Untuk Apa MPR Jadi Lembaga Tertinggi Lagi?

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo menggulirkan usul pengembalian MPR menjadi lembaga negara tertinggi. Ia mengklaim pengembalian posisi MPR seperti saat Orde Baru itu bertujuan mengantisipasi keadaan genting seperti perang, pandemi, dan keadaan darurat negara yang menyebabkan pemilihan umum tak bisa diselenggarakan.

“Jika itu terjadi, lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan pemilu?” kata Bambang dalam sidang tahunan MPR di Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus lalu. Politikus Golkar itu menyatakan usulan tersebut juga disampaikan mantan presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada 23 Mei lalu.

Usulan Bambang didukung Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Mattalitti. Dalam pidatonya, La Nyalla menyatakan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa.

Baca: Peluang Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Terbuka Melalui Amendemen UUD 1945

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pernyataan Megawati berarti MPR sebagai lembaga tertinggi berwenang menetapkan haluan negara, bukan mengubah sistem pemilu. Ihwal usulan amendemen ini, Hasto menyatakan partainya akan mencermati gagasan itu. “Perlu kajian-kajian yang mendalam,” ujarnya.

Usulan tersebut mengundang kritik dari berbagai kalangan. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menganggap gagasan itu membahayakan demokrasi. Sebab, bukan tak mungkin nantinya amendemen Undang-Undang Dasar 1945 membuat MPR bisa mengambil alih pemilihan presiden.

Sedangkan pengamat politik Ujang Komaruddin menyatakan pengembalian posisi MPR tak relevan lagi dan merupakan langkah mundur. Ia menilai wacana itu tak berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan segelintir elite. “Bisa jadi ada kepentingan terselubung di balik rencana itu,” ucap Ujang.