Nama Palsu Dan Rapel Fiktif

UNTUK pertama kalinya, hasil jaring Operasi Kartika I diangkat ke mahkamah militer. Sebelas tertuduh, para bekas pemegang kas korem-korem di wilayah Kodam II dan seorang kepala keuangan Kodam II, satu per satu disidangkan tiap hari Kamis mulai dua pekan lalu. Terdakwa pertama Kapten Harry Suwito, 41, bekas pemegang kas Korem 021, Kamis pekan lalu diajukan sebagai tertuduh Kapten Mohamad Ilyas Nasution, 54, pemegang kas Korem 021, pengganti Harry Suwito. Sebenarnya, tindak korupsi yang merugikan keuangan Angkatan Darat lebih dari Rp 1,3 milyar ini diawali dengan niat mengatasi keterlambatan gaji Konon, Letnan Kolonel Muchtar Nasution, tertuduh utama, ketika pertama kali menjadi kepala keuangan Kodam II, pada 1978, sering jengkel. Gaji dan rapel untuk anggota Kodam II sering terlambat. Soalnya, sebelum ia menyusun usulan gaji untuk diajukan ke Jawatan Keuangan AD di Jakarta, Muchtar harus menunggu dulu usulan gail dari para pemegang kas korem-korem di wilayahnya. Maka, untuk mengatasi keterlambatan itu, kepala keuangan itu mengambil inisiatif. Ia menyusun usulan gaji dan rapel tanpa menunggu usulan dari-korem, tapi hanya berpedoman pada daftar usulan bulan sebelumnya. Tentu, agar keuangan Kodam II tidak tekor, usulan dibuat berlebih. Ajaib, ternyata Jakarta tak banyak mengusut usulan tersebut. Padahal, diketahui kemudian, usulan berdasar perkiraan itu rata-rata kelebihan Rp 25 juta per bulan. Tertuduh Harry Suwito, juga Mohamad Ilyas, yang sudah disidangkan, mengaku, dalam membuat daftar usulan gaji selalu mereka menuliskan sejumlah nama palsu dan rapel fiktif. Daftar fiktif ini demikian rapi, lengkap dengan nama kesatuan, NRP, dan lain-lain. Tanda tangan untuk nama fiktif cukup dicarikan dari bawahan mereka yang bisa tutup mulut dengan imbalan Rp 10 ribu sampai Rp 75 ribu. Bila datang teguran, langsung Muchtar Nasution terbang ke Jakarta, membereskan segala teguran. Kemudian, usulan fiktif pun berjalan lancar kembali. Tapi dalam sidang pekan lalu, sebagaimana dalam sidang pekan sebelumnya, Muchtar, yang dikenal kurang mau bergaul dengan orang tak berpangkat, mengelak. "Saya baru tahu ada kelebihan uang setelah tim Irjen TNI-AD turun ke Kodam II," katanya. Tim Operasi sendiri, dalam penyidikan pertama, konon, menuduh dari Rp 1,3 miIyar uang hasil korupsi itu, sekitar setengahnya sendiri yang jatuh ke tangan tertuduh utama ini. Tapi yang dapat disita dari tangan Muchtar hanyalah sebuah gedung dan lima kapling tanah senilai Rp 90 juta. Memang, Muchtar, sebelum menjadi kepala keuangan Kodam II, dikenal sebagai seorang yang sederhana, hanya punya sebuah rumah di pinggir Kota Medan. Tapi kemudian hidupnya berubah. Ia kemudian memiliki empat gedung baru berderet di samping rumah lamanya. Dan delapan mobil, salah satunya Mercy Tiger, tercatat sebagai miliknya. Dan sejumlah kapling. Tapi sejak Agustus 1983, harta itu satu per satu dijualnya. Padahal, sebenarnya, keluarga Muchtar dilihat dari luar cukup sejahtera. Seorang anaknya, lulusan Akabri, kini berpangkat kapten, dan bertugas di Semarang, Jawa Tengah. Seorang lagi menjadi camat di Kabupaten Deli Serdang. Adapun Operasi Kartika I gagasan Kasad Jenderal Rudini memang untuk "menertibkan administrasi dan keuangan Angkatan Darat", seperti dikatakan kepada TEMPO beberapa waktu lalu. "Tak peduli perwira muda atau senior, semua harus ditindak sesuai dengan berat ringan kesalahannya," katanya.