Menjemput jaminan kohl

Bersatunya Jerman tak akan mengurangi dana bantuan untuk Indonesia. Kanselir Kohl memberi jaminan. Masalah hak-hak asasi dan lingkungan hidup syarat untuk dapat bantuan? PARA demonstran itu berteriak. Dan sejumlah poster pun diangkat. Namun, Pak Harto, yang bersama rombongan turun dari iring-iringan mobil yang dikawal, pas di depan gerbang Brandenburg, Berlin, memandang mereka dengan tersenyum. Kejadian Sabtu pekan lalu itu sama sekali tak mengganggu acara Presiden untuk menyeberangi gerbang itu masuk ke wilayah yang dahulunya masuk Berlin Timur tersebut. Sejumlah poster yang mengkritik pemerintah Indonesia -- terutama tentang hak-hak asasi dan kerusakan lingkungan hutan -- yang dibawa puluhan demonstran yang menyelip di tengah-tengah ratusan turis musim panas itu, hampir sama sekali tak mengganggu seluruh acara kunjungan kenegaraan yang berlangsung 3-7 Juli lalu. Bahkan, menurut Presiden, hasil yang dicapai selama pembicaraan dengan pejabat tinggi Republik Federal Jerman sesuai dengan target yang direncanakan. Mendarat di Bonn, kemudian ke Berlin dan terakhir Mainz, kunjungan atas undangan resmi Presiden Jerman Richard von Weizsacker itu bagi Soeharto punya arti penting, terutama menyangkut hubungan ekonomi kedua negara. Gerak cepat tampaknya perlu diambil Pemerintah untuk segera berkunjung ke negeri yang dalam masyarakat Eropa termasuk pemegang peran paling kuat itu. "Kita harus segera mengetahui peranan atau politik apa yang akan dilakukan pemerintah Jerman," ucap Pak Harto. Maksudnya, terutama setelah Jerman bersatu, dan setelah mereka harus memikirkan juga tetangganya di Eropa Timur. "-Apakah setelah itu mereka akan mengurangi perhatiannya terhadap negara berkembang khususnya Indonesia?" ucap Pak Harto lagi. Selama ini hubungan kedua negara sudah lama berjalan baik. Bukan saja dalam alih teknologi, tetapi juga terutama di bidang ekonomi. Dibanding dengan negara-negara masyarakat Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis, atau Belanda, dengan Jerman hubungan dagang yang nilainya paling besar. Belum lagi jika dilihat nilai bantuan pemerintah Jerman sendiri. Namun, sejak tahun lalu, investasi swasta Jerman mulai melorot, dari tadinya keenam menjadi ke-16 saja. Padahal, seluruh investasi asing di Indonesia pada 1990 itu berjumlah hampir US$ 9 milyar, dua kali dari jumlah tahun sebelumnya. Menteri Koordinator Ekuin Radius Prawiro menyebut penyebabnya antara lain mungkin karena money supply terlalu besar sehingga banyak pengusaha di Jerman yang mengurangi investasinya. Tapi ia juga tak menutup kemungkinan turunnya investasi Jerman di Indonesia, akibat para pengusaha di sana lebih suka melirik ke wilayah barunya di bekas Jerman Timur. Kalau benar gejala itu, Indonesia jelas dirugikan. Barangkali itu sebabnya kunjungan Pak Harto yang kali ini padat dengan acara -- antara lain mengunjungi Lathen tempat percobaan kereta monorail, dan Papenburg, galangan kapal Jos L. Meyer, yang membuat semua kapal penumpang baru milik Pelni -- diperkuat Menteri Ekuin Radius Prawiro, Menristek Habibie, Menlu Ali Alatas, dan Mensesneg Moerdiono. Mereka bukan saja berunding dengan Kanselir Helmut Kohl, dengan ketua parlemen, dan sejumlah pemimpin partai di sana, tetapi juga dengan Kadin Jerman. Hambatan yang ditemui dalam perundingan, terutama dengan pihak pemerintah Jerman, hampir tak berarti. Helmut Kohl bahkan memuji liberalisasi ekonomi yang dilakukan Indonesia beberapa tahun terakhir ini telah menguntungkan kedua belah pihak. Bahkan Kanselir Jerman itu menyatakan kelegaannya karena Indonesia telah menjadi anggota komisi hak-hak asasi di PBB. Kohl menganggap ini langkah besar untuk masa depan. "Penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia bernilai tinggi dalam kerja sama internasional, yang berarti pula berperan besar dalam mengembangkan perekonomian setiap negara," ucap Kohl pada jamuan makan siang menghormati Presiden Soeharto. Perkembangan ekonomi, seperti yang diucapkan Presiden Weizsacker, senantiasa akan menimbulkan perubahan dalam masyarakat, dan sering menimbulkan ketegangan. Berbicara dalam jamuan makan malam, Weizsacker pun menyebutkan bahwa pada masyarakat Indonesia, kini, terdapat keinginan turut mengecap hasil kemakmuran dan untuk lebih ikut serta dalam menentukan haluan politik. " Pesatnya kenaikan jumlah organisasi masyarakat dan semakin besarnya peranan parlemen membuktikan itu," ujar Weizsacker. Presiden Jerman itu, seperti Kohl, memuji masuknya Indonesia menjadi anggota komisi hak-hak asasi PBB mulai tahun ini. "Hal itu kami nilai sebagai tanda untuk kesediaan berdialog," ujar Weizsacker lagi. Dialog kedua pemimpin negara itu, pekan lalu, memang ada hasilnya. Buktinya, Helmut Kohl segera mengatakan, Indonesia tak perlu khawatir dengan apa yang terjadi dengan Jerman Bersatu dan kejadian di Eropa Timur. "Saya ingin menolak dengan tegas rasa khawatir itu," katanya. Bahkan, Presiden Weizsacker berjanji supaya pasar tunggal Eropa akan memberikan peluang-peluang tambahan kepada Indonesia. Yusril Djalinus