Pesta dengan insya Allah

SAMA dengan muktamar pertama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lima tahun silam. Muktamar ke-2 partai berlambang bintang itu akan berlangsung di Hotel Horison, Ancol, Jakarta. Dan selama pertemuan akbar itu, sekitar seribu peserta malah menginap di hotel bintang empat tersebut Di samping itu, kata Sekjen PPP Mardinsyah, utusan dari cabang dan wilayah tidak ditentukan dari atas, tapi diserahkan pada hasil musyawarah cabang atau wilayah masing-masing untuk menentukan orangnya. Dalam pada itu, panitia muktamar belum sepeser pun berhasil mengumpulkan dana. Padahal, waktu pelaksanaan pesta demokrasi itu tinggal sebulan lagi--dan mungkin menelan biaya Rp 700 juta. "Sampai sekarang dana yang terkumpul baru Rp 185 juta," kata Mahdi Tjokroaminoto, Ketua Panitia Muktamar II PPP. kepada TEMPO. Uang yang sudah ada itu adalah bantuan dari pemerintah untuk panitia muktamar. Tetapi seretnya pemasukan dana tersebut bisa diatasi. "Insya Allah, semuanya dapat diusahakan," ujar Mardinsyah. Di samping sumbangan pemerintah tadi, menurut tangan kanan Naro ini, para simpatisan partai diharapkan mau membuka dompetnya untuk memikul pelaksanaan event penting itu. Dan kalau masih kurang, itu ditombok dari uang kas partai. "Pada 20 Agustus ini seksi dana melaporkan kondisi keuangan panitia," tambah Mardinsyah. Sumbangan dari pemerintah itu diterima di Sekretaris Negara ketika John Naro menemui Menteri Sekretaris Negara Moerdiono, Senin pekan lalu. Ini merupakan sebuah pertemuan penting bagi Ketua Umum PPP. Sehab, pada hari itu ia mendapatkepastian dari Moerdiono bahwa Presiden Soeharto bersedia membuka muktamar tersebut pada 28 Agustus di gedung Manggala Wanabhakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dan semakin dekat muktamar, Naro memang tambah sibuk. Terutama ia giat melakukan berbagai konsultasi dengan pejabat penting pemerintah. Pertemuan empat mata antara Naro dan Moerdiono merupakan acara lanjutan. Sebelumnya, ia juga sudah mengadakan pembicaraan dengan Mensesneg itu. Pada 7 Juli silam, Naro telah pula mengadakan pertemuan empat mata dengan Rudini, di rumah kediaman resmi Menteri Dalam Negeri itu, di kompleks perumahan pejabat tinggi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Melihat aktivitas Ketua Umum PPP yang semakin padat itu, pantas kemudian bertebar kabar di luaran, seolah-olah pertemuan Naro dengan Rudini dan Moerdiono menyiratkan arti khusus. Misalnya, ada disebut-sebut bahwa kedua pejabat penting tersebut meminta Naro supaya mengundurkan diri sebagai calon Ketua Umum PPP di muktamar Ancol yang berakhir pada 30 Agustus malam mendatang. Naro disuruh mundur? "Siapa bilang? Nggak, nggak ada itu," tutur Naro tegas kepada TEMPO Jumat pekan lalu. Dan sama seperti Naro, Menteri Dalam Negeri Rudini juga membantah isu dimaksud. "Informasi dari siapa? Itu isu saja barangkali," katanya. Bahkan Rudini kembali menegaskan: pemerintah tidak akan turut campur dalam menentukan siapa yang akan terpilih menjadi Ketua Umum PPP nanti. Menurut Mardinsyah, pertemuan yang dilakukan Naro dengan Rudini dan Moerdiono tak lain menyangkut berbagai masalah menyambut muktamar. Dengan Moerdiono, misalnya, ia membicarakan permohonan PPP agar Presiden Soeharto berkenan membuka muktamar - selain soal bantuan dana tadi. Dengan Rudini, Naro mengonsultasikan rancangan tata tertib muktamar yang sudah disusun DPP PPP. Tapi orang nomor dua PPP ini tak mau mengungkapkan konsep tata tertib yang sudah disampaikan kepada Rudini itu. "Yang jelas, muktamar kali ini akan lebih demokratis. Sebab, di dalam konsep tata tertib itu, tidak ditentukan formatirnya mesti tunggal," katanya. Sebelumnya, Rudini memang mengharapkan agar muktamar berlangsung demokratis. Untuk itu, ia berharap agar muktamar tidak menggunakan formatir tunggal. Dan, nama para utusan dari daerah tak ditentukan sendiri oleh DPP. Lain suara dari M. Husnie Thamrin konon, di antara penentang Naro. Katanya, konsep tata tertib yang dibawa ke Menteri Rudini itu sebenarnya tidak pernah dibicarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. "Seharusnya, sebelum dibawa kepada Mendagri, konsep tersebut dikonsultasikan dulu di DPP," ujar Wakil Sekjen DPP PPP itu.Amran Nasution, Rustam F. Mandayun, Tri Budianto Soekarno