Kembali ke t-t

PERINGATAN hari ulang tahun ABRI kali ini tampak sederhana. Upacara di Senayan, Jakarta, 5 Oktober, itu berakhir kurang dari dua jam. Tidak ada tontonan baru yang mencengangkan, kecuali marching band dan kolone senapan dari anggota polwan (polisi wanita). Acara puncak HUT ke-39 yang hanya diikuti tujuh brigade ABRI dan satu batalyon non-ABRI itu agaknya menampilkan kesan: hemat dan tidak mewah. Kesan itu, tampaknya, memang akan menjadi ciri ABRI di masa datang. Misalnya dalam reorganisasi ABRI yang akan dilaksanakan secara bertahap mulai I Oktober ini. "Reorganisasi di tubuh ABRI, tidak lain untuk memperpendek rantai komando, alasan strategis menghadapi ancaman di masa mendatang, dan pemusatan kekuatan mengingat keterbatasan dana," kata Pangab Jenderal L.B. Moerdani, dalam rapat kerja dengan Komisi I (Luar Negeri-Hankam) DPR, minggu lalu. Bahkan, bila reorganisasi itu menjadi tuntas April 1985 nanti, ABRI akan kecil dalam jumlah tapi tinggi dalam kualitas. Di lingkungan Markas Besar ABRI akan ada perubahan-perubahan yang mendasar. Organisasi di tingkat markas besar dan angkatan, kecuali TNI-AD, diubah jenisnya dari staf umum menjadi direktorat. Sementara itu TNI-AD - karena sifat tugasnya - masih membutuhkan perangkat staf umum. "Ini dalam upaya memperpendek rantai komando operasional, mengurangi birokrasi yang berbelit, dan mempertegas tanggung jawab bawahan kepada atasan," kata Jenderal Benny. Pelaksanaan reorganisasi di lingkungan TNI AD, menurut kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Rudini, menyangkut masalah penciutan jumlah komando daerah militer (kodam), garis komando diperpendek, dan pengendalian kepangkatan. Dari 17 Kodam, nantinya, akan diciutkan menjadi delapan kodam (komando pengendali), dan satu komando militer kota besar, Jakarta. "Orientasi yang akan dicapai ialah mempertahankan pulau atau kelompok kepulauan," kata Jenderal Rudini. Menurut Rudini, sebutan untuk komando pengendali, yang nantinya akan dipimpin jenderal berbintang dua, mungkin akan dikembalikan ke pola Tentara dan Teritorium (T-T). Perangkat hierarki ke bawah, berupa komando resort militer (korem), kodim, koramil, dan babinsa, akan dipertahankan. Pelaksanaan komando, kata Rudini, akan bertumpu pada korem. "Sebelumnya, korem hanya menjadi komando antara kodam dan kodim," katanya. Komando wilayah pertahanan (kowilhan), yang kini meliputi empat wilayah, akan dihapus. Kebetulan, Pangkowilhan Letnan Jenderal Susilo Sudarman, Pangkowilhan II Letnan Jenderal Yogie S.M., dan Pangkowilhan III Letnan Jenderal Supardjo akan memasuki masa pensiun antara 1984 dan 1985. Sedangkan Pangkowilhan IV Mayor Jenderal Kahpi Suriadiredja baru akan pensiun 1987. Pangdam I sampai dengan XVII rata-rata akan pensiun setelah 1990 - kecuali Pangdam VII Mayor Jenderal Soelarso dan Pangdam XVI Mayor Jenderal Sutarto, yang akan pensiun tahun depan. Reorganisasi itu diharapkan bisa menghapus gambaran bahwa tiap angkatan mempunyai wilayah sendiri. "Dengan demikian, dalam keadaan perang yang bertanggung jawab adalah penglima daerah militer,'' kata Mayor Jenderal Soegiarto, 48, Pangdam VII Diponegoro, kepada TEMPO. Salah satu keuntungan, katanya, kerawanan yang timbul akibat banyaknya pimpinan militer di daerah dapat dicegah. "Dalam keadaan damai, kami semua membantu gubernur," katanya. Agaknya, yang cukup besar mengalami perubahan setelah reorganisasi adalah TNIAU. KSAU nantinya akan didampingi tiga deputi yang mengkoordinasikan 11 direktur. Artinya, kata Sukardi, Angkatan Udara akan kembah ke slstem orgamsasl periode 1950-1966 yaitu sistem organisasi Inggris (RAF, Royal Air Force). "Kendati tidak seratus persen," katanya. Sedang periode 1966 sampai sekarang, TNI-AU menganut sistem organisasi AU Amerika Serikat. "Organisasi TNI-AU sekarang dirasa kurang sreg," katanya. SEBAGAI contoh, ada dua komandan, di Lanuma yaitu komandan wing yang membawahi komandan skuadron yang mengoperasikan pesawat - dan komandan pangkalan di bawah komando-komando daerah AU (kodau). "Dengan demikian, pesawat udara menjadi tanggung jawab komandan skuadron, dan hanggarnya di bawah komandan pangkalan," katanya. "Padahal, pesawat dan hanggar sebenarnya satu kesatuan yang tidak terpisahkan." Sedang TNI-AL mengalami perubahan: delapan markas komando daerah AL (kodaeral) dilikuidasikan hingga tinggal 2 pangkalan armada di Ujung Surabaya dan Teluk Rantai, pantai barat Sumatera. Reorganisasi di Mabes Polri tidak terlalu mengguncangkan. Beberapa deputi membawahi direktorat yang ada di lingkungan Mabes. Sementara itu, jumlah daerah kepolisian setingkat provinsi (Polda) dipertahankan seperti sekarang. "Sebab," kata Pangab Benny Moerdani, "tugas kepolisian membina keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah tidak bisa dilepaskan dari tugas-tugas pemerintah daerah." Walau reorganisasi sendiri tidak berarti menciutkan jumlah personil ABRI, jumlah perwira tinggi akan berkurang. "Memang berkurang kesempatan untuk menjadi 'bintang' jenderal," kata Mayor Jenderal Sugiarto. Dari 17 kodam yang diciutkan menjadi sembilan saja berarti sudah hilang delapan peluang menjadi jenderal. "Akibatnya, seleksi semakin ketat," katanya. Reorganisasi, kata Benny Moerdani, merupakan penyederhanaan hasil penelitian mendalam terhadap ancaman yang diperkirakan sampai tahun 2000 nanti. "Saat ini, ancaman yang memerlukan pesawat tempur tidak ada," katanya. "Tidak ada ancaman datang dari Barat dan Timur sekaligus." Pertimbangan lain, tentu saja, kemampuan keuangan negara. "Daripada punya organisasi besar dan banyak keropong-nya, lebih baik kita meningkatkan kualitas," katanya.