Menunggu Ijin Kopkamtib

PERPECAHAN di PDI bertambah seru. Sementara massa PDI makin bingung. Semrawutnya pergolakan dalam ubuh PDI membuat orang sulit untuk melihat "peta bumi PDI" saat ini. Yang hadir di Munas Pandaan ternyata kemudian hadir juga di "pertemuan rujuk" Isnaeni-Sanusi. Yang dulu saling mengecam, kini berangkulan dan berkumpul kembali "di bawah satu atap". Yang dulu mesra kini malahan bercerai. Dan perang pernyataan -- walau kini yang berhadapan lain -- terus mengisi halaman koran-koran. Setelah rujuknya SUSI (Sanusi + Usep dengan Sunawar + Isnaeni menyusuli Munas Pandaan akhir Pebruari lalu yang dipimpin Ketua DPD Jawa Timur Marsusi, rupanya pihak SUSI tidak tinggal diam. Tiga hari sebelum Munas Pandaan, Santoso Donoseputro, anggota DPR fraksi PDI, datang ke rumah drh Ambio, seorang tokoh PDI Malang. Santoso membawa surat Sanusi yang menyatakan "ingin istirahat di Batu sambil ngomong-ngomong dengan senioren PDI Jawa Timur. Kalau teman-teman Ja-Tim bersedia, supaya segera diberi kabar." Ambio tidak segera memberikan reaksi. Tapi kesediaan menerima Sanusi rupanya datang dari Dimmy Haryanto, Ketua PDI Kodya Malang yang hadir di Jalan Diponegoro Jakarta ketika SUSI rujuk. Biarpun pertemuan diadakan hanya 2 hari setelah undangan diedarkan, ada 21 dari 37 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jawa Timur yang hadir: Malahan ada yang hadir walau tidak menerima undangan resmi. "Kami hadir di pertemuan Malang hanya berdasar berita dari mulut ke mulut," kata Ny. Soeradji, Ketua DPC Kodya Madiun. Dari Jakarta hadir Sanusi, Usep dan Sunawar. "Isnaeni tidak bisa datang, tapi menulis surat yang isinya mendukung pertemuan Malang," kata sumber TEMPO yang hadir dalam pertemuan di Sekretariat PDI Jalan Kawi itu. Melewati Mayat Yang pertama bicara malam itu Usep dan ia meninjau Munas Pandaan dari segi yuridis. Ia menghendaki semua persoalan diselesaikan secara konstitusionil. Sunawar sebagai pembicara berikutnya membagi PDI dalam 3 golongan. Pertama: golongan yang mendambakan kembalinya masa jaya PNI. Golongan kedua yang mempergunakan PDI untuk keuntungan sekelompok kecil dengan jalan melewati mayat teman-temannya. Yang terakhir golongan yang masih punya idealisme. Lalu Sanusi yang menjadi gongnya. Ia membantah persatuannya dengan Isnaeni-Sunawar belum tuntas. Ia mengharap DPC-DPC mendukung DPP karena tidak ada persoalan lagi. Pertemuan itu tidak menghasilkan kesimpulan tertulis, hanya semacam gentlemen's agreement. Antara lain bahwa mereka yang mengikuti Munas Pandaan dianggap sudah "keluar kandang". Kabarnya Sanusi merencanakan mengadakan pertemuan serupa di Jawa Tengah, Yogya dan Sumatera Utara yang menjadi sponsor Munas Pandaan. Apa pendapat Marsusi tentang pertemuan Malang? "Mereka hanya oknumoknum DPC," katanya. Sebab tidak ada di antara mereka yang membawa mandat. "Tenang saja, sebenar lagi ijin kongres pasti keluar." Untuk kelompok Pandaan? "Ya," . Marsusi. Menurut dia, sebelum kongres harus dibentuk dulu "DPP yang disempurnakan". Secara bergilir pekan lalu Kepala Bakin Jenderal Yoga Sugama bertemu dengan para tokoh kelompok Pandaan dan kelompok Diponegoro Bagaimana penyelesaiannya? Banyak yang menduga penyelesaiannya mungkin tidak jauh berbeda dengan "penyelesaian 16 Januari 1978" yang juga berlangsung di kantor Bakin. Ketika itu ada kompromi: menyusun kembali komposisi unsur PNI dalam DPP PDI. Kericuhan dalam PDI terutama memang diakibatkan pertentangan antara unsur eks PNI. Yang menarik adalah sikap unsur eks Parkindo dan Partai Katolik. Dalam konflik Sanusi-lsnaeni, tampaknya mereka berpihak pada Sanusi sementara IPKI-Murba di belakang Isnaeni. Sekarang setelah Sanusi rujuk dengan Isnaeni (SUSI) menghadapi Hardjantho, ada kesan beberapa tokoh utama Parkindo-Partai Katolik ada di belakang Hardjantho. Suami Megawati Pihak mana yang akan mendapat izin menyelenggarakan Kongres? Pangkopkamtib Laksamana Sudomo sendiri awal bulan ini mengatakan rujuk antara SUSl tidak menjamin izin kongres PDI akan segera keluar. "Rujuk itu memang langkah maju, tapi belum menyelesaikan persoalan dalam tubuh PDI," kata Sudomo. "Bulatkan dulu, baru saya beri izin berkongres," katanya. Kalau PDI tidak mampu memecahkan masalahnya dan minta uluran tangan pemerintah, pemerintah tentu akan membantu. Upaya itu yang agaknya kini dilakukan. Tapi dengan adanya berbagai pertentangan itu, yang buat orang awam tidak jelas alasan dan juntrungannya, bisakah PDI bulat lai? Kelompok Pandaan tampaknya sudah siap dengan "DPP yang disempurnakan." Menurut sumber TEMPO, Hardjantho yang dicalonkan sebagai ketua umum. Sedang untuk mengisi lowongan 4 tokoh yang dipersilakan mundur, muncul nama-nama: Marsusi, Panangian Siregar, Gembel Sudijono dan Gde Jaksa. Jatah unsur PNI dalam DPP PDI sebanyak 9 orang. Lalu siapa 4 orang lainnya? Notosukardjo dan Sumario yang termasuk pemrakarsa Munas Pandaan jelas masuk. Yang seorang lagi Bambang Haryanto, tokoh Pemuda Marhaenis yang dicalonkan sebagai Sekjen. Satu lagi dicadangkan untuk salah seorang keluarga Bung Karno, sebagai salah satu ketua DPP. Tapi ternyata Guntur misalnya, tidak tahu menahu tentang rencana ini. "Tidak harus Guntur. Bisa saja Rachmawati atau Taufik Kemas," ujar Marsusi. Taufik adalah bekas tokoh GMNI yang kini menjadi suami Megawati. Taufik sendiri mengatakan "kita lihat sajalah . " Tapi Rachmawati lebih tegas. "Kecenderungan mereka memilih salah satu dari kami ini karena ingin memakai nama kami saja," katanya pada TEMPO.