalagi bila hal itu berkaitan dengan kehidupan masyarakat luas," katanya.

Ketetapan Jokowi tersebut mendapatkan tanggapan negatif dari Center of Economic and Law Studies (Celios). Menurut Bhima Yudhistira selalu Direktur Celios, lockdown dapat mengatasi penambahan kasus positif Covid-19 yang semakin meningkat sekaligus membuat perekonomian dapat tumbuh lebih baik.

“Jadi kenapa tidak di-lockdown saja, biayanya lebih murah dibandingkan dengan kerugian ekonominya. Setelah lockdown berhasil, ekonomi bisa tumbuh lebih solid. Jangan kondisi darurat, tapi kebijakannya nanggung,” ujar Bhima kepada Tempo, Kamis, 24 Juni 2021. Menurutnya, pemerintah masih memiliki kemampuan dapat mengambil kebijakan lockdown.

Kegagalan Menteri Kabinet Jokowi Atasi Covid-19

Saat menjalankan tugasnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendapat banyak kritis atas kinerjanya mengatasi Covid-19. Luhut yang merupakan Koordinator PPKM banyak memberikan pernyataan yang berbeda-beda saat mengumumkan kondisi penanganan Covid-19.

Sebelumnya, Luhut pernah mengklaim situasi terkendali Covid-19 saat menerapkan PPKM Darurat Jawa-bali selama 10 hari.

“Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, ini sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu, bisa datang ke saya, nanti saya tunjukkin ke mukanya bahwa kita terkendali,” kata Luhut dalam konferensi pers daring pada Senin, 12 Juli 2021.

Namun, selang tiga hari dari diumumkannya pernyataan tersebut, Luhut kembali membawa peringatan akan Covid-19 varian delta yang sulit dikendalikan.

“Saya mohon supaya kita paham varian delta ini varian yang tidak bisa dikendalikan,” katanya pada Kamis, 15 Juli 2021.

Situasi serupa juga dialami oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang banyak menimbulkan kontroversi saat mengatasi Covid-19. Salah satu kegagalan yang dilakukannya adalah pernyataan soal Covid-19 yang bisa sembuh sendiri saat awal kemunculan.

"Teorinya benar bahwa Covid-19 ini adalah self limiting disease yang akan sembuh sendiri," ujar Terawan di RSUP Persahabatan, Jakarta Timur, 12 Maret 2020. Pernyataannya tersebut dinilai merupakan tindakan lalai yang mengindikasikan penanganan Covid-19 yang tidak serius.

Dewi Nurita, Francisca Christy Rosana, Artika Rachmi Farmita, dan Haris Setyawan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: 5 Tahun Berlalu Pandemi Covid-19 Menengok Lagi Kasus Pertama di Indonesia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600
close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus