Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh menuntut Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri dan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia imbas penembakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, tuntutan ini akan dibawa Partai Buruh dalam demonstrasi di Keduataan Besar Malaysia, Kamis, 30 Januari 2025 besok.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Menteri dan Wakil Menteri P2MI harus bertanggung jawab dan dicopot dari jabatannya," kata Said saat dihubungi, Rabu, 29 Januari 2025.
Ia menjelaskan, pencopotan Menteri dan Wakil Menteri P2MI merupakan tindakan ksatria dan tanggung jawab atas kelalaian saat mengemban amanah.
"Penembakan ini adalah bentuk lemahnya pemerintah dalam membela kepentingan pekerja migran," ucap dia.
Partai Buruh, ia melanjutkan, juga menuntut pemerintah untuk bertindak tegas terhadap personel Agensi Penguatkuasaan Maritim (APMM) Kerajaan Malaysia.
Sebab, menurut Said, apa yang dilakukan personel APMM adalah tindakan kejahatan luar biasa atau extra judicial killing yang harus diganjar dengan hukuman berat.
Said mengatakan, atas perkara ini, pemerintah mesti berbenah dalam memastikan keamanan dan menjamin perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Terutama dalam hal keselamatan dan keamanannya.
"Kami juga menuntut bebaskan buruh migran Indonesia dan hentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan," katanya.
Pada 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, APMM melakukan penembakan terhadap sebuah perahu di perairan Tanjung Rhu, Selangor saat berpatroli. Penembakan dilakukan setelah para penumpang perahu diduga melakukan perlawanan.
Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan, APMM menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani pekerja migran Indonesia. Insiden ini menyebabkan satu WNI tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka.
"Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia segera mengusut peristiwa ini, dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force," kata Christina pada Ahad, 26 Januari 2025.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan lembaganya terus berkoordinasi guna memastikan korban luka mendapatkan perawatan medis, serta memberikan dukungan kepada keluarga korban, termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan hanya satu dari lima orang korban yang membawa paspor
“Kedutaan Besar Republik Indonesia masih lakukan pendalaman identitas. Hanya 1 yang membawa paspor,” kata Judha dalam pesan kepada Tempo, Senin, 27 Januari 2025.
Adapun satu WNI yang membawa paspor adalah salah satu dari tiga korban luka. Sementara asal mereka masih diidentifikasi Kemenlu.
Judha menuturkan, pemerintah Indonesia juga telah mengirim nota diplomatik atas penembakan terhadap WNI oleh aparat Malaysia di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.
“KBRI akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force,” kata Judha dalam keterangan resmi sehari sebelumnya.
Judha menuturkan, Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur KBRI juga telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban luka.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi belum menjawab pesan Tempo ihwal tuntutan pencopotan Menteri dan Wakil Menteri P2MI dari Partai Buruh ini.
Hingga laporan ini dipublikasikan, pesan yang dikirim melalui nomor dalam aplikasi perpesanan WhatsApp hanya menunjukkan notifikasi dua centang abu atau terkirim saja.
Novali Panji Nugroho dan Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
