Momen

Sidang UU Penodaan Agama Diwarnai Pemukulan

SIDANG Undang-Undang Penodaan Agama diwarnai penganiayaan dua anggota Tim Advokasi Kebebasan Beragama, Nurkholis dan Uli Parulian, oleh sejumlah orang yang mengaku dari Front Pembela Islam. Pemukulan terjadi di dekat kantin Mahkamah Konstitusi ketika sidang diskors, Rabu pekan lalu. "Mereka menuduh kami munafik," kata Nurkholis.

Novel, anggota Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan Sidik, anggota Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang memotret kejadian itu, diminta kameranya oleh anggota rombongan pemukul. Mereka meminta gambar di kamera Sidik dan Novel dihapus.

Karena keduanya enggan memenuhi permintaan itu, rombongan pemukul marah dan menyerang. Polisi yang berada di tempat kejadian malah meneriaki Novel dan Sidik agar menyingkir. "Jadi, kami lari ke atas," kata Novel. Sepanjang pelarian itu, Novel dan Sidik dipukuli gerombolan yang marah.

Polisi akhirnya memisahkan massa Front Pembela Islam dan Tim Advokasi Kebebasan Beragama. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. menegaskan agar kepolisian menindak pelaku kericuhan. "Dicokok saja, biar kapok," ujar Mahfud.

Perusahaan Timbel Inggris Sogok Pejabat Indonesia

PRODUSEN timbel di Inggris, Innospec Ltd., dinyatakan terbukti bersalah menyuap pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direksi PT Pertamina (Persero) US$ 8,5 juta atau sekitar Rp 77 miliar. Dalam persidangan pada 18 Maret lalu, pengadilan Southwark Crown, Inggris, menjatuhkan hukuman denda US$ 12,7 juta atau Rp 116 miliar.

Dalam persidangan terungkap penyogokan oleh Innospec berlangsung mulai 1999 hingga 2006. Hakim Lord Justice Thomas menyatakan perusahaan berbasis di Chesire, Inggris, itu menyuap pejabat agar menunda kebijakan penghapusan bensin bertimbel. "Innospec terbukti dalam tindak korupsi skala besar dan sistematis yang telah memperpanjang kerusakan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat Indonesia," kata Thomas.

Putusan pengadilan juga menyebut nama mantan Direktur Pengolahan Pertamina Suroso Atmomartoyo dan mantan Kepala BP Migas Rahmat Sudibyo sebagai penerima suap. Tapi Suroso membantah tuduhan telah menerima gratifikasi. Suroso mengatakan, saat kasus tersebut terjadi, ia masih bertugas di kilang Cilacap. "Malah saya yang menghentikan perjanjian pasokan timbel itu pada 2006," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki mendesak pejabat yang diduga menerima duit korupsi dari Innospec segera diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia juga meminta Pertamina tidak melindungi anggota direksi yang menerima suap.

Juru bicara Pertamina, Basuki Trikora Putra, menyatakan pihaknya belum tahu soal kasus suap tersebut. "Kami akan mengecek dulu proses pengadilannya," ujarnya.

MK Tolak Uji Materi UU Pornografi

MAHKAMAH Konstitusi menolak permohonan uji materi atas Undang-Undang Pornografi. "Dalil para pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. dalam sidang putusan Mahkamah Konstitusi, Kamis pekan lalu.

Mahkamah menyatakan Undang-Undang Pornografi sudah sesuai dengan konstitusi dan telah menjamin hak asasi warga negara. Hakim konstitusi Akil Mochtar menyatakan seni, sastra, dan budaya dapat dikecualikan dalam larangan undang-undang ini. "Asalkan tidak bertentangan dengan norma susila dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rangsangan seksual," ujar Akil.

Hakim Farida Indrati menganggap Undang-Un-dang Pornografi bersifat seadanya dan bermasalah. "Karena tidak menaati asas pembentukan peraturan perundang-undangan," katanya. Permohonan uji materi terhadap undang-undang ini diajukan oleh 47 kelompok masyarakat dalam tiga berkas. Undang-undang ini dianggap berpotensi melanggar hak anak-anak dan perempuan.

Daerah Bali tetap dengan tegas menolak keberadaan undang-undang ini. "Secara sosiologis dan antropologis tidak mungkin dilaksanakan," ujar Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Kamis pekan lalu.

Andi Mallarangeng Calonkan Diri

DARI Makassar, Selasa pekan lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. "Deklarasi akan digelar di Jakarta pada 28 Maret, setelah acara prakongres," kata Andi.

Dalam bursa calon ketua umum ini, Andi akan bersaing dengan Sekretaris Jenderal Marzuki Alie, Anas Urbaningrum, Agus Hermanto, dan Ja'far Hamzah. Andi mengklaim mendapat dukungan "dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote".

Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat akan digelar di Bandung pada 21-23 Mei. Teknisnya belum disepakati. "Aspirasi masyarakat pemilih di bawah menginginkan voting terbuka," kata Sekretaris Departemen Politik Partai Demokrat Irfan Gani, Kamis pekan lalu. Berbeda dengan Irfan, Wakil Ketua Umum Demokrat Ahmad Mubarok menyatakan voting terbuka malah akan menjadi alat politik uang.

Tumpak Berhenti dari KPK

MELALUI Keputusan Presiden, Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatorangan Panggabean berhenti dari jabatannya, Senin pekan lalu. "Saya akan kembali bertapa ke atas gunung," kata Tumpak.

Keputusan dikeluarkan setelah Dewan Perwakilan Rakyat menolak pemberlakuan Keputusan Presiden soal Pelaksana Tugas Pimpinan KPK pada awal Maret. "Keppres yang mengangkat saya itu kan memang sementara," ujar Tumpak.

Pemilihan ketua baru bisa dilakukan setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk panitia seleksi. Untuk mengisi kekosongan, empat pemimpin Komisi yang tersisa akan menjabat secara bergantian setiap bulan. Untuk sebulan pertama, telah terpilih Wakil Ketua KPK Haryono Umar.

Konferensi Internasional Gay-Lesbian Dilarang

MAJELIS Ulama dan Kepolisian Jawa Timur melarang penyelenggaraan konferensi International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex Association, yang rencananya dilaksanakan di Surabaya pada 26-28 Maret. "Konferensi itu akan menimbulkan masalah yang luar biasa, tidak boleh dilegitimasi," kata Ketua Majelis Ulama Jawa Timur Abdusshomad Buchori.

Menurut dia, Jawa Timur merupakan wilayah yang terkenal agamis. Konferensi itu, menurut Abdusshomad, akan merusak citra Surabaya. "Apalagi pesertanya banyak dari luar negeri."

Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya juga tidak mengizinkan penyelenggaraan konferensi. "Ada indikasi kerawanan bila konferensi digelar di Surabaya," kata Kepala Bagian Bina Mitra Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya Ajun Komisaris Besar Sri Setyo Rahayu.

Sosiolog dan aktivis gay dari Universitas Airlangga, Dede Oetomo, mengatakan penolakan ulama terhadap gay dan lesbian adalah hal biasa. "Tidak ada agama yang menerima kami," ujar Dede, Selasa pekan lalu.