Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Pimpinan DPR Sebut RUU PPRT Diwariskan ke Periode Selanjutnya

Hingga akhir periode DPR RI 2019-2024, DPR tak kunjung mengesahkan RUU PPRT. Padahal RUU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional.

30 September 2024 | 14.14 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Koalisi masyarakat sipil membentangkan poster memasuki hari kelima berdemo dengan tuntutan mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah 20 tahun menggantung di DPR di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa 17 September 2024. Aksi ini masih terus dijalankan setiap hari hingga 20 September 2024. Pendemo menilai September adalah waktu yang tepat untuk mengesahkan RUU PPRT sebelum pelantikan anggota DPR RI periode berikutnya. TEMPO/Subekti.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT akan diwariskan ke anggota DPR RI periode berikutnya. Ia mengatakan RUU PPRT sudah berjalan dan akan memasuki tahapan pembahasan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Kami akan carry over pada periode depan. Itu sudah ada tahapan selanjutnya untuk kemudian masuk ke dalam tahap pembahasan,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI, Senin, September 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hingga akhir periode DPR RI 2019-2024, legislator tak kunjung mengesahkan RUU PPRT. Padahal RUU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional. Koalisi Sipil untuk UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dari SPRT Sapu Lidi serta Jaringan Koalisi Sipil untuk UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yaitu RGP, SPRT Tangsel, Konde.co terus mendesak DPR RI mengesahkan RUU PPRT.

Anggota dari Jala PRT Jumisih menyebut Ketua DPR, Puan Maharani, selalu menyatakan mendukung RUU PPRT, tetapi nyatanya menolak memasukkan RUU PPRT sebagai agenda di rapim DPR.

"Terus bersikap kontradiktif, karena beliau penyebab RUU PPRT macet di DPR," kata Jumisih saat aksi teatrikal di Jakarta pada Selasa, 17 September 2024.

Koalisi menaruh harapan kepada Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang sempat menyatakan mendukung RUU PRT. Namun Gerindra memilih bersikap netral, sehingga proses legislasi RUU PPRT kembali stagnan.

"Kan aneh jika bersikap netral. Saat ini PDIP dan Golkar menolak, sedang yang mendukung NasDem dan PKB. Sementara waktu makin menipis," ujar Oom dari SPRT Sapulidi.

Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Eka Yudha Saputra

Eka Yudha Saputra

Alumnus Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Bergabung dengan Tempo sejak 2018. Anggota Aliansi Jurnalis Independen ini meliput isu hukum, politik nasional, dan internasional

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus