Di Laut Kita Ribut

BERKALI-kali Presiden Joko Widodo mengunjungi Laut Natuna Utara, tapi pelanggaran kedaulatan wilayah di sana tak pernah berhenti. Tujuh negara mengklaim memiliki sebagian perairan yang dikenal sebagai Laut Cina Selatan itu. Menginisiasi forum dialog sejak 1990-an, Indonesia belum berhasil merumuskan resolusi untuk konflik Laut Natuna Utara.

11 Januari 2020 | 00.00 WIB

Perbesar

Di Laut Kita Ribut

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Laut Natuna Utara memiliki potensi ekonomi dan perdagangan lebih dari US$ 3,7 triliun.
Sedikitnya tujuh negara mengklaim kedaulatan di wilayah seluas 3.685.000 kilometer persegi itu.
Selama sepuluh tahun terakhir, manuver kapal Cina ke wilayah Indonesia terjadi berkali-kali.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

laut-cina-selatan

sengketa-laut-natuna

natuna

Raymundus Rikang

Menjadi jurnalis Tempo sejak April 2014 dan kini sebagai redaktur di Desk Nasional majalah Tempo. Bagian dari tim penulis artikel “Hanya Api Semata Api” yang meraih penghargaan Adinegoro 2020. Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta bidang kajian media dan jurnalisme. Mengikuti International Visitor Leadership Program (IVLP) "Edward R. Murrow Program for Journalists" dari US Department of State pada 2018 di Amerika Serikat untuk belajar soal demokrasi dan kebebasan informasi.

Edisi 11 Januari 2020