Persaingan Dua Payung

Demonstrasi yang dilakukan para kepala desa terkesan amat rapi. Digalang oleh Parade Nusantara, mereka pergi ke Jakarta dengan menggunakan bus. Sebagian bahkan menginap di sebuah hotel di Jalan Vete-ran, Jakarta, untuk merancang aksi. ”Saya juga dengar, tidak semua yang ikut demo adalah kepala desa,” kata salah satu kepala desa di Jawa Timur.

Ketua Presidium Parade Nusantara, Sudir Santoso, membantah hal itu. Selama mengurus tiga kali demonstrasi di Jakarta, ia mengaku menginap di rumah temannya. ”Semua biaya juga keluar dari kocek sendiri. Kami sampai dedel duwel,” ujar Sudir yang pernah menjadi anggota tim sukses pasangan Bambang Susilo Yudhoyono-Jusuf Kalla untuk wilayah Pati, Jawa Tengah.

Dia juga menegaskan, gerakan yang dibentuk tiga bulan lalu itu murni memperjuangkan kepentingan kepala desa dan perangkat desa. Agar aksi ini berjalan mulus, Sudir sempat melobi politisi di parlemen seperti Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar), Tjahjo Kumolo (Ketua Fraksi PDIP), dan A.E. Mangindaan (anggota Komisi II Fraksi Partai Demokrat). ”Saya juga melobi Sudi Silalahi (sekretaris kabinet),” katanya.

Parade Nusantara hanyalah salah satu organisasi kepala desa yang kini berusaha tampil ke panggung politik. Maret tahun lalu di Yogyakarta juga lahir Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang diketuai Suwardjo Hendro Wijoyo, salah satu kepala desa di Cilacap.

Pembentukan Apdesi semula dimaksudkan untuk menyatukan sejumlah asosiasi kepala desa seperti AKD di Jawa Timur dan Persatuan Perangkat Desa (Pradja) di Jawa Tengah. ”Tapi upaya itu gagal,” kata Abdul Hadi, Sekretaris Jenderal Apdesi. Belakangan, AKD dan Praja bergabung dengan Parade Nusantara yang dipimpin Sudir Santoso.

Menurut Abdul Hadi, kemunculan Apdesi dan Parade disebabkan persaing-an antara Suwardjo dan Sudir Santoso yang pernah memimpin Pradja di Jawa Tengah. Tujuan mereka sebenarnya sama, jalannya saja yang beda. ”Kami le-bih suka berdialog ketimbang demonstrasi,” kata Abdul Hadi yang kini juga menjadi anggota Partai Demokrat di Lamongan, Jawa Timur.

Kecuali usulan menjadi pengurus partai politik, semua usulan Parade Nu-santara, pernah disampaikan Apdesi kepada Menteri Dalam Negeri dan DPR. ”Kami juga pernah berdialog dengan Ketua DPR Agung Laksono dan Wakil Ketua DPD Aksa Mahmud,” ujar Abdul Hadi.

Hanya, Sudir Santoso menilai keduanya organisasi itu tetap berbeda. Menurut dia, Apdesi difasilitasi pejabat Depar-temen Dalam Negeri untuk membendung Parade Nusan-tara. Abdul Hadi pun tak membantah kedekatan organisasinya dengan pejabat Depdagri, termasuk dengan pejabat Provinsi Jawa Timur. ”Kami kan bekerja di jalur pe-me-rintah, ya wajar dekat dengan peme-rintah,” katanya.