Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menanggapi isu beredarnya curriculum vitae (CV) calon Jaksa Agung di Sekretariat Negara. Menurut Azis, diganti atau tidaknya Jaksa Agung merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Penggantinya atau apa kan itu kewenangan Presiden," kata Azis kepada wartawan, Jumat, 2 September 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Azis pun enggan berkomentar ihwal kinerja Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Ia menegaskan Jokowilah yang berwenang memutuskan apakah akan mempertahankan atau mengganti Burhanuddin.
"Secara kinerja periodisasinya bagus cuma apabila ada hal-hal tertentu yang jadi dasar menggantikan kan itu kewenangan Presiden," kata dia.
Isu kemungkinan adanya pergantian Jaksa Agung ini sebelumnya dilontarkan oleh anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan saat rapat kerja dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Idham Azis pada Selasa, 30 September lalu.
Arteria menyinggung ihwal pengusutan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Arteria meminta Polri berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan atau sikap.
"Jangan sampai kejadian ini ditunggangi, sekarang ini CV-nya Jaksa Agung yang mau gantiin Jaksa Agung udah beredar di Setneg hanya karena isu-isu yang seperti itu," kata Arteria dalam rapat kerja tersebut.
Kejaksaan Agung memang tengah didera sejumlah isu seiring dengan sejumlah kasus belakangan ini. Selain kebakaran gedung, Kejaksaan juga disorot lantaran kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari, terdakwa suap Djoko Tjandra, terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali.
"Jaksa Pinangki, usut tuntas apa betul JA (Jaksa Agung) sama mantan Ketua MA (Hatta Ali) terlibat, itu orang-orang baik semua," ujar Arteria pada 30 September lalu.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
Foto 
