Ragam Reaksi Soal Prabowo Perintahkan agar LPG 3 Kg Bisa Dijual Kembali di Pengecer

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar liquefied petroleum gas (LPG) atau biasa disebut elpiji 3 kilogram tetap bisa dijual oleh pengecer. Sebelumnya, pemerintah melarang jual beli eceran untuk LPG 3 kg per Sabtu, 1 Februari 2025.

“Presiden telah menginstruksikan kepada Kementerian ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Februari 2025.

Pemerintah sebelumnya menetapkan LPG subsidi 3 kg tidak lagi dijual di pengecer. Masyarakat hanya bisa membelinya di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan. Menurut Dasco, nantinya para pengecer LPG 3 kilogram harus mendaftar menjadi sub-pangkalan agar bisa menjual gas bertabung hijau tersebut. 

Namun, kata dia, Prabowo ingin agar pengecer tetap bisa menjual gas LPG 3 kilogram selama proses pendaftaran menjadi agen sub-pangkalan secara parsial. Prabowo juga meminta Kementerian ESDM untuk menjaga harga gas LPG 3 kilogram tetap stabil.

Instruksi Prabowo kepada Bahlil agar elpiji 3 kg tetap bisa dijual oleh pengecer itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan MPR dan DPR.

Eddy Soeparno: Kami Mendukung Penuh Langkah Presiden Prabowo

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno memberikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Prabowo karena menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg. 

“Terima kasih Presiden Prabowo yang mendengar keluhan masyarakat dan langsung mengambil keputusan yang tepat. Pengecer tetap bisa menjual LPG 3 kg lagi diiringi dengan penataan pengecer yang dilakukan secara bertahap,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Pengaktifan ini pun berjalan seraya menertibkan pengecer menjadi agen sub-pangkalan secara parsial. Dia menyampaikan terima kasih karena keputusan Prabowo sejalan dengan usulannya agar pengecer tetap diperbolehkan menjual LPG 3 kg, sejalan dengan penataan, pendataan, dan pengawasan.

“Persis Senin (3 Februari) kemarin saya menyampaikan kepada media bahwa pengecer LPG 3 kg rata-rata adalah UMKM yang menjalankan usahanya, sehingga perlu diperhatikan keberadaannya. Jika ada yang tidak jujur, ditindak. Namun jika menjalankan dengan jujur, tentu perlu diapresiasi dengan pendataan dan penataan serta pengawasan,” ujarnya.

Menurut dia, di sisi lain, pembeli juga merasa terbantu dengan keberadaan pengecer yang dekat dengan rumah mereka. Apalagi, jika harus membeli ke pangkalan, justru jauh dan mengeluarkan ongkos transportasi lagi untuk mendapatkan tabung  LPG 3 kg.

Secara khusus Eddy kembali mengusulkan agar tata cara penjualan LPG 3 kg dievaluasi dengan memperbaiki data penerima subsidi, menentukan sistem penyaluran subsidinya apakah dalam bentuk barang atau subsidi langsung dan memperketat sistem pengawasannya di lapangan.

“Kami di MPR RI mendukung penuh langkah Presiden Prabowo untuk menata subsidi energi demi mewujudkan keadilan dan sekaligus sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan energi. Kami yakin setelah keputusan Pak Prabowo ini kesulitan membeli LPG 3 g tidak terjadi lagi,” kata politikus Partai Amanat Nasional (PSN) itu.

Sugeng Suparwoto: Perbaiki Sistem Tata Kelola Distribusi LPG 3 Kg agar Lebih Tepat Sasaran

Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo yang meminta agar LPG 3 kg tetap dijual pengecer yang menjadi rantai pendistribusian gas kepada masyarakat. Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan aturan mendadak yang dikeluarkan Kementerian ESDM itu jelas mengakibatkan kepanikan masyarakat.

Penghentian penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer, menurut dia, membuat antrean panjang masyarakat yang membeli di agen. “Karena mata rantai terakhir dipotong dengan mendadak tanpa menggantikan infrastruktur atau mata rantai lain,” kata Sugeng di kompleks parlemen, Selasa.

Politikus Partai Nasdem itu pun mendorong pemerintah memperbaiki sistem tata kelola pendistribusian LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran. Namun, kata dia, perbaikan sistem itu harus tetap memperhatikan rantai pasok agar distribusi ke masyarakat tetap stabil.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Negara yang sigap membuat keputusan untuk menghentikan polemik gas. Salah satunya, dengan menaikkan kelas pengecer menjadi sub agen. Dia menilai masalah distribusi gas yang disebabkan kebijakan tersebut akan selesai dalam waktu sekitar tiga hari.

“Komisi XII DPR RI mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg bersubsidi per hari ini dalam rangka tetap menjaga rantai distribusi ke masyarakat,” kata dia.

Edhie Baskoro Yudhoyono: Dengan Perbaikan Rantai Pasok, Masyarakat Mendapat Gas yang Cukup dengan Harga Sesuai

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengapresiasi langkah nyata Presiden Prabowo yang cepat mengeluarkan kebijakan agar pengecer LPG 3 kg bisa tetap berjualan sehingga masalah kelangkaan dan keresahan masyarakat tidak berkelanjutan.

Dia menilai kebijakan itu perlu dilakukan sembari mendukung program Kementerian ESDM dan eksekusinya di Pertamina Patra Niaga untuk menyempurnakan penyaluran distribusi LPG 3 kg dari pangkalan, dan sub-pangkalan, hingga ke pengecer. “Saya mengapresiasi langkah nyata Presiden Prabowo terhadap aspirasi rakyat, di mana pengecer LPG 3 kilogram bisa tetap berjualan,” kata Ibas di Jakarta, Selasa.

Dengan perbaikan rantai pasokan LPG 3 kg, dia berharap masyarakat mendapat pasokan gas yang cukup dengan harga sesuai. Perihal kelangkaan LPG 3 kg, beberapa daerah mengalami kendala distribusi akibat perubahan kebijakan yang melarang pengecer menjual LPG 3 kilogram bersubsidi. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi.

Adapun pada 2024, penyaluran LPG 3 kg bersubsidi sudah mencapai Rp 80,2 triliun dengan penerima manfaat sebanyak 40,3 juta rumah tangga. Untuk itu, dia mendukung agar swasembada energi yang dicanangkan pemerintah pusat bisa tercapai. “Dan pengembangan serta implementasi energi baru dan terbarukan dalam menjaga lingkungan hidup untuk bangsa dunia dan generasi,” katanya.

Sultan Abdurrahman, Dani Aswara, Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Nusron Wahid Ungkap SHM Pindah secara Misterius ke Area Pagar Laut Bekasi