Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Pendidikan Holy Ichda Wahyuni mengatakan pemerintah perlu menyosialisasikan panduan ke sekolah sebelum menerapkan kebijakan penghapusan jurusan di SMA. Dengan begitu, sekolah memiliki gambaran secara teknis guna mengawal implementasi kebijakan tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Holy berujar sosialisasi itu tak hanya dari pemerintah ke sekolah, tapi sosialisasi sekolah kepada orang tua siswa. "Orang tua memegang peranan penting karena mereka yang seharusnya paling paham tentang minat, bakat, dan rencana studi anak-anak mereka," ucapnya lewat pesan suara WhatsApp, Senin, 22 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penghapusan jurusan di SMA diterapkan mulai tahun ajaran 2024/2025. Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengatakan penghapusan ini sudah diterapkan secara bertahap sejak tahun 2021.
Tujuannya, agar para siswa fokus mempelajari mata pelajaran yang sesuai dengan minat, serta referensi studi lanjut dan kariernya. Sekaligus menghapus diskriminasi terhadap murid jurusan non-IPA dalam seleksi nasional mahasiswa baru.
Menurut Holy, stereotipe bahwa siswa IPA lebih unggul dibandingkan IPS dan Bahasa masih ada di masyarakat. Hal itu membuat sebagian orang tua menginginkan anaknya masuk jurusan IPA, tanpa memperhatikan minat dan bakat anak.
Orang tua, kata dia, seharusnya tidak menjadikan anak seperti apa yang dia mau, tetapi mengawal dan mendampingi anak untuk menemukan keinginannya. "Anak adalah individu yang merdeka," ujarnya.
Holy berharap kebijakan ini mampu membangun kesadaran bagi orang tua bahwa tak ada lagi jurusan yang lebih unggul, melainkan berbasis kebutuhan anak atau siswa.
Dihubungi secara terpisah, Pengamat Pendidikan Bukik Setiawan mengatakan Kemendikbudristek perlu menyiapkan level persiapan. Pertama, kesiapan pemerintah daerah atau dinas pendidikan selaku pengelola guru dan sekolah.
"Pemda perlu membantu sekolah siap melakukan perubahan kurikulum sesuai kondisi sekolah," ucap Bukik lewat pesan WhatsApp pada Ahad, 21 Juli 2024.
Kedua, kata dia, kesiapan sekolah untuk mengubah pola pembelajaran mereka. "Sekolah melakukan asesmen minat bakat, konsultasi karier murid dan memetakan kebutuhan berdasarkan pilihan karier murid," lanjut Bukik.
Ketua Yayasan Guru Belajar itu menilai penghapusan jurusan justru membuat murid bisa memilih mata pelajaran yang paling relevan dengan jurusan kuliah yang ditujunya. Menurut dia, kebijakan itu sudah tepat karena menghapus stigma adanya jurusan yang mengekang murid.
Pilihan editor: Jokowi akan Takziah ke Kediaman Hamzah Haz Siang Ini
