Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegam mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan pelbagai konflik bersenjata hingga kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Desakan ini merespons peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM kepada guru dan tenaga kesehatan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan Editor:Jejak-jejak Tindakan Represif Aparat Menangani Demonstrasipr
"Saya harap Prabowo mengambil langkah konkret terhadap penyelesaian konflik bersenjata, pelanggaran HAM, dan pelanggaran hukum di tanah Papua," katanya dalam keterangan tertulis, pada Jumat, 28 Maret 2025.
Theo berujar, bahwa pihaknya telah memberikan masukan kepada pemerintah pusat ihwal penyelesaian masalah konflik bersenjata di Bumi Cenderawasih itu. Namun, kata dia, pemerintah terkesan tidak serius.
"Pemerintah tidak serius dan tidak mampu menyelesaikan masalah di Papua," ujar pembela HAM ini.
Dia mengkhawatirkan kondisi para guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah rawan konflik itu. Menurut dia, saat ini pemerintah perlu menarik seluruh guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah konflik di Papua.
"Saya khawatir OPM akan bergerak melakukan tindakan brutal di beberapa tempat," ucapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemulihan layanan kesehatan sudah berjalan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan kegiatan pendidikan juga disiapkan agar dapat berjalan kembali.
Dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025, Menko PMK Pratikno mengatakan, kondisi keamanan di Kabupaten Yahukimo pasca-penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap guru dan tenaga kesehatan kini sudah terkendali dengan upaya pemulihan layanan kesehatan dan pendidikan.
"Nanti dalam waktu secepatnya kami akan memberi solusi permanen bahwa pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat harus dijamin betul, harus terjamin, dan juga rasa aman benar-benar aman kepada tenaga kesehatan dan guru juga harus dilakukan," kata Pratikno.
Dia menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta kementerian dan lembaga terkait telah memberikan pendampingan kepada keluarga korban serta menyalurkan santunan. Terkonfirmasi satu korban meninggal dunia dan enam orang korban luka.
Peristiwa Penyerangan OPM ke Guru dan Tenaga Kesehatan
Adapun kelompok kriminal bersenjata itu menyerang salah satu sekolah dasar di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 21 dan 22 Maret 2025. Dalam penyerangan itu, dikabarkan seorang guru tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka.
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf. Candra Kurniawan mengatakan korban diduga dibunuh dan dibakar oleh OPM ketika berada di dalam gedung sekolah. Dia membantah klaim KKB yang menyebut guru itu sebagai agen intelijen pemerintah Indonesia.
"Semua korban dari gerombolan OPM itu jelas adalah guru, bukan anggota atau agen militer,” ujar Candra.
Tim Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Cartenz 2025 melaksanakan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) atas insiden penyerangan yang menyasar guru serta tenaga kesehatan itu. Olah TKP dilakukan di tiga lokasi utama, yakni kompleks perumahan guru SD Advent Anggruk, Gedung RS Efata Anggruk, dan sekolah tempat perusakan ruang kelas.
Foto 
