Pelamar PPPK Protes karena Dianggap Tidak Memenuhi Syarat oleh BKD Jawa Tengah

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pelamar seleksi ASN PPPK kategori lulusan Profesi Pendidikan Guru (PPG) melayangkan protes kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah karena dianggap tidak memenuhi syarat atau TMS dalam seleksi administrasi tahap II. Salah seorang peserta seleksi, Dewi Amalia Burhani, menganggap ada kejanggalan dalam proses seleksi.

Amalia mengatakan masalah itu bermula saat pengumuman hasil seleksi administrasi pada 18 Februari 2025. Pelamar PPG yang berjumlah 592 dinyatakan TMS karena tidak menyertakan syarat tambahan berupa Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Slip Gaji, dan Surat Keterangan Mengajar.

Padahal, kata dia, dalam surat edaran dari Dirjen GTK Nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 yang terbit pada 27 Januari 2025 ada instruksi agar tidak menambah persyaratan yang sebelumnya telah diatur. Adapun persyaratan sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024. “Penambahan persyaratan itu berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar PPG pada seleksi administrasi,” kata Amalia dalam keterangannya kepada Tempo, Sabtu, 8 Maret 2025.

Setelah pengumuman ditolak dalam seleksi administrasi, Amalia dan perwakilan peserta seleksi kategori PPG mendatangi Kantor BKD Jawa Tengah untuk melakukan protes. Namun, kata dia, hanya diarahkan menggunakan fasilitas sanggah yang tersedia di laman SSCASN.

Selanjutnya, kata Amalia, setelah masa sanggah tim verifikator BKD Jawa Tengah tetap menganggap para pendaftar kategori PPG tidak memenuhi syarat. Alasannya karena surat edaran terbaru yang meminta agar tidak ada syarat tambahan terbit setelah pendaftaran PPPK ditutup. “Jadi, seolah-olah BKD Jawa Tengah tidak meninjau surat edaran terbaru tersebut,” kata dia.