Pasal Tembakau di Omnibus RUU Kesehatan

BELUM juga Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, Hasbullah Thabrany sudah mewanti-wanti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin awal tahun ini. Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau itu meminta Budi lebih ketat mengendalikan konsumsi rokok dan melarang iklan produk tembakau, termasuk mengatur produk tembakau dalam RUU Kesehatan.

Persoalan itu disampaikan Hasbullah saat dia bersama pengurus organisasinya menyambangi Budi di kantornya pada 2 Januari lalu. Ia mengingatkan bahwa Indonesia satu-satunya negara di Asia yang belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control dalam sidang Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 2003. “Ini sangat penting untuk mengendalikan rokok,” ujar Hasbullah menceritakan ulang pertemuan itu, Kamis, 25 Mei lalu. 

Ikut menemani Hasbullah dalam pertemuan itu Ketua Harian Komnas Pengendalian Tembakau Laksmiati Hanafiah dan Manajer Program Nina Samidi. Menurut Hasbullah, Budi menyatakan bahwa pemerintah tak hanya melihat persoalan tembakau dari masalah kesehatan, tapi juga penerimaan negara. 

Sejumlah petani tembakau berunjuk rasa menolak RUU Kesehatan yang memasukkan tembakau sebagai zat adiktif di kompleks DPRD kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, 11 Mei 2023. Antara/Anis Efizudin

Pada 2022, penerimaan cukai hasil tembakau naik sekitar 4,9 persen, dari Rp 188,81 triliun menjadi Rp 198,02 triliun. Tapi Hasbullah mengingatkan bahwa pemerintah juga harus menanggung biaya pengobatan para perokok. “Angkanya sangat besar,” kata guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu.

Laporan WHO Asia Tenggara menyebutkan pembayaran klaim Jaminan Kesehatan Nasional akibat penyakit yang timbul dari konsumsi tembakau makin meningkat. Jumlahnya hampir dua kali lipat, dari Rp 9,9 triliun pada 2014 menjadi Rp 18,9 triliun pada 2018. Peningkatan tersebut satu garis dengan kenaikan jumlah perokok. 

Hasil Global Adult Tobacco Survey 2021 yang dirilis Kementerian Kesehatan menyebutkan jumlah perokok dewasa hampir 70 juta orang atau meningkat 8,8 juta konsumen selama satu dasawarsa. Nina Samidi mengungkapkan kenaikan tersebut ditopang oleh perokok cilik yang bertambah umur.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tak merespons pertanyaan tentang pertemuan dengan Komnas Pengendalian Tembakau. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi tak membantah atau membenarkan adanya pertemuan tersebut. “Yang jelas, kami mendapat masukan dari berbagai pihak,” ujarnya, Jumat, 26 Mei lalu. 

Baca: Omnibus Law Kesehatan Titipan Siapa?

Menurut Nina Samidi dan Hasbullah Thabrany, pembicaraan dengan Budi Gunadi digelar sebelum RUU Kesehatan yang “dititipkan” pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat menuai polemik. Bersama sejumlah kelompok masyarakat sipil, Komnas Pengendalian Tembakau berharap omnibus law kesehatan bisa ikut menekan dampak buruk tembakau dan produk turunannya.

Dua bulan sebelum pertemuan tersebut digelar atau pada November tahun lalu, salinan RUU Kesehatan beredar di tengah publik. Anggota Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau Indonesia (Sapta), Julius Ibrani, terkaget-kaget karena di dalam draf tersebut terselip pasal yang mengatur tembakau.

Yang membuat Julius lebih kaget, pasal mengenai tembakau dalam draf tersebut jauh lebih lembek ketimbang aturan yang masih berlaku. Pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tak hanya menyebut tembakau sebagai zat adiktif, tapi juga produk turunannya. Sedangkan di draf baru, tidak ada frasa produk turunan tembakau.

“Artinya, produk lain seperti rokok elektronik tidak masuk kategori zat adiktif,” kata Julius saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin, 22 Mei lalu. Begitu pula vaporizer dan cairan isi ulang berkandungan nikotin yang kian marak digunakan. 

Ketua Sapta, Tubagus Haryo Karbyanto, mempertanyakan alasan RUU Kesehatan menempatkan tembakau setara dengan narkotik dan psikotropika. Meski menyebabkan ketergantungan, tembakau seharusnya dipisahkan dari dua zat adiktif lain. Apalagi sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur narkotik.

Ia curiga pasal tembakau disamakan dengan narkotik untuk membuat polemik. Jika kegaduhan terjadi, ada kemungkinan pasal tembakau akan hilang dari omnibus law kesehatan. “Kami tak bisa memastikan apakah RUU Kesehatan benar-benar menyamakan tembakau dengan narkotik,” ucap Tubagus Haryo. Saat itu, pemerintah dan DPR mengklaim draf yang beredar di masyarakat palsu.

Sejumlah kalangan memprotes draf itu. Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang membahas masalah tematik dan aktual, menolak tembakau disetarakan dengan narkotik, psikotropika, dan alkohol. “Enam juta orang yang hidup dari industri tembakau bisa terancam karena undang-undang ini,” ujar Wakil Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU Nur Kholis.

Baca: Dokter Rusia tanpa Stetoskop

Lembaga antitembakau khawatir bakal ada kongkalikong untuk menghilangkan aturan tembakau. Pada September 2009, ketentuan tersebut hilang dari Undang-Undang Kesehatan setelah dibahas oleh pemerintah dan DPR. Menteri Sekretaris Negara saat itu, Hatta Rajasa, menyebutkan ayat tersebut sudah raib ketika draf final sampai ke mejanya.

Belakangan, terkuak bahwa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menjadi motor penghilangan pasal tersebut. Kasus ini sempat dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI. Tapi Badan Kehormatan DPR lebih dulu mengusut persoalan itu. Pada April 2012, Badan Kehormatan memutuskan Ribka tak boleh memimpin panitia kerja atau panitia khusus.

Anggota Badan Legislasi DPR, Firman Soebagyo, bercerita, aturan mengenai tembakau di omnibus law kesehatan merupakan usulan pemerintah. Dalam rapat di Badan Legislasi, Firman meminta pasal tersebut dicabut dari draf karena bernilai ekonomi tinggi. “Kenapa hanya rokok yang diubek-ubek? Apa gula tak berisiko?” kata politikus Partai Golkar itu pada Kamis, 25 Mei lalu.

Firman melaporkan pembahasan omnibus law kesehatan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut Firman, bosnya meminta RUU Kesehatan membicarakan masalah kesehatan secara umum dan tak memasukkan pasal tentang komoditas seperti tembakau. “Beliau juga memonitor pembahasan,” tuturnya.