Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) menginstruksikan kepada semua kader untuk mulai siap terhadap upaya pihak yang ingin mengacak-acak partai menjelang pelaksanaan Kongres yang akan digelar pada April 2025. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional Ronny Talapessy melihat ada indikasi pihak yang ingin merusak partai melalui pemasangan sejumlah baliho mempertanyakan keabsahan kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ronny mengingatkan PDIP merupakan partai yang sah sesuai akta notaris Nomor 05 Tanggal 27 Juni 2024. Begitu pula dengan struktur kepengurusan DPP baru yang diperpanjang dan telah disahkan lewat Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.11.02 Tahun 2024, tertanggal 1 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya," kata Ronny di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 19 Desember 2024.
Ronny menjelaskan perpanjangan masa kepengurusan dan kepimpinan Megawati hingga 2025 juga telah sesuai Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Menurut dia, perpanjangan masa kepengurusan menjadi hak prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan lewat Kongres Partai dan Rakernas V PDI Perjuangan Tahun 2024.
Dalam konferensi pers yang sama, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus menganggap spanduk yang bertebaran menyerang PDIP sifatnya anomali. "Kami melihat mengamati ada upaya sistematis untuk menyerang PDI Perjuangan," kata Deddy. PDIP menyerukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap-siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya untuk menyerang PDIP.
Deddy sendiri menyerukan kepada polisi agar mencari tahu siapa aktor di belakang itu. Sebab Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat ini melihat banyak spanduk itu di pasang di daerah-daerah strategis seperti Kuningan, Rasuna Said.
Jokowi Cawe-Cawe Kongres PDIP?
Isu ada pihak yang ingin mengacak-acak Kongres PDIP 2025 dilempar oleh Megawati sendiri. Pihak itu tidak ingin Megawati menjadi ketua umum kembali. Ia menduga akan ada pihak yang menganggap kepemimpinannya tidak berhasil. Putri Bung Karno ini menyampaikan keprihatinannya dalam peluncuran dan diskusi buku 'Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.
Sejumlah politikus PDIP kepada Tempo menyampaikan bahwa mereka mendengar upaya Jokowi mengambil alih partai banteng. Melalui tangan-tangannya, Jokowi ditengarai bakal cawe-cawe dalam Kongres PDIP yang akan berlangsung pada April 2025 melalui pergantian posisi sekretaris jenderal partai.
Deddy Sitorus tidak membantah mengenai kabar manuver Jokowi. Deddy meminta awak media untuk memeriksa isu tersebut secara mendalam. Namun, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi II ini, mengatakan, di internal PDIP isu Jokowi cawe-cawe Kongres sudah berkembang luas dan sengaja diembuskan berbagai pihak.
“Saya rasa kita tidak berbeda pendapat (soal Jokowi),” kata Deddy. “Tetapi kami tidak akan ingin menyebut nama di sini karena nama itu tidak layak lagi disebut kalau menurut kami.”
Jokowi tidak memiliki juru bicara untuk dimintai komentar mengenai tudingan cawe-cawe di Kongres PDIP tahun depan. Ketua umum Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP, Utje Gustav, mengatakan bahwa tudingan Jokowi akan cawe-cawe merupakan bentuk ketakutan berlebih sejumlah kader PDIP.
“Mereka takut dengan perbuatan mereka pada Pak Jokowi. Mereka takut dengan halusinasi mereka. Jadi apapun yang terjadi saat Kongres, mereka akan salahkan pak Jokowi. Jika ada suatu hal yang merugikan PDIP mereka pasti salahkan Pak Jokowi,” kata Utje melalui pesan singkat kepada Tempo pada Kamis, 19 Desember 2024.
PDIP resmi memecat Jokowi, putranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu, 14 Desember 2024. Jokowi dianggap menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi dengan perubahan aturan yang meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden.
Foto 
