Moh. Natsir Tentang Timor-Timur

MEMANG luar biasa. Setelah lebih 10 tahun tak tampil di kalangan pemerintahan bekas Perdana Menteri dan tokoh partai Masyumi Mohamrnad Natsir kini berbicara. Dalarn kedudukannya selaku Wakil Ketua Muktamar Islam Se-Dunia, Mohammad Natsir telah turut serta menerangkan kedudukan Indonesia menghadapi kemelut di daerah Timor Timur pada pleno badan tersebut di Mekah bulan Desember kemarin. Sementara sidang eksekutif Majelis Ta'zizi) Muktamar Islam tersebut berlangsung tanggal 7 Desember, berita-berita pers dan radio di Saudi menyiarkan jatuhnya kota Dili ke tangan pasukan-pasukan pro-Indonesia. Suasana sidang pun berobah. Soal Timor Timur ditempatkan pada agenda pokok yang bakal dibicarakan. Atas pertanyaan dari delegasi Bangladesh, Marokko, dan Saudi Arabia sendiri tentang apa sebenarnya yang terjadi, Natsir diberi kesempatan memberi penjelasan. Sebagai seorang swasta yang kehadirannya tidak mewakili pemerintah, Natsir ketika itu memberi penjelasan "sepanjang pengetahuan yang saya ketahui sebelum berangkat ke sana". Dua soal pokok yang dihadapkannya. Pertama, di Timor Timur ada kekosongan kekuasaan. Kedua, kontak-kontak politik sudah diadakan antara Indonesia denan Portugal yang kemudian menelorkan memorandum Roma. "Yang kami tidak setujui", demikian Natsur ketika itu. "pihak Fretilin ternyata main sendiri di tengah-tengah kekosongan kekuasaan itu". Ia kemudian mengingatkan sidang yang terdiri dari wakil-wakil 50 negara itu -- termasuk Aljazair -- akan bahaya dijadikannya daerah Timor Timur sebagai "kantong komunis menyusul jatuhnya Vietnam Selatan". Peringatan itu dikeluarkan setelah melihat kenyataan bahwa yang membawa soal ini ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa tak ]ain adalah RRT dan Rusia. "Kami sudah punya pengalaman dengan RRT di tahun 1965 -- membantu G.30.S./PKI -- dan karenanya kami tidak ingin kehilangan tongkat dua kali", demikian Natsir. Sidang itu pun mengambil putusan dua hari kemudian yang mendukung sikap Indonesia mengenai Timor Timur secara aklamasi. "Keputusan itu kami sudah sampaikan kepada KBRI dan juga kepada pejabat-pqabat pemerintah yang sedang menunaikan haji tahun lalu", katanya kepada Syahrir Wahab dari TEMPO di rumahnya Jalan Cokroaminoto 46 Jakarta. Tapi keputusan Muktamar Islam Se-Dunia itu tidak sampai beritanya di Jakarta. Tak satu koranpun yang memuatnya. Tembusan serupa juga dikirim ke alamat PBB di New York. Natsir yang juga memberi prasaran pada seminar hubungan Indonesia-Timur Tengah tentang tprospek hubungan kerjasama di bidang sosial dan kebudayaan", menilai bahwa tidak perlu dikhawatirkan akan akibat yang lebih jauh terhadap hubungan Indonesia-Timur Tengah dengan adanya perbedaan di antara negara Arab dalam soal Timor Timur. "Sikap Aljazair di PBB itu sebenarnya disebabkan negeri itu ingin konsekwen dengan kebijaksanaan yang ditempuhnya menghadapi soal Sahara Spanyol. Tapi antara Sahara Spanyol dengan Timor Timur berbeda. "Di sini (Sah:lra) tidak ada komunis yang masuk", demikian katanya. Sekalipun tidak mewakili pemerintahnya, sikap wakil Aljazair dalam Muktamar Islam menyetujui resolusi mendukung tindakan Indonesia.