Menkominfo Budi Arie Didesak Mundur, Projo NTB Duga Terkait dengan Pemberantasan Judi Online

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi didesak mundur dari jabatannya setelah Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 lumpuh akibat diretas malware Ransomware LockBit 3.0. Peretasan tersebut berdampak terhadap ratusan instansi.

Menanggapi desakan terhadap Menkominfo tersebut, Ketua Relawan Pro-Jokowi (Projo) Nusa Tenggara Barat (NTB) Imam Sofian memasang badan. Imam menduga ada motif lain di balik desakan kepada Budi Arie, yang juga Ketua Umum Projo, itu untuk mundur dari jabatannya karena dia sedang getol memberantas judi online.

Imam meyakini ada pihak-pihak yang merasa terusik lantaran sikap tegas melawan judi online yang ditunjukkan Budi Arie.

"Serangan siber ini kan momennya bersamaan dengan operasi memberantas judi online yang saat ini tengah fokus dilakukan Kemenkominfo di bawah kendali Budi Arie. Sepertinya ada pihak yang merasa kepentingannya diganggu makanya muncul serangan siber kemudian desakan mundur," ujar dia di Mataram pada Ahad, 30 Juni 2024 seperti dikutip Antara.

Menurut dia, Projo NTB akan pasang badan membela Budi Arie. Bahkan pihaknya juga mendorong agar Budi Arie makin gencar memberantas judi online. Imam juga meyakini Budi Arie memiliki mental kesatria, sehingga Menkominfo ini tidak akan surut dengan 'goyangan-goyangan' seperti ini.

"Saya kenal betul sama beliau (Budi Arie). Ini hal-hal yang masih dalam batas kendali. Dan saya tahu, Budi Arie enggak akan mungkin meninggalkan medan perang ini. Malah sebaliknya, hati-hati," kata dia.

Imam juga berpandangan isu serangan siber ini juga digunakan oleh pihak-pihak yang belum menerima kekalahan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sebab, kata dia, dalam Pilpres 2024, Budi Arie selaku Ketua Umum Projo mempunyai peran vital menggalang dukungan untuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Pasti (ada hubungan dengan pilpres), masih ada barisan sakit hati, mereka juga ikut memainkan isu ini. Publik sudah cerdas, sudah bisa membaca lebih dalam terkait apa yang terjadi," ujarnya.

Imam tidak menampik ketahanan siber Indonesia memang harus terus diperbaiki dari waktu ke waktu, meskipun adaptif terhadap perkembangan zaman.

"Salah satu yang perlu, ya, dukungan anggaran, ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya," tuturnya.

Untuk itu, dia mengajak seluruh pihak mulai peduli pada keamanan siber. Menurut dia, menjaga keamanan siber adalah tugas kolektif.

Petisi Desak Menkominfo Mundur

Sebelumnya, SAFEnet menggagas petisi mendesak Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya. Petisi mendesak Budi Arie mundur mulai dipublikasikan sejak Rabu, 26 Juni 2024 di change.org. Hingga Kamis sore, 27 Juni 2024, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 2.841 partisipan.

SAFEnet juga mengalamatkan petisi itu kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi selaku pihak pengambil kebijakan.

"Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. Mundurlah!" tulis SAFEnet dalam petisinya.

SAFEnet lewat change.org mengungkap alasan menggagas petisi ini, yaitu tidak ada penjelasan situasi yang jelas kepada publik tentang apa yang sedang terjadi. Padahal, menurut SAFEnet, serangan siber beserta dampaknya termasuk informasi publik yang harus disampaikan dengan segera dan secara terbuka.

Hingga Rabu, 26 Juni 2024, setelah PDNS 2 Surabaya dibobol peretas, SAFEnet beranggapan belum ada penjelasan lengkap mengenai kejadian tersebut. Termasuk kronologi, dampak, dan penanganan yang dilakukan.

"Tidak ada juga pertanggungjawaban lebih jelas dari Kominfo terkait serangan siber tersebut," tulis SAFEnet di petisi itu.

SAFEnet mencatat serangan siber dan kebocoran data pribadi ini pernah menjangkiti sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU hingga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selama dua tahun terakhir, setidaknya ada 113 kali kebocoran data pribadi.

Adapun temuan lembaga keamanan siber, Surfshak, mencatat ada lebih dari 143 juta akun di Indonesia menjadi korban kebocoran data sepanjang 2023. Jumlah itu menjadikan Indonesia berada di urutan ke-13 dunia sebagai negara yang paling banyak kebocoran data.

SAFEnet menilai, sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi, semestinya Kominfo bertanggung jawab atas serangan di PDNS Surabaya. Mereka juga mendesak agar Kominfo serta Badan Sandi dan Siber Negara atau BSSN mengaudit keamanan seluruh teknologi dan sumber daya manusia keamananan.

Tanggapan Menkominfo Budi Arie

Menanggapi petisi tersebut, Budi Arie menilai itu merupakan hak masyarakat untuk bersuara.

“Ah no comment, itu hak masyarakat untuk bersuara,” ujarnya usai rapat bersama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis malam, 27 Juni 2024.

Budi mengaku masih fokus membereskan masalah peretasan PDN tersebut. Dia memastikan sejauh ini tidak ada kebocoran data karena serangan yang menuntut uang tebusan atau ransomware itu.

"Sampai sekarang belum teridentifikasi ada bukti, enggak ada pembocoran ya," ujar pendiri Projo, kelompok relawan terbesar pendukung Jokowi, yang menjadi Menkominfo sejak 17 Juli tahun lalu.

NOVALI PANJI NUGROHO | AISYAH AMIRA WAKANG | ANTARA

Pilihan editor: Di Tengah Peluang Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, PDIP Tegaskan Utamakan Kader Sendiri